alexametrics
27.6 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Tumpang Tindih Data Pertanian

SALAH satu masalah pelik yang menjerat petani adalah tumpang tindih data antara kementerian dan lembaga negara yang terkait dengan sektor pertanian. Tumpang tindih data sendiri membuat kebijakan sektor pertanian tidak memihak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Padahal, data valid dan kredibel menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan yang berpengaruh terhadap penghidupan petani. Tumpang tindih data harus segera diselesaikan untuk memastikan bahwa informasi yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan sesuai dengan realitas di lapangan.

Setidaknya terdapat tiga masalah tumpang tindih data yang merugikan petani sebagai berikut.

Pertama, ketidakpaduan data program bantuan kementerian dan lembaga negara kepada petani. Kementerian Keuangan sejak awal tahun 2021 menyoroti tumpang tindih data petani penerima bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi. Dampaknya, tidak semua petani menerima salah satu bantuan dan justru ada yang menerima lebih dari satu program. Tentunya perbaikan data petani penerima bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi penting dilakukan untuk memastikan program tepat sasaran. Apalagi tumpang tindih data penerima bantuan pemerintah di bidang pertanian sudah terjadi sejak tahun lalu.

Kedua, persoalan perbedaan data antara kementerian dan lembaga terkait besaran kebutuhan dan produksi beras secara nasional. Ketidakpaduan data tersebut tentu dapat merugikan petani disebabkan besaran kebutuhan dan produksi beras secara nasional menjadi acuan dalam menentukan jumlah impor.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015 tidak mengacu pada data kebutuhan beras dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasar data BPS jumlah kebutuhan beras secara nasional mencapai 45,2 juta ton dengan produksi dalam negeri sebesar 44,1 juta ton. Pemerintah pusat pada tahun 2015 melakukan impor beras sebesar 1,5 juta ton, padahal selisih kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri sejumlah 1,1 juta ton.

Ketergantungan pada impor beras sendiri membawa kerugian bagi petani maupun negara sendiri. Impor beras membuat harga gabah di dalam negeri menjadi anjlok, apalagi menurut temuan BPK (2018) impor dilakukan dengan tidak menentukan terlebih dahulu angka cadangan pangan ideal yang diamanatkan UU 8/2012 tentang Pangan. Impor yang dilakukan dengan acuan data yang tidak memadai justru menyulitkan Perum Bulog untuk melakukan distribusi bahkan sisa beras mengalami penurunan mutu. Perum Bulog sendiri menyatakan kekhawatiran rencana impor beras 1 juta ton pada tahun 2021 disebabkan sisa impor pada 2018 masih tersisa 275.811 ton dengan 106.642 ton mengalami penurunan mutu.

Ketiga, masalah tumpang tindih data luas panen. BPK (2018) memaparkan bahwa data luas panen yang dikumpulkan oleh Dinas Pertanian daerah tidak komprehensif. Hal tersebut disebabkan proses rekrutmen kepala cabang dinas (KCD) sebagai pihak yang melakukan pendataan tidak diikuti syarat kompetensi yang memadai. BPK (2018) melihat bahwa KCD tidak pernah menerima pelatihan mengenai cara menghitung luas panen. Kajian Syahyuti (2014) sendiri menunjukkan bahwa penyuluh pertanian lapangan (PPL) bahkan kurang berperan dalam pendataan pertanian dan hanya berfokus pada mengejar target produksi.

 

Langkah Perbaikan

Pemerintah sendiri melihat bahwa penyelesaian tumpang tindih data cukup dengan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang terkait. Langkah tersebut sebenarnya tidak cukup disebabkan adanya keterbatasan ketersediaan data dari pemerintah dan biasnya indikator-indikator yang dibuat negara. Pembentukan Badan Pangan Nasional melalui Perpres 66/2021 tampaknya belum mampu menyelesaikan tumpang tindih data yang ada. Badan Pangan Nasional yang dibentuk untuk membuat kebijakan sembilan bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai, sebenarnya bisa didorong lebih jauh perannya untuk mengoordinasikan data pangan. Integrasi dan proses verifikasi data pangan di bawah Badan Pangan Nasional sendiri perlu melibatkan pelaku langsung sektor pertanian.

Petani perlu untuk dilibatkan secara langsung dalam mengatasi masalah tumpang tindih data pertanian yang berpengaruh terhadap penghidupan mereka. Hal tersebut disebabkan petani yang paling mengerti mengenai realitas pertanian. Karena mereka setiap hari berkecimpung mencari penghidupan dari sawah dan ladang.

