alexametrics
27.2 C
Banyuwangi
Tuesday, May 24, 2022

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di SMK

SEKOLAH Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan, memiliki tugas mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja sesuai bidang keahlian. Sampai kini, masih belum banyak SMK yang membentuk lulusan yang mempunyai dua keterampilan yaitu hard skills dan soft skills, sehingga pada akhirnya lulusannya sulit terserap pada dunia kerja.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas lulusan dan keterserapan lulusan SMK. Salah satunya melalui penguatan SMK melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 48 disebutkan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasar prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”. Berkaitan hal tersebut, peran kepala sekolah sangat penting. SMK tidak hanya dipandang sebagai sebuah lembaga pendidikan, namun juga SMK harus dipandang sebagai sebuah korporat yang memerlukan manajemen secara menyeluruh. Ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengajaran, keuangan, kekayaan, SDM, strategi, pemasaran, pengembangan, dan sebagainya.

Munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016, tentang Revitalisasi SMK, merupakan cara pemerintah dalam Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Tantangan pengelolaan pendidikan di SMK salah satunya adalah terkait dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan sekolah. Sekolah negeri terikat oleh peraturan untuk tidak boleh melakukan komersialisasi pendidikan sehingga konsekuensinya adalah teaching factory di sekolah terhambat untuk melakukan akselerasi guna membantu side income bagi sekolah. Sekolah yang memiliki teaching factory yang berhasil mengelola anggarannya dan bisa menghasilkan laba, harus menyetor hasil keuntungannya tersebut ke kas daerah dan jika ingin mengambil kembali sangat susah dilakukan.

BLUD SMK merupakan gagasan yang penting untuk menjadi salah satu alternatif agar pengelolaan keuangan sekolah menjadi fleksibel. BLUD SMK merupakan langkah strategis pemerintah dalam memberi payung hukum agar SMK dapat menjalankan unit produksi, teaching factory, dan usaha-usaha lainnya, yang selama ini sebagai sarana meningkatkan kompetensi secara realistis. Selain memberikan payung hukum legal formal dalam menjalankan unit produksi maupun teaching factory, BLUD mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Tujuan BLUD adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika sudah berbentuk BLUD, diharapkan SMK tidak perlu lagi meminta modal kepada negara dan melaporkan pendapatannya ke kas negara.

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menegaskan, bahwa fleksibilitas keuangan berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan. Artinya, penerapan BLUD pada SMK memiliki dua hal pokok yaitu:

Pertama, tidak dituntut untuk mencari keuntungan. Penerapan tata kelola BLUD pada SMK semata meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca Juga :  Idul Fitri atau Hari Raya?

Kedua, menjalankan praktik bisnis yang sehat. BLUD SMK dituntut untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat. Yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasar kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. SMK merupakan salah satu bentuk SKPD yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berpotensi mendapatkan imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan maupun dari APBD.

SMK yang memperoleh pendapatan dari layanan yang telah diberikan kepada publik, secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD merupakan suatu “enterprising the government” yaitu paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara sebagai wujud reformasi dalam pengelolaan keuangan negara. Pola Pengelolaan BLUD tersebut memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Dalam Pola Pengelolaan BLUD, SMK harus menganut prinsip-prinsip yang digunakan dalam penerapan Pola Tata Kelola BLUD, di antaranya:

Transparansi. Mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi mengenai BLUD secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Kemandirian, Keadaan di mana BLUD dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Responsibilitas. Kesesuaian pengelolaan BLUD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.

