Bagi para pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa, istilah feodalisme tentu sangat akrab bagi mereka. Sebut saja R.A. Kartini, Pramodeya Ananta Toer, dan beberapa tokoh lainnya. Sejarah telah menyimpan berbagai peristiwa yang menyangkut tentang rekam jejak adanya budaya tersebut. Sebuah transformasi nilai sosial yang meniadakan prinsip kemanusiaan dan keadilan.
Semasa penjajahan, kita mengenal istilah kaum priayi atau bangsawan, dan orang-orang yang berkedudukan tinggi lainnya, seperti bupati. Yang selebihnya adalah rakyat jelata. Satu hal yang menjadi ciri khas dari feodalisme sebagai sistem sosial-politik adalah adanya bentuk pengistimewaan (privillage) bagi mereka yang menduduki jabatan terhormat. Baik golongan priayi atau bangsawan, maupun bupati.
Dalam budaya feodalisme, mereka menempati posisi yang lebih berkuasa atas segala tindakan. Meski sering memprioritaskan kehendak pribadi yang menguntungkan bagi diri sendiri, tidak untuk yang lain. Dan pengistimewaan adalah sebuah keharusan yang wajib dilakukan kepada mereka. Yang semua itu bermuara pada satu pernyataan: menolak kesetaraan.
Golongan elite menjadi orang yang harus dihormati, dipuja, disegani, dan dijunjung tinggi. Meski kepribadiannya tidak memiliki integritas, kapabilitas, dan kualitas yang mumpuni. Sebagai masyarakat kelas bawah yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, cakap, dan mempunyai nilai profesionalitas kepribadian yang mapan—tetaplah berada satu tingkat di bawah mereka. Patuh, tunduk, dan wajib mengiyakan segala permintaan yang seringkali jauh dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Budaya tersebut tentu telah membunuh hak manusia sebagai manusia. Sebab memandang rendah manusia lainnya. Nasab atau kedudukan, menjadi tolok ukur yang mengalahkan segalanya.
Negara indonesia kini sudah merdeka. Nilai-nilai kehidupan yang sudah signifikan berubah menjadi bangsa yang cukup mengalami kemajuan. Sistem kehidupan yang melandaskan pada prinsip Bhineka Tunggal Ika. Berasaskan pancasila. Negara yang dalam kesehariannya telah menghirup udara demokrasi. Tentu tidak ada lagi istilah perbudakan, penjajahan, dan penindasan secara fisik. Namun satu hal, mengutip sudut pandang sejarah, bahwa salah satu alasan yang membuat negara ini terjajah selama ratusan tahun adalah adanya budaya feodalisme.
Nilai dasar dari budaya tersebut ialah ”kekuasaan yang mengharuskan di bawahnya tunduk dan patuh”. Mental feodal bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan yang paling dikhawatirkan, bila mental semacam itu dimiliki oleh para elite politik. Yang hidup, tumbuh, dan berkembang di ranah birokrasi. Baik di tingkat negara, provinsi, kota, atau bahkan aparat sipil desa. Bukan tidak mungkin bila memang benar adanya, berbagai polemik akan bermunculan. Baik dalam aspek politik, ekonomi, bahkan bergesernya nilai-nilai kebudayaan.
Satu contoh, seperti kasus korupsi. Menghilangkan kemanusiaan dengan ambisius individu atas nuraninya. Yang kemudian seperti mempertahankan budaya lama dalam lingkungan birokrasi negara indonesia. Kasus korupsi mengindikasikan adanya keterkaitan dan keterikatan antara atasan dan bawahan. Pemanfaatan kekuasaan. Penyalahgunaan kewenangan. Kasus yang sampai saat ini belum mencapai titik temu penyelesaian secara efektif dan tegas.
Maka sangat tidak diharapkan, bila masa orba akan hidup kembali. Ketika masyarakat indonesia yang dalam beberapa dasawarsa, tidak cukup memiliki keberanian melawan berbagai penguasa yang bertindak dengan sekehendak hati. Membiarkan berbagai kejanggalan dan ketidakadilan tenggelam begitu saja. Ketakutan demi ketakutan membuat sebagian pihak melahirkan sikap bungkam. Sebab harus tunduk dan patuh pada atasan, elite yang memegang kendali kekuasaan. Cukuplah peristiwa itu menjadi sejarah pahit. Namun, sebagai obat bagi manusia yang hidup sesudahnya.
Secara simbolis, kita belum menemukan cikal bakal adanya budaya feodalisme. Sebab negara indonesia telah menganut sistem demokrasi. Menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga kehendak bersama rakyat tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Namun, bukan hal yang mustahil bila budaya tersebut masih menyisakan nadi kehidupan. Dikemas dengan cara yang lebih ”berperikemanusiaan” dengan bermacam bentuknya.
Salahkah bila kita sebagai masyarakat yang paham sejarah bangsanya, memiliki kekhawatiran tentang masih adanya budaya feodalisme? Budaya yang pernah berakar dan berurat di bangsa ini. Sebagai bangsa yang cerdas dalam berpancasila, tentu kita akan selalu berusaha menciptakan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara. Demi mencapai sebuah peradaban yang diharapkan, bukan hanya sedetik mimpi yang segera dicuri matahari. (*)
*) Penikmat Puisi, Santri Tahfizhul Qur’an Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo