alexametrics
24.5 C
Banyuwangi
Sunday, June 26, 2022

Puasa Ramadan Dan Peneguhan Etika Profesi

BAGI setiap muslim yang berharap rahmat, maghfirah dan terhindar dari api neraka, Ramadlan adalah jawabannya. Bulan Ramadlan, bulan puasa, bulan penuh rahmat, penuh ampunan dan bulan yang apabila kaum muslim tekun beribadah di dalamnya akan terhindar api neraka. Entah puasa tahun ini kita merupakan puasa pertama, kedua, ketiga, atau merupakan puasa tahun ke enampuluh, yang jelas dia selalu datang tiap tahun untuk semuanya baik yang selalu menunggu, berharap atau cuek sama sekali akan kemuliaannya. Pendek kata Ramadlan adalah bulan penuh berkah, berkah untuk siapa saja yang memuliakannya.

Kemulyaan Ramadlan ini nampak pada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam juga terjadi pada bulan Ramadlan, seperti kemenangan ummat Islam dalam perang Badar, Penaklukan Mekah juga yang dikenal dengan istilah Fathu Makkah juga terjadi pada bulan Ramadlan dan al-Qur’an pertama kali diturunkan oleh Allah pada tanggal 17 Ramadlan. Bagi segenap bangsa Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga terjadi di bulan Ramadlan tepatnya 9 Ramadlan 1364 H pada Hari Jum’at Legi. Karenanya tidak berlebihan bilamana Ramadan kita jadilan sebagai momentum untuk muhasabah diri. Merenungkan kembali segala aktifitas keduniaan kita sehari-hari seraya menjalani puasa dengan penuh khidmat.

Bulan Ramadlan yang didalamnya ada perintah berpuasa  bertujuan agar setiap Muslim yang menjalankan menjadi pribadi yang taqwa. Puasa akan menguatkan Iman dan kesadaran kita akan Allah. Dalam bahasa agamanya, manusia sadar adalah manusia yang telah dianugerahi ihsan.  Dengan menjadi Ihsan, manusia selalu bisa hidup dengan sadar dan bertanggung jawab di hadirat Allah, yang selalu menjaganya. Dan karena sadar bahwa Allah selalu menjaganya, ia dapat menjadi manusiawi. Apa yang dimaksud dengan menjadi manusiawi ? Tidak lain adalah bahwa manusia itu menjadi beradab, civilized person. Menjadi manusiawi dan beradab itu identik satu sama lain, karena keduanya merupakan aspek yang sentral dari kemanusiaan. Maka ihsan, sebagai kesadaran akan kehadiran Allah, menjadi bukan hanya fundamental tapi juga prinsip yang menjamin keberadaban manusia. Jika manusia (muslim) kehilangan ihsan-nya, ia juga akan kehilangan kemanusiaan dan keberadabannya, sebab dengan menjadi tidak sadar di hadirat Allah sama saja dengan men-dehumanisasi-kan dan men-decivilized-kan kehidupan manusia.

Dengan telah menjelmanya setiap shaimiin (orang-orang yang berpuasa) menjadi sadar diri akan kemanusiaannya, tentu ia juga akan menjadi pribadi yang berdisiplin dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari terutama pada profesi yang digelutinya. Apapun profesinya seseorang yang telah ditempa dalam madrasah Ramadan akan lebih memiliki kecenderungan untuk mampu menahan diri dari perilaku yang melanggar etika, terutama yang berkaitan dengan profesi yang digelutinya. Persoalan etik baru-baru ini menjadi perhatian publik terutama saat mencuat kasus pemecatan dr. Terawan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena dipandang telah melanggar kode etik kedokteran (https://health.detik.com). Keputusan IDI ini akhirnya menjadi perdebatan panjang di berbagai kalangan. Belum lama juga kita mendengar berita salah seorang pengacara kondang, Hotman Paris mengumumkan pengunduran dirinya dari PERADI, organisasi yang menaungi para advokat di Indonesia (https://www.liputan6.com). Berbeda dengan dr. Terawan yang tidak memiliki alternatif organisasi profesi kedokteran selain IDI, Hotman Paris begitu menyatakan keluar dari PERADI langsung mengumumkan bergabung dengan Dewan Pengacara Nasional (DPN) (https://www.merdeka.com). Kedua kasus di atas menjadi bukti bahwa persoalan etika berprofesi masih menyisakan banyak persoalan dan mendapat sorotan di masyarakat. Profesi-profesi lainnya seperti dunia usaha, jurnalistik, birokrasi, politik, juru dakwah dan sebagainya tidak berarti tanpa masalah, kondisinya tak jauh berbeda hanya saja kurang menjadi perhatian publik.