Kewajaran Keadilan dan Kesetaraan. Dalam memenuhi hak-hak stakeholder BLUD yang timbul berdasar perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa keunggulan yang diperoleh SMK jika menerapkan PPK BLUD, adalah: 1. Pendapatan, dapat digunakan langsung. 2. Belanja, flexible budget dengan ambang batas. 3. Pengelolaan kas, pemanfaatan idle cash, hasil untuk BLUD. 4. Pengelolaan piutang dapat memberikan piutang usaha, penghapusan piutang sampai batas tertentu. 5. Utang, SMK dapat melakukan utang sesuai aturan yang berlaku. 6. Investasi jangka pendek. 7. Pengelolaan barang dan jasa memiliki pengecualian tertentu. 8. Remunerasi, sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. 9. Surplus atau defisit, surplus dapat digunakan untuk tahun berikutnya 10. Pegawai berasal dari PNS dan Profesional Non-PNS 11. Organisasi dan nomenklatur fleksibel sesuai peraturan yang berlaku.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh jika sekolah telah menerapkan tata kelola BLUD antara lain sebagai berikut:

Fleksibilitas pola pengelolaan keuangan. BLUD SMK memberikan fleksibilitas pada pola pengelolaan keuangan sekolah sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan yang fleksibel meliputi pendapatan sekolah yang dapat langsung digunakan, kemudahan pengelolaan kas, kemudahan pengelolaan utang piutang, kemudahan investasi, kemudahan pengadaan barang dan jasa, dan adanya remunerasi. Pendapatan yang diperoleh sekolah dari jasa layanan dapat langsung digunakan untuk belanja sekolah sesuai yang tercantum pada RKA.

Baca Juga :  Harlisnas, PLN Mobile Hadir untuk Masyarakat

Peningkatan kualitas SDM. BLUD SMK dapat menggunakan dana yang diperoleh dari jasa layanan untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan. Guru dapat diberikan pelatihan peningkatan kompetensi guru, pembelajaran daring, magang industri bagi guru, benchmarking ke institusi mitra dan IDUKA, dan pelatihan peningkatan soft skills (mind mapping, collaboration, communication, literacy, creativity, & complex problem solving) bagi guru. Tenaga kependidikan (karyawan, laboran, pustakawan, dsan lain-lain) dapat diberi pelatihan seperti pelayanan prima, manajemen perpustakaan, diklat bengkel, arsip digital, teamwork training, dan sebagainya.

Peningkatan kualitas pembelajaran. Pengelolaan BLUD SMK memberikan fleksibilitas dalam peningkatan kualitas pembelajaran baik dari segi input, proses, maupun output. Mendorong siswa lebih produktif dan produk hasil praktik siswa dapat dijual sehingga menjadi pendapatan sekolah. Pengembangan potensi sekolah berbasis bidang keahlian yang dimiliki, Sekolah dapat merekrut guru produktif dari kalangan profesional yang berpengalaman di bidangnya, Sekolah dapat mendatangkan guru tamu yang kompeten baik berasal dari sekolah lain maupun IDUKA.

Peningkatan kualitas sarpras. Fleksibilitas dalam pengelolaan BLUD SMK memberikan kesempatan yang lebar bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Sekolah diberi kesempatan untuk memanfaatkan dana yang diperoleh dari jasa layanan untuk membeli atau memelihara sarana dan prasarana sekolah.

Penguatan pendidikan karakter. Penerapan BLUD SMK akan membudayakan beberapa karakter positif bagi warga sekolah seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, peningkatan kerja sama dengan pihak luar.

Peningkatan kerja sama bisa dengan Direktorat Pembinaan SMK. Yakni koordinasi dan pembinaan berkelanjutan dalam pengelolaan BLUD SMK. Juga bisa meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Yang tak kalah penting sekolah juga dapat bekerja sama dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) dalam peningkatan tata kelola SMK. Sekolah juga dapat bekerja sama dengan institusi/lembaga eksternal seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan lembaga eksternal lainnya dalam peningkatan kinerja sekolah.

Penerapan BLUD di SMK diharapkan mampu meningkatkan dan menguatkan pelayanan, efisiensi anggaran, SMK dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sesuai dengan bidang keahlian sekolah dengan otonomi pengelolaan keuangan sekolah. Sehingga pada akhirnya dapat mendorong SMK untuk terus berkarya sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai softskill dan hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, meningkatkan kesejahteraan guru maupun infrastruktur sekolah dan SMK bisa lebih Maju, Hebat dan lebih Kuat. (*)

*) Pengajar Vokasi/SMK Negeri 1 Banyuwangi.