Upaya melibatkan petani dalam melakukan penyatuan data pertanian memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut.

Pertama, petani menjadi memiliki pemahaman mendalam mengenai proses pengambilan kebijakan yang selama ini berpengaruh terhadap proses penghidupannya.

Kedua, upaya membangun integrasi data pertanian dengan melibatkan petani membantu mereka memiliki keterampilan baru untuk merancang proses produksi pertanian, sehingga membantu cita-cita negara dalam mencapai swasembada pangan.

Ketiga, pelibatan petani membantu proses koreksi secara langsung data-data yang tidak sesuai dengan realitas dunia pertanian di lapangan.

Langkah melibatkan petani dalam integrasi data pertanian dilakukan dengan menggandeng organisasi tani yang ada. Upaya dimulai dengan pelatihan pendataan terhadap para petani yang tergabung dalam organisasi tani.

Pelatihan dapat dilakukan melibatkan organisasi tani seperti SPI (Serikat Petani Indonesia), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), dan kelompok tani lainnya di tingkat lokal. Petani kader dapat memberikan pelatihan kepada petani lainnya mengenai cara pencatatan dan manfaat penyediaan data pertanian.

Petani yang sudah dilatih dalam pendataan memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam melaksanakan program. Petani dapat membantu pemerintah untuk melakukan pengecekan di lapangan mengenai siapa saja yang telah dan siapa yang belum mendapatkan bantuan sosial, bantuan pemerintah, serta subsidi.

Data pertanian yang telah dikumpulkan oleh organisasi tani juga membantu petani untuk mengatasi berbagai masalah produksi pertanian yang mereka hadapi. Acuan data juga membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya konversi lahan pertanian.

Hal tersebut disebabkan petani telah terlibat dalam inventarisasi lahan pertanian mereka dan aset produksi yang ada. Dengan demikian, dapat terjadilah kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan. (*)

*) Pemerhati Masalah Agraria, Pegiat Lingkar Studi National Welfare Institute.

SALAH satu masalah pelik yang menjerat petani adalah tumpang tindih data antara kementerian dan lembaga negara yang terkait dengan sektor pertanian. Tumpang tindih data sendiri membuat kebijakan sektor pertanian tidak memihak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Padahal, data valid dan kredibel menjadi acuan penting dalam pengambilan kebijakan yang berpengaruh terhadap penghidupan petani. Tumpang tindih data harus segera diselesaikan untuk memastikan bahwa informasi yang dijadikan dasar pengambilan kebijakan sesuai dengan realitas di lapangan.

Setidaknya terdapat tiga masalah tumpang tindih data yang merugikan petani sebagai berikut.

Pertama, ketidakpaduan data program bantuan kementerian dan lembaga negara kepada petani. Kementerian Keuangan sejak awal tahun 2021 menyoroti tumpang tindih data petani penerima bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi. Dampaknya, tidak semua petani menerima salah satu bantuan dan justru ada yang menerima lebih dari satu program. Tentunya perbaikan data petani penerima bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi penting dilakukan untuk memastikan program tepat sasaran. Apalagi tumpang tindih data penerima bantuan pemerintah di bidang pertanian sudah terjadi sejak tahun lalu.

Kedua, persoalan perbedaan data antara kementerian dan lembaga terkait besaran kebutuhan dan produksi beras secara nasional. Ketidakpaduan data tersebut tentu dapat merugikan petani disebabkan besaran kebutuhan dan produksi beras secara nasional menjadi acuan dalam menentukan jumlah impor.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015 tidak mengacu pada data kebutuhan beras dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasar data BPS jumlah kebutuhan beras secara nasional mencapai 45,2 juta ton dengan produksi dalam negeri sebesar 44,1 juta ton. Pemerintah pusat pada tahun 2015 melakukan impor beras sebesar 1,5 juta ton, padahal selisih kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri sejumlah 1,1 juta ton.

Ketergantungan pada impor beras sendiri membawa kerugian bagi petani maupun negara sendiri. Impor beras membuat harga gabah di dalam negeri menjadi anjlok, apalagi menurut temuan BPK (2018) impor dilakukan dengan tidak menentukan terlebih dahulu angka cadangan pangan ideal yang diamanatkan UU 8/2012 tentang Pangan. Impor yang dilakukan dengan acuan data yang tidak memadai justru menyulitkan Perum Bulog untuk melakukan distribusi bahkan sisa beras mengalami penurunan mutu. Perum Bulog sendiri menyatakan kekhawatiran rencana impor beras 1 juta ton pada tahun 2021 disebabkan sisa impor pada 2018 masih tersisa 275.811 ton dengan 106.642 ton mengalami penurunan mutu.