Tulisan ini tak hendak mencampuri problem etik di masing-masing organisasi profesi di atas, namun lebih menekankan persoalan arti penting etika dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dalam rangka mengkritisi hal-hal berkaitan bagaimana teknik-operasional etika dijalankan. Etika dalam tulisan ini lebih membahas bagaimana seharusnya manusia (professional) melakukan perbuatan yang baik dan benar. Etika tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan masyarakat yang sederhana sekalipun, selalu ada serangkaian nilai-nilai etika yang ditempatkan sebagai acuan untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Bila dihubungkan dengan profesionalisme lebih ditekankan pada soal etika profesi sebagai dasar moral bukan sebagai sebuah keahlian teknik. Hal ini penting untuk dibicarakan karena masyarakat dalam menjalankan segala hal di berbagai bidang cenderung dilakukan secara lebih professional. Kecenderungan kerja professional tersebut tentu perlu pula ditegakkan etika yang mendasari profesi ini.

Sikap professional yang selalu menjunjung tinggi etika profesi bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh secara instan sekali jadi. Profesionalisme dan etika profesi perlu dibina secara simultan sedini mungkin. Ini penting diungkapkan karena profesionalisme tanpa etika menjadikannya dia “bebas sayap” (vleugel vrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Demikian pula etika tanpa profesionalisme menjadikan “lumpuh sayap” (vleugel lam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Di dalam setiap profesi terdapat dua aspek, yaitu profesionalisme sebagai keahlian dan etika profesi sebagai dasar moralnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan walaupun dalam realitasnya selalu terdapat kesenjangan. Kesenjangan ini nampaknya diakibatkan dari karakteristik pengetahuan itu sendiri yang merupakan cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada subjek tanpa memberi kesan bahwa ia datang dari subjek tertentu, karena kriteria keilmiahan seakan-akan mandiri terhadap subjek. Padahal klaim ini merupakan bagian dari strategi kekuasaan.

Fakta perdebatan diantara anggota organisasi profesi dan lembaga yang menaunginya adalah gambaran dari apa yang dicurigai oleh Michel Foucault dengan relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Dalam perdebatan tersebut sesungguhnya mereka sedang menerapkan strategi kekuasaan melalui wacana keprofesian. Di dalam perdebatan itu pula nampak bahwa pengetahuan tidaklah bersumber pada subjek, namun dalam relasi-relasi kekuasaan. Kalau demikian kenyataannya bagaimana mungkin seorang pengacara/advokat misalnya dapat memperoleh legitimasi moral bahwa mereka bekerja demi tegaknya keadilan, padahal mereka sedang berebut dan berkompetisi untuk bisa lebih dominan dari yang lainnya. Organisasi profesi dalam hal ini walaupun memiliki potensi bias relasi-kuasa, namun ia nyata berfungsi sebagai wadah untuk membudayakan dan mensyaratkan nilai-nilai dan norma-norma serta etika profesi.