SEKOLAH Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan, memiliki tugas mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja sesuai bidang keahlian. Sampai kini, masih belum banyak SMK yang membentuk lulusan yang mempunyai dua keterampilan yaitu hard skills dan soft skills, sehingga pada akhirnya lulusannya sulit terserap pada dunia kerja.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas lulusan dan keterserapan lulusan SMK. Salah satunya melalui penguatan SMK melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 48 disebutkan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasar prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”. Berkaitan hal tersebut, peran kepala sekolah sangat penting. SMK tidak hanya dipandang sebagai sebuah lembaga pendidikan, namun juga SMK harus dipandang sebagai sebuah korporat yang memerlukan manajemen secara menyeluruh. Ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengajaran, keuangan, kekayaan, SDM, strategi, pemasaran, pengembangan, dan sebagainya.

Munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016, tentang Revitalisasi SMK, merupakan cara pemerintah dalam Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Tantangan pengelolaan pendidikan di SMK salah satunya adalah terkait dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan sekolah. Sekolah negeri terikat oleh peraturan untuk tidak boleh melakukan komersialisasi pendidikan sehingga konsekuensinya adalah teaching factory di sekolah terhambat untuk melakukan akselerasi guna membantu side income bagi sekolah. Sekolah yang memiliki teaching factory yang berhasil mengelola anggarannya dan bisa menghasilkan laba, harus menyetor hasil keuntungannya tersebut ke kas daerah dan jika ingin mengambil kembali sangat susah dilakukan.

BLUD SMK merupakan gagasan yang penting untuk menjadi salah satu alternatif agar pengelolaan keuangan sekolah menjadi fleksibel. BLUD SMK merupakan langkah strategis pemerintah dalam memberi payung hukum agar SMK dapat menjalankan unit produksi, teaching factory, dan usaha-usaha lainnya, yang selama ini sebagai sarana meningkatkan kompetensi secara realistis. Selain memberikan payung hukum legal formal dalam menjalankan unit produksi maupun teaching factory, BLUD mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Tujuan BLUD adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika sudah berbentuk BLUD, diharapkan SMK tidak perlu lagi meminta modal kepada negara dan melaporkan pendapatannya ke kas negara.

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 menegaskan, bahwa fleksibilitas keuangan berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan. Artinya, penerapan BLUD pada SMK memiliki dua hal pokok yaitu:

Pertama, tidak dituntut untuk mencari keuntungan. Penerapan tata kelola BLUD pada SMK semata meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca Juga :  Kartini Baru di Era Pandemi

Kedua, menjalankan praktik bisnis yang sehat. BLUD SMK dituntut untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat. Yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasar kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. SMK merupakan salah satu bentuk SKPD yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berpotensi mendapatkan imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan maupun dari APBD.

SMK yang memperoleh pendapatan dari layanan yang telah diberikan kepada publik, secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD merupakan suatu “enterprising the government” yaitu paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara sebagai wujud reformasi dalam pengelolaan keuangan negara. Pola Pengelolaan BLUD tersebut memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Dalam Pola Pengelolaan BLUD, SMK harus menganut prinsip-prinsip yang digunakan dalam penerapan Pola Tata Kelola BLUD, di antaranya:

Transparansi. Mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi mengenai BLUD secara langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Kemandirian, Keadaan di mana BLUD dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Responsibilitas. Kesesuaian pengelolaan BLUD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.

