alexametrics
26.6 C
Banyuwangi
Friday, July 1, 2022

Catatan: Alna Syefira Zalzabilla

Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah

EKONOMI dan Keuangan Syariah (EKS) yang berkembang selama 25 tahun ini telah berjalan dengan hasil yang kurang menakjubkan. Tidak hanya pada sisi hasil saja, kontribusi keuangan atau perbankan syariah terhadap sektor perbankan juga melaju dengan lamban. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKS) memperlihatkan cahaya kemajuan yang signifikan terhadap segi instrumen ekonomi Syariah yang telah di desain dan volume atau unit usaha yang terus bertambah.

Perbankan Syariah sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan lembaga keuangan Syariah yang di dalamnya memiliki organisasi atau lembaga, kegiatan usaha, metode dan operasi untuk melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, kebebasan, keuangan dan kehati-hatian (konservatisme). Kegiatan usaha dalam perbankan syariah yaitu memiliki landasan yang seimbang dengan aturan hukum Islam yang melarang riba, ghahar, haram, azlam dan kejam. Dalam prinsip demokrasi ekonomi Islam, nilai-nilai yang saling memahami tidak terlepas dari keuntungan satu sama lain. Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Islam menjelaskan bahwa keadilan merupakan bentuk keseimbangan antara kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Memprioritaskan kebersamaan dalam kemaslahatan merupakan cara untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

Dalam islam, sistem keuangan harus bebas bunga, sehingga sistem keuangan perbankan syariah diharapkan menjadi alternatif terbaik untuk mencapai kepentingan umum. Bunga tidak diperbolehkan dalam islam karena merupakan jenis riba yang membebani peminjam atau nasabah. Penghapusan bunga ini memiliki efek makro karena bunga harus dihilangkan karena dianggap oleh Islam sebagai riba. Selain kegiatannya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary), bank juga berperan sebagai lembaga keuangan terpenting dalam sistem keuangan, sebagai sektor jasa keuangan (financial industry), dan sebagai instrumen kebijakan keuangan terpenting. .

Bank bertindak sebagai jembatan penghubung keuangan, sebagai penyelenggara lembaga keuangan dasar sistem keuangan, dan memiliki fungsi yang sama untuk mengumpulkan dana dari masyarakat umum dan mengembalikannya dalam bentuk dana. Hal tersebut tentunya baik dilakukan oleh bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada transaksi keuangan dan kegiatan usahanya. Sementara sistem bagi hasil bank konvensional digunakan untuk mengoptimalkan realisasi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau kepentingan umum, sistem bagi hasil bank syariah digunakan dengan kehidupan masyarakat, yaitu untuk mengamankan kepentingan orang banyak dan kebaikan bersama.

Pada awal tahun 2021, ada tanda-tanda besar keberadaan bank syariah, dan tiga bank syariah besar bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Secara kuantitatif, penggabungan bank syariah tidak meningkatkan kontribusinya terhadap bank. Namun secara kualitatif, bank syariah akan tumbuh besar dan menjadi bank kedelapan dalam aset Indonesia, yang memiliki efek psikologis kepercayaan diri. Wakil Presiden KH Ma`ruf Amin juga belum lama ini menunjuk Direksi MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) yang dipimpin Erick Thohir untuk meningkatkan literasi dan penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Mengingat potensi penarikan dari dalam negeri, mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah tidaklah sulit. Indonesia adalah yang terbesar keempat di dunia dan memiliki populasi muslim sekitar 225 juta. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk islam terbesar di dunia. Perekonomian Indonesia saat ini masuk dalam 16 besar dunia dan diperkirakan akan masuk 7 besar dunia pada tahun 2030. Jumlah warga yang memiliki akses internet mencapai 175 juta (sekitar 65% dari total penduduk). Hal ini juga memudahkan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan berbasis digital.

Perhitungan OJK pada tahun 2020 menunjukkan potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bisa digali adalah sebesar $3 triliun. Ini merupakan sebuah ceruk yang memiliki potensi besar, sehingga para pelaku usaha perlu menggandakan upayanya untuk memfasilitasi penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah karena pada dasarnya, bidang usaha telah terdiversifikasi.

Berdasarkan Rilis Indeks Keuangan Global Syariah (IKGS) yang dikeluarkan setiap tahun menunjukkan arah yang baik bagi perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada tahun 2019, Indeks Keuangan Global Syariah melonjak menjadi 81,93. Alhasil, Indeks Keuangan Global Syariah Indonesia akan menjadi nomor satu di depan Malaysia. Padahal, Indeks Keuangan Global Syariah Indonesia hanya mencapai 24,14 pada tahun 2018. Jauh di belakang Malaysia, Iran, dan Arab Saudi. Indeks Keuangan Global Syariah Indonesia melonjak menjadi 57,80 poin hanya dalam waktu satu tahun.