Melalui organisasi profesi, etos profesi (professional ethos) seorang anggota yang merupakan perpaduan antara etika dan teknik berprofesi akan dibentuk. Pembentukan ethos profesi ini dalam prosesnya bersifat dinamik. Dari contoh kasus dr. Terawan dan Hotman Paris di atas, nampak sekali bahwa bukan hanya soal kerja professional, namun orientasi dan karakteristik pribadi masing-masing sangat menentukan. Pada kasus dr. Terawan, mengacu pada kronologi pemecatannya (https://kabar24.bisnis.com) dapat diambil kesimpulan bahwa ada problem etika keilmuan yang tidak dipenuhi dalam praktik brainwash yang dilakukan oleh dr. Terawan. Nampaknya dr. Terawan lupa bahwa dunia kedokteran sesungguhnya tidak hanya mengajarkan teknik dan isi pengetahuan, tetapi juga mengajarkan apa dan bagaimana etikanya. Walaupun tentu dr. Terawan memiliki argumentasi, namun kemaslahatan yang disandang oleh IDI nampak lebih memiliki argumentasi yang kuat sehingga dr. Terawan harus legowo untuk mengikuti keputusan dewan etik IDI agar kelak di kemudian hari ia dapat berkhidmat kembali di dunia kedokteran. Mengapa demikian, karena memang etika itu adalah sebuah keharusan normativitas yang basisnya argumentasi. Etika selalu berupa konfrontasi argumen bukan soal keyakinan atau kebiasaan, tetapi soal adanya susunan pikiran untuk mengaktifkan argumentasi.

Berbeda dengan dr. Terawan, penjatuhan sanksi berupa skors tiga bulan oleh Dewan Kehormatan PERADI terhadap Horman Paris justru digiring oleh yang bersangkutan menjadi persoalan pribadi menjauh dari argumentasi yang digunakan oleh Dewan Kehormatan. PERADI sebagai sebuah organ Negara yang independen tentu sangat berkepentingan untuk memastikan setiap anggota PERADI untuk menjalani profesinya selalu berada pada landasan ethic/etikanya. Keputusan Dewan Kehormatan seharusnya dapat dipahami dalam konteks melindungi kewibawaan kelembagaan sekaligus penyelamatan harga diri seorang anggota agar tetap mendapatkan kepercayaan publik dalam menjalankan profesinya. Menghadapi skors yang dijatuhkan kepadanya, Hotman Paris justru memilih melakukan perlawanan dengan mengajukan surat pengunduran diri dari PERADI dan kemudian bergabung dengan Dewan Pengacara Nasional (https://nasional.okezone.com). Bahkan dalam penjelasannya justru Hotman Paris menggugat kepemimpinan Otto Hasibuan di PERADI yang dikatakan melanggar Anggaran Dasar PERADI. Walaupun telah dijawab secara resmi oleh PERADI dalam sebuah siaran pers, nampaknya Hotman tak bergeming dengan alasan  putusan MA Nomor 997 K/PDT/2022. Keputusan ini, oleh pihak MA sendiri dikatakan tidak mengubah eksistensi PERADI dan para anggotanya tetap sah menjalankan tugasnya sebagaimana biasa.

Dalam kasus Hotman ini, nampaknya bukan lagi soal miskomunikasi antara anggota dan organisasi yang menaunginya, namun sudah menyangkut dengan sikap pribadi bagaimana yang bersangkutan meletakkan persoalan yang dihadapi dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya bahwa etika profesi dikatakan hanya menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan teknik operasional seseorang menjalankan profesinya. Adapun hal-hal di luar kegiatan langsung berprofesi adalah urusan pribadi masing-masing. Sungguh merupakan argumentasi yang dangkal dalam memahami hakikat etika profesi. Masyarakat umum sekalipun dalam hal ini sesungguhnya sudah dapat memberikan penilaian etik atas tindakan seseorang di ruang publik. Contoh lain sebagai perbandingan, tergambar dalam reaksi masyarakat yang kemudian menjadi viral atas perilaku seorang istri pendakwah agama yang tersohor yang kedapatan berpose narsis dengan menunggangi sepeda motor mewahnya. Bukti ini jelas bahwa soal etika juga berkaitan dengan soal etiket atau tata karma seseorang di luar tugas menjalankan profesinya.