Kewajaran Keadilan dan Kesetaraan. Dalam memenuhi hak-hak stakeholder BLUD yang timbul berdasar perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa keunggulan yang diperoleh SMK jika menerapkan PPK BLUD, adalah: 1. Pendapatan, dapat digunakan langsung. 2. Belanja, flexible budget dengan ambang batas. 3. Pengelolaan kas, pemanfaatan idle cash, hasil untuk BLUD. 4. Pengelolaan piutang dapat memberikan piutang usaha, penghapusan piutang sampai batas tertentu. 5. Utang, SMK dapat melakukan utang sesuai aturan yang berlaku. 6. Investasi jangka pendek. 7. Pengelolaan barang dan jasa memiliki pengecualian tertentu. 8. Remunerasi, sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. 9. Surplus atau defisit, surplus dapat digunakan untuk tahun berikutnya 10. Pegawai berasal dari PNS dan Profesional Non-PNS 11. Organisasi dan nomenklatur fleksibel sesuai peraturan yang berlaku.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh jika sekolah telah menerapkan tata kelola BLUD antara lain sebagai berikut:

Fleksibilitas pola pengelolaan keuangan. BLUD SMK memberikan fleksibilitas pada pola pengelolaan keuangan sekolah sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan yang fleksibel meliputi pendapatan sekolah yang dapat langsung digunakan, kemudahan pengelolaan kas, kemudahan pengelolaan utang piutang, kemudahan investasi, kemudahan pengadaan barang dan jasa, dan adanya remunerasi. Pendapatan yang diperoleh sekolah dari jasa layanan dapat langsung digunakan untuk belanja sekolah sesuai yang tercantum pada RKA.

Baca Juga :  Kampanye Gowes Wisata

Peningkatan kualitas SDM. BLUD SMK dapat menggunakan dana yang diperoleh dari jasa layanan untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan. Guru dapat diberikan pelatihan peningkatan kompetensi guru, pembelajaran daring, magang industri bagi guru, benchmarking ke institusi mitra dan IDUKA, dan pelatihan peningkatan soft skills (mind mapping, collaboration, communication, literacy, creativity, & complex problem solving) bagi guru. Tenaga kependidikan (karyawan, laboran, pustakawan, dsan lain-lain) dapat diberi pelatihan seperti pelayanan prima, manajemen perpustakaan, diklat bengkel, arsip digital, teamwork training, dan sebagainya.

Peningkatan kualitas pembelajaran. Pengelolaan BLUD SMK memberikan fleksibilitas dalam peningkatan kualitas pembelajaran baik dari segi input, proses, maupun output. Mendorong siswa lebih produktif dan produk hasil praktik siswa dapat dijual sehingga menjadi pendapatan sekolah. Pengembangan potensi sekolah berbasis bidang keahlian yang dimiliki, Sekolah dapat merekrut guru produktif dari kalangan profesional yang berpengalaman di bidangnya, Sekolah dapat mendatangkan guru tamu yang kompeten baik berasal dari sekolah lain maupun IDUKA.

Peningkatan kualitas sarpras. Fleksibilitas dalam pengelolaan BLUD SMK memberikan kesempatan yang lebar bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Sekolah diberi kesempatan untuk memanfaatkan dana yang diperoleh dari jasa layanan untuk membeli atau memelihara sarana dan prasarana sekolah.

Penguatan pendidikan karakter. Penerapan BLUD SMK akan membudayakan beberapa karakter positif bagi warga sekolah seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, peningkatan kerja sama dengan pihak luar.

Peningkatan kerja sama bisa dengan Direktorat Pembinaan SMK. Yakni koordinasi dan pembinaan berkelanjutan dalam pengelolaan BLUD SMK. Juga bisa meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Yang tak kalah penting sekolah juga dapat bekerja sama dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) dalam peningkatan tata kelola SMK. Sekolah juga dapat bekerja sama dengan institusi/lembaga eksternal seperti perguruan tinggi, lembaga pemerintah, dan lembaga eksternal lainnya dalam peningkatan kinerja sekolah.

Penerapan BLUD di SMK diharapkan mampu meningkatkan dan menguatkan pelayanan, efisiensi anggaran, SMK dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sesuai dengan bidang keahlian sekolah dengan otonomi pengelolaan keuangan sekolah. Sehingga pada akhirnya dapat mendorong SMK untuk terus berkarya sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai softskill dan hardskill sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, meningkatkan kesejahteraan guru maupun infrastruktur sekolah dan SMK bisa lebih Maju, Hebat dan lebih Kuat. (*)

*) Pengajar Vokasi/SMK Negeri 1 Banyuwangi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/