alexametrics
23.4 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Wacana Penjabat (PJ) Kepala Daerah dari TNI/Polri

DALAM pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian frasa demokratis diterjemahkan dalam UU No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, menjadi undang-undang menjadi undang-undang.

Meskipun hajatan Pilkada 2024 akan berlangsung dua tahun lagi. Dapat dipastikan ujung kendali pemerintahan di sejumlah daerah akan dipegang oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Alhasil, Presiden nanti akan menunjuk pejabat (Pj) kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2022 dan 2023.

Perlu diketahui oleh semua pihak, bahwa nanti akan ada 272 daerah dari 548 daerah dipimpin oleh PJ kepala daerah. Pilkada 2022 diikuti 101 daerah yakni 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Sementara pilkada 2023 diikuti 171 daerah ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Bagi kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang berbuntut hadirnya ratusan Pj Kepala Daerah itu sebagai bagian konsistensi dalam menjalankan amanat UU Pilkada. Konsekuensi dari lamanya Pj Kepala Daerah memangku masa jabatan tersebut diprediksi nanti Pj akan menghadapi beragam dinamika problematika di tataran lokal. Tidak tertutup kemungkinan kebijakan yang diambil Pj Kepala Daerah berseberangan dengan petahana sebelumnya, ujung-ujungnya hal tersebut dikhawatirkan akan memicu instabilitas politik dan keamanan. Hal itu memang riskan, terutama di wilayah paska konflik yang rentan dengan gejolak stabilitas keamanan.

Bahwa ada wacana untuk mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi Pj Kepala Daerah, selain itu ada kabar bahwa negara sedang mempertimbangkan untuk menunjuk perwira tinggi TNI/Polri untuk memegang kekuasaan di daerah. Salah satu faktor pertimbangannya, tak lain karena faktor keamanan dan stabilitas sosial politik lokal. Pj atau Pjs dari unsur TNI/Polri dianggap dapat lebih mudah melakukan kerja-kerja koordinasi pengamanan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Posisi Pj dianggap rentan jika diisi Sekda setempat karena dikhawatirkan ada pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memilih kandidat tertentu.

Merujuk Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 6 tahun 2020, kekosongan jabatan gubernur harus diisi dengan Penjabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Definisi pimpinan tinggi madya telah disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) huruf b UU ASN yaitu: “Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.”

Dalam UU yang mengatur TNI/Polri, tak ada ketentuan tegas bagi personel TNI/Polri aktif menjabat sebagai penjabat kepala daerah, baik penjabat Gubernur maupun penjabat Bupati/Walikota. Tidak tercantum larangan penunjukan penjabat Gubernur dari TNI/Polri baik UU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pilkada, UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri, dan Permendagri No. 1 tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Meski demikian yang perlu diperhatikan, sebelum negara menunjuk TNI Polri sebagai PJ atau Plt kepala daerah, pemerintah perlu mempertimbangkan beragam aspek dan faktor. Pemerintah perlu menjelaskan secara komprehensif bahwa kebijakan yang diambil tersebut telah sesuai atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tak kalah penting adalah pemerintah perlu menjamin netralitas TNI/Polri yang ditunjuk. Pj atau Plt kepala daerah yang ditunjuk dari perwira tinggi TNI/Polri harus bebas dari muatan politik kepentingan kelompok maupun golongan tertentu.

Selain itu, pemerintah juga jangan asal menempatkan tanpa mempertimbangkan faktor kompetensi. Terutama kompetensi dalam mengendalikan atau mengontrol stabilitas politik dan keamanan. Perlu dipertimbangkan aspek pengalaman dan kepemimpinan seseorang serta dapat berkoordinasi dengan acara Forum Komunikasi antar Pimpinan Daerah. Jangan sampai muncul tindakan anarkisme, radikalisme, dan gangguan stabilitas keamanan, yang diinisiasi oleh aktor politik yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya justru Pj Kepala Daerah yang kemudian disetir oleh aktor politik lokal.

Hal lain yang perlu dicatat, Pj Kepala Daerah ditunjuk harus memiliki kemampuan komunikatif dan humanis. Di mana hal itu dapat memberikan kontribusi besar bagi arah jalannya roda birokrasi ke depan. Dengan demikian diharapkan, kebijakan tersebut mampu menjamin Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan bersih dari intervensi dan tindakan yang tidak benar.

Publik tentu tak menginginkan, bila penunjukan Pejabat TNI/Polri sebagai Pj kepala daerah justru kemudian berbuah petaka. Alih-alih mengendalikan stabilitas keamanan dan sosial politik, justru kemudian jadi ajang potensi pemanfaatan alat negara sebagai instrument pemaksa bagi perwujudan kebijakan-kebijakan politik pemerintah.

Siapa pun PJ kepala daerah, baik dari PNS atau dari TNI Polri aktif, perlu melibatkan semua pihak baik internal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan dalam membahas pelibatan mereka. Sehingga keputusan diambil benar-benar matang dan sesuai harapan masyarakat Indonesia. (*)

 *) Wakil Sekretaris KAHMI Banyuwangi.