  Kondisi di atas diperparah dengan kenyataan budaya yang melingkupinya. Budaya mainstream kita, meminjam istilah dari Radhar Panca Dahana adalah budaya pacaran. Para professional dalam penampakannya lebih mirip dengan sosialita-sosialita dengan budaya pacaran. Semasa pacaran lancar-lancar saja, namun begitu bergelut dari hati ke hati kita akan saling tahu segalanya. Bagaimana kita akan menciptakan suatu hubungan personal, komunal ataupun nasional di dalam suatu atmosfir kepura-puraan, kepalsuan dan tipu-tipuan. Setiap hari kita bermain teater, berakting, itupun aktingnya buruk. Apa yang dilakukan, diucapkan dan dirasakan tidak saling nyambung, tidak ekspresif. Seorang professional sesungguhnya adalah aktor yang seharusnya memperlihatkan apa yang diekpresikan itu adalah ekspresi batin, pikiran dan badan menjadi satu, integrated. Oleh karena yang dibicarakan, yang dipikirkan dan yang diekspresikan dalam tindakan tidak nyambung, jadilah ia pribadi yang berkarakter memecah (splitting character). Karakter yang terbelah inilah yang memungkinkan seseorang dalam konteks etika profesi menjadi menurun kepekaannya untuk memahami kehidupannya di dalam dan di luar profesi sebagai sebuah kesatuan. Walaupun kode etik tidak mengatur perilaku di luar pelaksanaan profesi, namun karena  advokat disebut sebagai profesi yang mulia (officium nobile) sudah selayaknyalah ia harus berperilaku yang mulia di luar pelaksanaan profesinya, sekurang-kurangnya tidak mengabaikan norma sosial yang berlaku. Secara manusiawi, perilaku di luar tugas profesi dikuatirkan akan mempengaruhi citra sebagai pengemban officium nobile yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pelaksanaan kerja profesionalnya.

Hiruk pikuk di dalam diskursus pelaksanaan kode etik profesi ini mungkin tidak akan pernah terjadi bila masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan lebih peka untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang memancing spekulasi di masyarakat. Kesadaran bahwa kita adalah makhluk sosial yang merupakan bagian dari warga masyarakat yang lainnya tentu akan lebih menjadikan kita mawas diri. Untuk itu kembali kita perlu menengok ulang berbagai perilaku dari pendahulu kita yang telah memberikan teladan dalam menjalani hidupnya. Ambil contoh di bidang hukum adalah keteladan dari Seorang alm. Artidjo Alkostar, seorang mantan Hakim Agung. Gaya hidupnya yang sederhana nampak sangat mempengaruhi pelaksanaan profesi yang disandangnya, mulai menjadi seorang pengacara sampai akhirnya menjadi Hakim Agung (https://news.detik.com). Gaya hidup sederhananya membawanya menjadi pribadi yang berintegritas. Kata beliau, akal sehat harus selalu dijaga jangan sampai hilang, itu terkait dengan kejujuran, keadilan dan lain-lain. Bagaimana membentuk pribadi yang demikian, berlatihlah dengan berpuasa.

Puasa, idealnya dapat dijadikan momentum untuk melalukan refleksi diri, sejauh mana kita telah menjalankan profesi kita terbimbing hati nurani yang bersih dan jujur.  Dalam puasa diajarkan suatu sikap yang mengarah kepada tujuan puasa yaitu Taqwa. Taqwa adalah suatu pencapaian batin yang diperoleh dengan selalu berpegang teguh pada sikap yang bila digabungkan membentuk kata taqwa, yaitu: tawadlu’, qana’ah, wara’ dan yaqin. Tawadlu itu artinya tidak sombong. Seseorang yang memiliki sifat tawadlu’ jauh dari perasaan lebih unggul dari yang lainnya, ia akan selalu rendah hati sehingga dapat selalu mawas diri. Qana’ah adalah sebuah sikap menerima. Dengan sikap ini seseorang akan terhindarkan dari sikap keserakahan. Wara’ adalah sikap yang selalu menjaga diri diri perkara subhat, yaitu perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. Sikap ini penting dalam menjalani profesi karena seorang yang wara’ tak akan melanggar hukum demi terpenuhinya keinginan dan tujuan. Dan yang terakhir adalah Yaqin. Seorang yang bertaqwa selalu yaqin dan optimis dalam kehidupannya seraya yakin bahwa segalanya yang menentukan adalah Allah yang Kuasa. 

Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadikan diri kita sebagai pribadi yang Taqwa dan dapat mendidik kita untuk lebih meneguhkan etika, terutama dalam menjalankan profesi yang telah menjadi takdir pilihan hidup kita. Selamat Hari Raya Iedul Fitri, mohon maaf lahir dan bathin.