Selain itu, Indonesia juga dinobatkan sebagai salah satu destinasi halal top dunia tahun 2019 oleh Global Muslim Travel Index (GMTI). Mencapai dua prestasi ini (terlepas dari yang lain) sangatlah tidak mudah, karena banyak alat yang perlu disiapkan untuk menjadi ekosistem syariah atau halal yang andal. Kemajuan ini menunjukkan bahwa daya saing internasional Indonesia semakin baik dan semakin mudah menangkap peluang di masa depan.

Setidaknya ada dua tantangan serius yang harus di hadapi ke depan. Pertama, harus menghidupkan kembali tidak hanya keuangan islam tetapi seluruh ekonomi Islam (total paket). Wakil presiden selalu mengomunikasikan empat tema utama pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam setiap kesempatan yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan keuangan syariah, optimalisasi dana sosial Syariah, pengembangan kapasitas usaha syariah termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini, Kawasan Industri Halal telah dimulai di beberapa negara bagian dan akan menjadi sarang bagi industri produk halal. Selain itu, modernisasi pengelolaan dan penggunaan dana sosial islam seperti wakaf dan zakat telah dimulai sehingga lebih produktif dan bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pekerjaan rumah masih sangat sulit dan berat.

Kedua, memastikan bahwa pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah bersifat komprehensif dan berbobot pemberdayaan, terutama bagi kelompok yang rentan secara ekonomi. Masalah ekonomi nasional adalah bahwa watak yang cenderung eksklusif secara inheren. Artinya, itu hanya memungkinkan akses luas ke pelaku ekonomi tertentu. Ekonomi dan Keuangam Syariah harus mudah diakses oleh para pelaku bisnis di semua tingkatan, termasuk kalangan non-Islam. Ekonomi dan Keuangan Syariah tidak dirancang untuk melayani sekelompok orang tertentu, misalnya berdasarkan suku, agama, ras, atau tingkat pendapatan. Ekonomi dan Keuangan Syariah juga harus mendukung aspek pemberdayaan pelaku ekonomi kecil dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi. Lembaga keuangan konvensional; telah dikritik karena “eksploitatif” dan berdampak kecil pada peradilan. Ruang kosong ini yang harus diisi oleh Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai medan pertempuran, sekaligus mengganti label dengan praktik atau karakter bisnis yang sama.(*)

EKONOMI dan Keuangan Syariah (EKS) yang berkembang selama 25 tahun ini telah berjalan dengan hasil yang kurang menakjubkan. Tidak hanya pada sisi hasil saja, kontribusi keuangan atau perbankan syariah terhadap sektor perbankan juga melaju dengan lamban. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKS) memperlihatkan cahaya kemajuan yang signifikan terhadap segi instrumen ekonomi Syariah yang telah di desain dan volume atau unit usaha yang terus bertambah.

Perbankan Syariah sendiri merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan lembaga keuangan Syariah yang di dalamnya memiliki organisasi atau lembaga, kegiatan usaha, metode dan operasi untuk melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, kebebasan, keuangan dan kehati-hatian (konservatisme). Kegiatan usaha dalam perbankan syariah yaitu memiliki landasan yang seimbang dengan aturan hukum Islam yang melarang riba, ghahar, haram, azlam dan kejam. Dalam prinsip demokrasi ekonomi Islam, nilai-nilai yang saling memahami tidak terlepas dari keuntungan satu sama lain. Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Islam menjelaskan bahwa keadilan merupakan bentuk keseimbangan antara kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Memprioritaskan kebersamaan dalam kemaslahatan merupakan cara untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

Dalam islam, sistem keuangan harus bebas bunga, sehingga sistem keuangan perbankan syariah diharapkan menjadi alternatif terbaik untuk mencapai kepentingan umum. Bunga tidak diperbolehkan dalam islam karena merupakan jenis riba yang membebani peminjam atau nasabah. Penghapusan bunga ini memiliki efek makro karena bunga harus dihilangkan karena dianggap oleh Islam sebagai riba. Selain kegiatannya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary), bank juga berperan sebagai lembaga keuangan terpenting dalam sistem keuangan, sebagai sektor jasa keuangan (financial industry), dan sebagai instrumen kebijakan keuangan terpenting. .

Bank bertindak sebagai jembatan penghubung keuangan, sebagai penyelenggara lembaga keuangan dasar sistem keuangan, dan memiliki fungsi yang sama untuk mengumpulkan dana dari masyarakat umum dan mengembalikannya dalam bentuk dana. Hal tersebut tentunya baik dilakukan oleh bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada transaksi keuangan dan kegiatan usahanya. Sementara sistem bagi hasil bank konvensional digunakan untuk mengoptimalkan realisasi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau kepentingan umum, sistem bagi hasil bank syariah digunakan dengan kehidupan masyarakat, yaitu untuk mengamankan kepentingan orang banyak dan kebaikan bersama.