DALAM pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian frasa demokratis diterjemahkan dalam UU No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, menjadi undang-undang menjadi undang-undang.

Meskipun hajatan Pilkada 2024 akan berlangsung dua tahun lagi. Dapat dipastikan ujung kendali pemerintahan di sejumlah daerah akan dipegang oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Alhasil, Presiden nanti akan menunjuk pejabat (Pj) kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2022 dan 2023.

Perlu diketahui oleh semua pihak, bahwa nanti akan ada 272 daerah dari 548 daerah dipimpin oleh PJ kepala daerah. Pilkada 2022 diikuti 101 daerah yakni 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Sementara pilkada 2023 diikuti 171 daerah ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Bagi kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang berbuntut hadirnya ratusan Pj Kepala Daerah itu sebagai bagian konsistensi dalam menjalankan amanat UU Pilkada. Konsekuensi dari lamanya Pj Kepala Daerah memangku masa jabatan tersebut diprediksi nanti Pj akan menghadapi beragam dinamika problematika di tataran lokal. Tidak tertutup kemungkinan kebijakan yang diambil Pj Kepala Daerah berseberangan dengan petahana sebelumnya, ujung-ujungnya hal tersebut dikhawatirkan akan memicu instabilitas politik dan keamanan. Hal itu memang riskan, terutama di wilayah paska konflik yang rentan dengan gejolak stabilitas keamanan.

Bahwa ada wacana untuk mengangkat Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi Pj Kepala Daerah, selain itu ada kabar bahwa negara sedang mempertimbangkan untuk menunjuk perwira tinggi TNI/Polri untuk memegang kekuasaan di daerah. Salah satu faktor pertimbangannya, tak lain karena faktor keamanan dan stabilitas sosial politik lokal. Pj atau Pjs dari unsur TNI/Polri dianggap dapat lebih mudah melakukan kerja-kerja koordinasi pengamanan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Posisi Pj dianggap rentan jika diisi Sekda setempat karena dikhawatirkan ada pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memilih kandidat tertentu.

Merujuk Pasal 201 ayat (10) UU Nomor 6 tahun 2020, kekosongan jabatan gubernur harus diisi dengan Penjabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Definisi pimpinan tinggi madya telah disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) huruf b UU ASN yaitu: “Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.”

Dalam UU yang mengatur TNI/Polri, tak ada ketentuan tegas bagi personel TNI/Polri aktif menjabat sebagai penjabat kepala daerah, baik penjabat Gubernur maupun penjabat Bupati/Walikota. Tidak tercantum larangan penunjukan penjabat Gubernur dari TNI/Polri baik UU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pilkada, UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri, dan Permendagri No. 1 tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Meski demikian yang perlu diperhatikan, sebelum negara menunjuk TNI Polri sebagai PJ atau Plt kepala daerah, pemerintah perlu mempertimbangkan beragam aspek dan faktor. Pemerintah perlu menjelaskan secara komprehensif bahwa kebijakan yang diambil tersebut telah sesuai atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang tak kalah penting adalah pemerintah perlu menjamin netralitas TNI/Polri yang ditunjuk. Pj atau Plt kepala daerah yang ditunjuk dari perwira tinggi TNI/Polri harus bebas dari muatan politik kepentingan kelompok maupun golongan tertentu.

Selain itu, pemerintah juga jangan asal menempatkan tanpa mempertimbangkan faktor kompetensi. Terutama kompetensi dalam mengendalikan atau mengontrol stabilitas politik dan keamanan. Perlu dipertimbangkan aspek pengalaman dan kepemimpinan seseorang serta dapat berkoordinasi dengan acara Forum Komunikasi antar Pimpinan Daerah. Jangan sampai muncul tindakan anarkisme, radikalisme, dan gangguan stabilitas keamanan, yang diinisiasi oleh aktor politik yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya justru Pj Kepala Daerah yang kemudian disetir oleh aktor politik lokal.

Hal lain yang perlu dicatat, Pj Kepala Daerah ditunjuk harus memiliki kemampuan komunikatif dan humanis. Di mana hal itu dapat memberikan kontribusi besar bagi arah jalannya roda birokrasi ke depan. Dengan demikian diharapkan, kebijakan tersebut mampu menjamin Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan bersih dari intervensi dan tindakan yang tidak benar.

Publik tentu tak menginginkan, bila penunjukan Pejabat TNI/Polri sebagai Pj kepala daerah justru kemudian berbuah petaka. Alih-alih mengendalikan stabilitas keamanan dan sosial politik, justru kemudian jadi ajang potensi pemanfaatan alat negara sebagai instrument pemaksa bagi perwujudan kebijakan-kebijakan politik pemerintah.

Siapa pun PJ kepala daerah, baik dari PNS atau dari TNI Polri aktif, perlu melibatkan semua pihak baik internal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan dalam membahas pelibatan mereka. Sehingga keputusan diambil benar-benar matang dan sesuai harapan masyarakat Indonesia. (*)

 *) Wakil Sekretaris KAHMI Banyuwangi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/