Wallahu a’lam bi shawab…

*) Anggota Dewan Kehormatan Daerah PERADI Situbondo

BAGI setiap muslim yang berharap rahmat, maghfirah dan terhindar dari api neraka, Ramadlan adalah jawabannya. Bulan Ramadlan, bulan puasa, bulan penuh rahmat, penuh ampunan dan bulan yang apabila kaum muslim tekun beribadah di dalamnya akan terhindar api neraka. Entah puasa tahun ini kita merupakan puasa pertama, kedua, ketiga, atau merupakan puasa tahun ke enampuluh, yang jelas dia selalu datang tiap tahun untuk semuanya baik yang selalu menunggu, berharap atau cuek sama sekali akan kemuliaannya. Pendek kata Ramadlan adalah bulan penuh berkah, berkah untuk siapa saja yang memuliakannya.

Kemulyaan Ramadlan ini nampak pada peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam juga terjadi pada bulan Ramadlan, seperti kemenangan ummat Islam dalam perang Badar, Penaklukan Mekah juga yang dikenal dengan istilah Fathu Makkah juga terjadi pada bulan Ramadlan dan al-Qur’an pertama kali diturunkan oleh Allah pada tanggal 17 Ramadlan. Bagi segenap bangsa Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga terjadi di bulan Ramadlan tepatnya 9 Ramadlan 1364 H pada Hari Jum’at Legi. Karenanya tidak berlebihan bilamana Ramadan kita jadilan sebagai momentum untuk muhasabah diri. Merenungkan kembali segala aktifitas keduniaan kita sehari-hari seraya menjalani puasa dengan penuh khidmat.

Bulan Ramadlan yang didalamnya ada perintah berpuasa  bertujuan agar setiap Muslim yang menjalankan menjadi pribadi yang taqwa. Puasa akan menguatkan Iman dan kesadaran kita akan Allah. Dalam bahasa agamanya, manusia sadar adalah manusia yang telah dianugerahi ihsan.  Dengan menjadi Ihsan, manusia selalu bisa hidup dengan sadar dan bertanggung jawab di hadirat Allah, yang selalu menjaganya. Dan karena sadar bahwa Allah selalu menjaganya, ia dapat menjadi manusiawi. Apa yang dimaksud dengan menjadi manusiawi ? Tidak lain adalah bahwa manusia itu menjadi beradab, civilized person. Menjadi manusiawi dan beradab itu identik satu sama lain, karena keduanya merupakan aspek yang sentral dari kemanusiaan. Maka ihsan, sebagai kesadaran akan kehadiran Allah, menjadi bukan hanya fundamental tapi juga prinsip yang menjamin keberadaban manusia. Jika manusia (muslim) kehilangan ihsan-nya, ia juga akan kehilangan kemanusiaan dan keberadabannya, sebab dengan menjadi tidak sadar di hadirat Allah sama saja dengan men-dehumanisasi-kan dan men-decivilized-kan kehidupan manusia.

Dengan telah menjelmanya setiap shaimiin (orang-orang yang berpuasa) menjadi sadar diri akan kemanusiaannya, tentu ia juga akan menjadi pribadi yang berdisiplin dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari terutama pada profesi yang digelutinya. Apapun profesinya seseorang yang telah ditempa dalam madrasah Ramadan akan lebih memiliki kecenderungan untuk mampu menahan diri dari perilaku yang melanggar etika, terutama yang berkaitan dengan profesi yang digelutinya. Persoalan etik baru-baru ini menjadi perhatian publik terutama saat mencuat kasus pemecatan dr. Terawan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena dipandang telah melanggar kode etik kedokteran (https://health.detik.com). Keputusan IDI ini akhirnya menjadi perdebatan panjang di berbagai kalangan. Belum lama juga kita mendengar berita salah seorang pengacara kondang, Hotman Paris mengumumkan pengunduran dirinya dari PERADI, organisasi yang menaungi para advokat di Indonesia (https://www.liputan6.com). Berbeda dengan dr. Terawan yang tidak memiliki alternatif organisasi profesi kedokteran selain IDI, Hotman Paris begitu menyatakan keluar dari PERADI langsung mengumumkan bergabung dengan Dewan Pengacara Nasional (DPN) (https://www.merdeka.com). Kedua kasus di atas menjadi bukti bahwa persoalan etika berprofesi masih menyisakan banyak persoalan dan mendapat sorotan di masyarakat. Profesi-profesi lainnya seperti dunia usaha, jurnalistik, birokrasi, politik, juru dakwah dan sebagainya tidak berarti tanpa masalah, kondisinya tak jauh berbeda hanya saja kurang menjadi perhatian publik.

