Menjaga Keseimbangan Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Jatim

Oleh: AKHMAD DARDIRI*

HINGGA Mei 2022, inflasi Provinsi Jawa Timur (jatim) telah mencapai 2,79 persen. Nilai ini sudah sesuai dengan target inflasi yang ditentukan Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar 3 + 1 persen. Namun yang perlu digarisbawahi, target dari BI adalah target tahunan. Diketahui, target tersebut sudah tercapai di bulan kelima tahun ini. Sehingga sangat mungkin inflasi kalender akhir tahun Jawa Timur melebihi target BI.

Potensi terjadinya inflasi tahun 2022, umumnya akan terjadi di akhir tahun bersamaan dengan musim libur sekolah, serta perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Pada periode tersebut, kenaikan inflasi biasanya dipicu oleh kenaikan harga di sektor transportasi.

Secara historis, Inflasi Jatim tahun 2020 mencapai 1,44 persen. Sementara inflasi tahun 2021 sebesar 2,45 persen. Terlihat keduanya masih berada di bawah target yang diberikan BI. Hal ini terjadi, karena pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia pada periode tersebut. Dampaknya, roda perekonomian tidak berjalan lancar. Banyak penutupan industri disertai gelombang PHK besar-besaran. Akibatnya pendapatan masyarakat menjadi turun dan berdampak pada daya beli masyarakat yang turut turun. Kedua hal tersebut menyebabkan ekonomi melambat dan tingkat inflasi cenderung turun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, inflasi Mei 2022 Jatim merupakan inflasi kalender tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Bahkan inflasi sampai dengan Mei 2022 telah melebihi inflasi tahunan 2019 dan 2020. Nilai inflasi Mei 2022 hanya sedikit lebih kecil dibandingkan inflasi tahun 2018, yaitu sebesar 2,86 persen.

Tingginya tingkat inflasi perlu mendapat perhatian, khususnya bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di setiap wilayah. Tim yang beranggotakan instansi dan dinas di setiap daerah itu, memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi.  Tugas TPID adalah memantau sedini mungkin ancaman inflasi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Setiap adanya kenaikan harga, baik disebabkan oleh kelangkaan barang maupun adanya lonjakan permintaan, maka TPID akan berkoordinasi untuk mencegah terjadinya inflasi yang terlalu tinggi.

Terjadinya inflasi merupakan indikasi adanya kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Namun di sisi lain, inflasi yang terkendali juga menjadi pertanda roda ekonomi bergerak sebagaimana mestinya. Justru inflasi yang terlalu rendah menunjukkan bahwa ekonomi berjalan lambat. Sehingga tingkat inflasi perlu dijaga agar tetap berada pada ambang normal.

Di dalam target yang telah ditetapkan BI sepanjang 10 tahun terakhir, target inflasi Indonesia berkisar antara 3 persen sampai 4,5 persen. Rentang tersebut, merupakan batas normal di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Selama kurun waktu lima bulan pertama tahun 2022, Provinsi Jatim tercatat selalu mengalami inflasi. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa ekonomi Jatim sudah mulai bergerak setelah lebih dari dua tahun terdampak pandemi. Situasi serupa juga merupakan dampak pelonggaran PPKM di Jawa dan Bali.

Pelonggaran PPKM memicu peningkatan mobilitas penduduk dan sekaligus membuat pusat perbelanjaan dan tempat wisata kembali ramai. Kondisi tersebut menjadi awal yang baik di tengah upaya pemulihan ekonomi Jatim.

Menjelang paro kedua 2022, upaya pengendalian inflasi oleh pemerintah Jatim sangat diperlukan. Pertumbuhan ekonomi yang telah berjalan perlu tetap dikawal, agar berada dalam batas normal. Inflasi yang tercatat cukup tinggi hingga Mei juga harus mampu dikendalikan agar berimbas buruk terhadap perekonomian.

Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali akan menjadi anti klimaks pertumbuhan ekonomi. Hyperinflation atau inflasi yang terlalu tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat tergerus.

Tiga komoditas utama penyumbang inflasi Jatim bulan Mei berturut-turut adalah angkutan udara, telur ayam ras, dan bawang merah. Khusus untuk komoditas angkutan udara, besaran kontribusinya terhadap inflasi lebih disebabkan oleh penetapan tarif oleh maskapai penerbangan. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi tarif penerbangan tersebut. Namun untuk komoditas ayam ras dan bawang merah, pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya untuk menekan harga kedua komoditas tersebut. Hal ini juga berlaku untuk beberapa komoditas lain yang mengalami kenaikan.

Salah satu upaya yang mudah dilakukan dalam rangka mengendalikan harga adalah penyelenggaraan gerebek pasar atau pasar murah. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga pasokan barang. Khususnya harga pangan tetap aman, sehingga tidak terjadi kelangkaan barang yang berujung pada kenaikan harga.

Saat ini, seluruh daerah sedang berbenah. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi setelah puncak pandemi. Pada triwulan I tahun 2022, ekonomi Jatim tumbuh 5,20 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 Jatim turun 0,36 persen dibandingkan bulan Februari 2021. Pintu kedatangan penumpang mancanegara di Bandara Internasional Juanda juga sudah dibuka sejak bulan Maret 2022. Kondisi tersebut merupakan indikasi positif pemulihan ekonomi.

Namun, kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi di tahun 2022, membuat nilai inflasi juga melambung tinggi. Sehingga perlu upaya menjaga keseimbangan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya harus berjalan seiring dan simultan. Sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pemulihan ekonomi harus dibarengi dengan menjaga harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok tetap stabil. Distribusi barang yang menjadi kebutuhan pokok, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, harus dijaga agar tidak terjadi kelangkaan di pasar. Semoga di tahun 2022, Provinsi Jatim benar-benar bangkit dan pulih seperti sedia kala. (*)

 

*) Statistisi Muda BPS Provinsi Jawa Timur.