Pada awal tahun 2021, ada tanda-tanda besar keberadaan bank syariah, dan tiga bank syariah besar bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Secara kuantitatif, penggabungan bank syariah tidak meningkatkan kontribusinya terhadap bank. Namun secara kualitatif, bank syariah akan tumbuh besar dan menjadi bank kedelapan dalam aset Indonesia, yang memiliki efek psikologis kepercayaan diri. Wakil Presiden KH Ma`ruf Amin juga belum lama ini menunjuk Direksi MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) yang dipimpin Erick Thohir untuk meningkatkan literasi dan penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Mengingat potensi penarikan dari dalam negeri, mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah tidaklah sulit. Indonesia adalah yang terbesar keempat di dunia dan memiliki populasi muslim sekitar 225 juta. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk islam terbesar di dunia. Perekonomian Indonesia saat ini masuk dalam 16 besar dunia dan diperkirakan akan masuk 7 besar dunia pada tahun 2030. Jumlah warga yang memiliki akses internet mencapai 175 juta (sekitar 65% dari total penduduk). Hal ini juga memudahkan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan berbasis digital.

Perhitungan OJK pada tahun 2020 menunjukkan potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bisa digali adalah sebesar $3 triliun. Ini merupakan sebuah ceruk yang memiliki potensi besar, sehingga para pelaku usaha perlu menggandakan upayanya untuk memfasilitasi penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah karena pada dasarnya, bidang usaha telah terdiversifikasi.

Berdasarkan Rilis Indeks Keuangan Global Syariah (IKGS) yang dikeluarkan setiap tahun menunjukkan arah yang baik bagi perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada tahun 2019, Indeks Keuangan Global Syariah melonjak menjadi 81,93. Alhasil, Indeks Keuangan Global Syariah Indonesia akan menjadi nomor satu di depan Malaysia. Padahal, Indeks Keuangan Global Syariah Indonesia hanya mencapai 24,14 pada tahun 2018. Jauh di belakang Malaysia, Iran, dan Arab Saudi. Indeks Keuangan Global Syariah Indonesia melonjak menjadi 57,80 poin hanya dalam waktu satu tahun.

Selain itu, Indonesia juga dinobatkan sebagai salah satu destinasi halal top dunia tahun 2019 oleh Global Muslim Travel Index (GMTI). Mencapai dua prestasi ini (terlepas dari yang lain) sangatlah tidak mudah, karena banyak alat yang perlu disiapkan untuk menjadi ekosistem syariah atau halal yang andal. Kemajuan ini menunjukkan bahwa daya saing internasional Indonesia semakin baik dan semakin mudah menangkap peluang di masa depan.

Setidaknya ada dua tantangan serius yang harus di hadapi ke depan. Pertama, harus menghidupkan kembali tidak hanya keuangan islam tetapi seluruh ekonomi Islam (total paket). Wakil presiden selalu mengomunikasikan empat tema utama pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam setiap kesempatan yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan keuangan syariah, optimalisasi dana sosial Syariah, pengembangan kapasitas usaha syariah termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Saat ini, Kawasan Industri Halal telah dimulai di beberapa negara bagian dan akan menjadi sarang bagi industri produk halal. Selain itu, modernisasi pengelolaan dan penggunaan dana sosial islam seperti wakaf dan zakat telah dimulai sehingga lebih produktif dan bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pekerjaan rumah masih sangat sulit dan berat.

Kedua, memastikan bahwa pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah bersifat komprehensif dan berbobot pemberdayaan, terutama bagi kelompok yang rentan secara ekonomi. Masalah ekonomi nasional adalah bahwa watak yang cenderung eksklusif secara inheren. Artinya, itu hanya memungkinkan akses luas ke pelaku ekonomi tertentu. Ekonomi dan Keuangam Syariah harus mudah diakses oleh para pelaku bisnis di semua tingkatan, termasuk kalangan non-Islam. Ekonomi dan Keuangan Syariah tidak dirancang untuk melayani sekelompok orang tertentu, misalnya berdasarkan suku, agama, ras, atau tingkat pendapatan. Ekonomi dan Keuangan Syariah juga harus mendukung aspek pemberdayaan pelaku ekonomi kecil dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi. Lembaga keuangan konvensional; telah dikritik karena “eksploitatif” dan berdampak kecil pada peradilan. Ruang kosong ini yang harus diisi oleh Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai medan pertempuran, sekaligus mengganti label dengan praktik atau karakter bisnis yang sama.(*)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/