Tulisan ini tak hendak mencampuri problem etik di masing-masing organisasi profesi di atas, namun lebih menekankan persoalan arti penting etika dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dalam rangka mengkritisi hal-hal berkaitan bagaimana teknik-operasional etika dijalankan. Etika dalam tulisan ini lebih membahas bagaimana seharusnya manusia (professional) melakukan perbuatan yang baik dan benar. Etika tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan masyarakat yang sederhana sekalipun, selalu ada serangkaian nilai-nilai etika yang ditempatkan sebagai acuan untuk menentukan baik atau buruknya suatu perbuatan. Bila dihubungkan dengan profesionalisme lebih ditekankan pada soal etika profesi sebagai dasar moral bukan sebagai sebuah keahlian teknik. Hal ini penting untuk dibicarakan karena masyarakat dalam menjalankan segala hal di berbagai bidang cenderung dilakukan secara lebih professional. Kecenderungan kerja professional tersebut tentu perlu pula ditegakkan etika yang mendasari profesi ini.

Sikap professional yang selalu menjunjung tinggi etika profesi bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh secara instan sekali jadi. Profesionalisme dan etika profesi perlu dibina secara simultan sedini mungkin. Ini penting diungkapkan karena profesionalisme tanpa etika menjadikannya dia “bebas sayap” (vleugel vrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Demikian pula etika tanpa profesionalisme menjadikan “lumpuh sayap” (vleugel lam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Di dalam setiap profesi terdapat dua aspek, yaitu profesionalisme sebagai keahlian dan etika profesi sebagai dasar moralnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan walaupun dalam realitasnya selalu terdapat kesenjangan. Kesenjangan ini nampaknya diakibatkan dari karakteristik pengetahuan itu sendiri yang merupakan cara bagaimana kekuasaan memaksakan diri kepada subjek tanpa memberi kesan bahwa ia datang dari subjek tertentu, karena kriteria keilmiahan seakan-akan mandiri terhadap subjek. Padahal klaim ini merupakan bagian dari strategi kekuasaan.

Fakta perdebatan diantara anggota organisasi profesi dan lembaga yang menaunginya adalah gambaran dari apa yang dicurigai oleh Michel Foucault dengan relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Dalam perdebatan tersebut sesungguhnya mereka sedang menerapkan strategi kekuasaan melalui wacana keprofesian. Di dalam perdebatan itu pula nampak bahwa pengetahuan tidaklah bersumber pada subjek, namun dalam relasi-relasi kekuasaan. Kalau demikian kenyataannya bagaimana mungkin seorang pengacara/advokat misalnya dapat memperoleh legitimasi moral bahwa mereka bekerja demi tegaknya keadilan, padahal mereka sedang berebut dan berkompetisi untuk bisa lebih dominan dari yang lainnya. Organisasi profesi dalam hal ini walaupun memiliki potensi bias relasi-kuasa, namun ia nyata berfungsi sebagai wadah untuk membudayakan dan mensyaratkan nilai-nilai dan norma-norma serta etika profesi.

Melalui organisasi profesi, etos profesi (professional ethos) seorang anggota yang merupakan perpaduan antara etika dan teknik berprofesi akan dibentuk. Pembentukan ethos profesi ini dalam prosesnya bersifat dinamik. Dari contoh kasus dr. Terawan dan Hotman Paris di atas, nampak sekali bahwa bukan hanya soal kerja professional, namun orientasi dan karakteristik pribadi masing-masing sangat menentukan. Pada kasus dr. Terawan, mengacu pada kronologi pemecatannya (https://kabar24.bisnis.com) dapat diambil kesimpulan bahwa ada problem etika keilmuan yang tidak dipenuhi dalam praktik brainwash yang dilakukan oleh dr. Terawan. Nampaknya dr. Terawan lupa bahwa dunia kedokteran sesungguhnya tidak hanya mengajarkan teknik dan isi pengetahuan, tetapi juga mengajarkan apa dan bagaimana etikanya. Walaupun tentu dr. Terawan memiliki argumentasi, namun kemaslahatan yang disandang oleh IDI nampak lebih memiliki argumentasi yang kuat sehingga dr. Terawan harus legowo untuk mengikuti keputusan dewan etik IDI agar kelak di kemudian hari ia dapat berkhidmat kembali di dunia kedokteran. Mengapa demikian, karena memang etika itu adalah sebuah keharusan normativitas yang basisnya argumentasi. Etika selalu berupa konfrontasi argumen bukan soal keyakinan atau kebiasaan, tetapi soal adanya susunan pikiran untuk mengaktifkan argumentasi.