Ketiga, masalah tumpang tindih data luas panen. BPK (2018) memaparkan bahwa data luas panen yang dikumpulkan oleh Dinas Pertanian daerah tidak komprehensif. Hal tersebut disebabkan proses rekrutmen kepala cabang dinas (KCD) sebagai pihak yang melakukan pendataan tidak diikuti syarat kompetensi yang memadai. BPK (2018) melihat bahwa KCD tidak pernah menerima pelatihan mengenai cara menghitung luas panen. Kajian Syahyuti (2014) sendiri menunjukkan bahwa penyuluh pertanian lapangan (PPL) bahkan kurang berperan dalam pendataan pertanian dan hanya berfokus pada mengejar target produksi.

 

Langkah Perbaikan

Pemerintah sendiri melihat bahwa penyelesaian tumpang tindih data cukup dengan koordinasi antara kementerian dan lembaga yang terkait. Langkah tersebut sebenarnya tidak cukup disebabkan adanya keterbatasan ketersediaan data dari pemerintah dan biasnya indikator-indikator yang dibuat negara. Pembentukan Badan Pangan Nasional melalui Perpres 66/2021 tampaknya belum mampu menyelesaikan tumpang tindih data yang ada. Badan Pangan Nasional yang dibentuk untuk membuat kebijakan sembilan bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai, sebenarnya bisa didorong lebih jauh perannya untuk mengoordinasikan data pangan. Integrasi dan proses verifikasi data pangan di bawah Badan Pangan Nasional sendiri perlu melibatkan pelaku langsung sektor pertanian.

Petani perlu untuk dilibatkan secara langsung dalam mengatasi masalah tumpang tindih data pertanian yang berpengaruh terhadap penghidupan mereka. Hal tersebut disebabkan petani yang paling mengerti mengenai realitas pertanian. Karena mereka setiap hari berkecimpung mencari penghidupan dari sawah dan ladang.

Upaya melibatkan petani dalam melakukan penyatuan data pertanian memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut.

Pertama, petani menjadi memiliki pemahaman mendalam mengenai proses pengambilan kebijakan yang selama ini berpengaruh terhadap proses penghidupannya.

Kedua, upaya membangun integrasi data pertanian dengan melibatkan petani membantu mereka memiliki keterampilan baru untuk merancang proses produksi pertanian, sehingga membantu cita-cita negara dalam mencapai swasembada pangan.

Ketiga, pelibatan petani membantu proses koreksi secara langsung data-data yang tidak sesuai dengan realitas dunia pertanian di lapangan.

Langkah melibatkan petani dalam integrasi data pertanian dilakukan dengan menggandeng organisasi tani yang ada. Upaya dimulai dengan pelatihan pendataan terhadap para petani yang tergabung dalam organisasi tani.

Pelatihan dapat dilakukan melibatkan organisasi tani seperti SPI (Serikat Petani Indonesia), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), dan kelompok tani lainnya di tingkat lokal. Petani kader dapat memberikan pelatihan kepada petani lainnya mengenai cara pencatatan dan manfaat penyediaan data pertanian.

Petani yang sudah dilatih dalam pendataan memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam melaksanakan program. Petani dapat membantu pemerintah untuk melakukan pengecekan di lapangan mengenai siapa saja yang telah dan siapa yang belum mendapatkan bantuan sosial, bantuan pemerintah, serta subsidi.

Data pertanian yang telah dikumpulkan oleh organisasi tani juga membantu petani untuk mengatasi berbagai masalah produksi pertanian yang mereka hadapi. Acuan data juga membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya konversi lahan pertanian.

Hal tersebut disebabkan petani telah terlibat dalam inventarisasi lahan pertanian mereka dan aset produksi yang ada. Dengan demikian, dapat terjadilah kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan. (*)

*) Pemerhati Masalah Agraria, Pegiat Lingkar Studi National Welfare Institute.

Artikel Terkait

Most Read

Waspada Hujan Lebat Disertai Petir

Pentingnya Pengawasan Orangtua

Rumah Warga Ambruk Tertimpa Pohon

Artikel Terbaru

/