Berbeda dengan dr. Terawan, penjatuhan sanksi berupa skors tiga bulan oleh Dewan Kehormatan PERADI terhadap Horman Paris justru digiring oleh yang bersangkutan menjadi persoalan pribadi menjauh dari argumentasi yang digunakan oleh Dewan Kehormatan. PERADI sebagai sebuah organ Negara yang independen tentu sangat berkepentingan untuk memastikan setiap anggota PERADI untuk menjalani profesinya selalu berada pada landasan ethic/etikanya. Keputusan Dewan Kehormatan seharusnya dapat dipahami dalam konteks melindungi kewibawaan kelembagaan sekaligus penyelamatan harga diri seorang anggota agar tetap mendapatkan kepercayaan publik dalam menjalankan profesinya. Menghadapi skors yang dijatuhkan kepadanya, Hotman Paris justru memilih melakukan perlawanan dengan mengajukan surat pengunduran diri dari PERADI dan kemudian bergabung dengan Dewan Pengacara Nasional (https://nasional.okezone.com). Bahkan dalam penjelasannya justru Hotman Paris menggugat kepemimpinan Otto Hasibuan di PERADI yang dikatakan melanggar Anggaran Dasar PERADI. Walaupun telah dijawab secara resmi oleh PERADI dalam sebuah siaran pers, nampaknya Hotman tak bergeming dengan alasan  putusan MA Nomor 997 K/PDT/2022. Keputusan ini, oleh pihak MA sendiri dikatakan tidak mengubah eksistensi PERADI dan para anggotanya tetap sah menjalankan tugasnya sebagaimana biasa.

Dalam kasus Hotman ini, nampaknya bukan lagi soal miskomunikasi antara anggota dan organisasi yang menaunginya, namun sudah menyangkut dengan sikap pribadi bagaimana yang bersangkutan meletakkan persoalan yang dihadapi dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya bahwa etika profesi dikatakan hanya menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan teknik operasional seseorang menjalankan profesinya. Adapun hal-hal di luar kegiatan langsung berprofesi adalah urusan pribadi masing-masing. Sungguh merupakan argumentasi yang dangkal dalam memahami hakikat etika profesi. Masyarakat umum sekalipun dalam hal ini sesungguhnya sudah dapat memberikan penilaian etik atas tindakan seseorang di ruang publik. Contoh lain sebagai perbandingan, tergambar dalam reaksi masyarakat yang kemudian menjadi viral atas perilaku seorang istri pendakwah agama yang tersohor yang kedapatan berpose narsis dengan menunggangi sepeda motor mewahnya. Bukti ini jelas bahwa soal etika juga berkaitan dengan soal etiket atau tata karma seseorang di luar tugas menjalankan profesinya.

  Kondisi di atas diperparah dengan kenyataan budaya yang melingkupinya. Budaya mainstream kita, meminjam istilah dari Radhar Panca Dahana adalah budaya pacaran. Para professional dalam penampakannya lebih mirip dengan sosialita-sosialita dengan budaya pacaran. Semasa pacaran lancar-lancar saja, namun begitu bergelut dari hati ke hati kita akan saling tahu segalanya. Bagaimana kita akan menciptakan suatu hubungan personal, komunal ataupun nasional di dalam suatu atmosfir kepura-puraan, kepalsuan dan tipu-tipuan. Setiap hari kita bermain teater, berakting, itupun aktingnya buruk. Apa yang dilakukan, diucapkan dan dirasakan tidak saling nyambung, tidak ekspresif. Seorang professional sesungguhnya adalah aktor yang seharusnya memperlihatkan apa yang diekpresikan itu adalah ekspresi batin, pikiran dan badan menjadi satu, integrated. Oleh karena yang dibicarakan, yang dipikirkan dan yang diekspresikan dalam tindakan tidak nyambung, jadilah ia pribadi yang berkarakter memecah (splitting character). Karakter yang terbelah inilah yang memungkinkan seseorang dalam konteks etika profesi menjadi menurun kepekaannya untuk memahami kehidupannya di dalam dan di luar profesi sebagai sebuah kesatuan. Walaupun kode etik tidak mengatur perilaku di luar pelaksanaan profesi, namun karena  advokat disebut sebagai profesi yang mulia (officium nobile) sudah selayaknyalah ia harus berperilaku yang mulia di luar pelaksanaan profesinya, sekurang-kurangnya tidak mengabaikan norma sosial yang berlaku. Secara manusiawi, perilaku di luar tugas profesi dikuatirkan akan mempengaruhi citra sebagai pengemban officium nobile yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pelaksanaan kerja profesionalnya.

Hiruk pikuk di dalam diskursus pelaksanaan kode etik profesi ini mungkin tidak akan pernah terjadi bila masing-masing pihak dapat mengendalikan diri dan lebih peka untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang memancing spekulasi di masyarakat. Kesadaran bahwa kita adalah makhluk sosial yang merupakan bagian dari warga masyarakat yang lainnya tentu akan lebih menjadikan kita mawas diri. Untuk itu kembali kita perlu menengok ulang berbagai perilaku dari pendahulu kita yang telah memberikan teladan dalam menjalani hidupnya. Ambil contoh di bidang hukum adalah keteladan dari Seorang alm. Artidjo Alkostar, seorang mantan Hakim Agung. Gaya hidupnya yang sederhana nampak sangat mempengaruhi pelaksanaan profesi yang disandangnya, mulai menjadi seorang pengacara sampai akhirnya menjadi Hakim Agung (https://news.detik.com). Gaya hidup sederhananya membawanya menjadi pribadi yang berintegritas. Kata beliau, akal sehat harus selalu dijaga jangan sampai hilang, itu terkait dengan kejujuran, keadilan dan lain-lain. Bagaimana membentuk pribadi yang demikian, berlatihlah dengan berpuasa.

Puasa, idealnya dapat dijadikan momentum untuk melalukan refleksi diri, sejauh mana kita telah menjalankan profesi kita terbimbing hati nurani yang bersih dan jujur.  Dalam puasa diajarkan suatu sikap yang mengarah kepada tujuan puasa yaitu Taqwa. Taqwa adalah suatu pencapaian batin yang diperoleh dengan selalu berpegang teguh pada sikap yang bila digabungkan membentuk kata taqwa, yaitu: tawadlu’, qana’ah, wara’ dan yaqin. Tawadlu itu artinya tidak sombong. Seseorang yang memiliki sifat tawadlu’ jauh dari perasaan lebih unggul dari yang lainnya, ia akan selalu rendah hati sehingga dapat selalu mawas diri. Qana’ah adalah sebuah sikap menerima. Dengan sikap ini seseorang akan terhindarkan dari sikap keserakahan. Wara’ adalah sikap yang selalu menjaga diri diri perkara subhat, yaitu perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. Sikap ini penting dalam menjalani profesi karena seorang yang wara’ tak akan melanggar hukum demi terpenuhinya keinginan dan tujuan. Dan yang terakhir adalah Yaqin. Seorang yang bertaqwa selalu yaqin dan optimis dalam kehidupannya seraya yakin bahwa segalanya yang menentukan adalah Allah yang Kuasa. 

Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadikan diri kita sebagai pribadi yang Taqwa dan dapat mendidik kita untuk lebih meneguhkan etika, terutama dalam menjalankan profesi yang telah menjadi takdir pilihan hidup kita. Selamat Hari Raya Iedul Fitri, mohon maaf lahir dan bathin.

Wallahu a’lam bi shawab…

*) Anggota Dewan Kehormatan Daerah PERADI Situbondo

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/