alexametrics
23.5 C
Banyuwangi
Sunday, August 14, 2022

Berani Jujur dalam Penilaian?

BERSAMAAN dengan diumumkannya hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2021 pada 22 Maret lalu, maka mayoritas SMA bergerak cepat dengan mengumpulkan data peserta didiknya yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Data ini dianggap penting, karena dengan semakin banyak peserta didik yang diterima di PTN, maka akan semakin tinggi juga gengsi sekolah tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, informasi mengenai lolosnya peserta didik di PTN dapat digunakan sebagai salah satu ajang promosi SMA yang bersangkutan. Jika pihak SMA berhasil meloloskan banyak peserta didiknya di PTN, otomatis ”bargaining power” sekolah tersebut akan semakin baik.

Pandangan bahwa SMA yang sukses adalah SMA yang berhasil membawa peserta didiknya lolos di PTN melalui jalur SNMPTN justru sebenarnya mengurangi esensi dari pendidikan itu sendiri. Pandangan ini bisa ”memaksa” pihak yang terkait untuk berbuat curang karena salah satu unsur paling penting dari lolosnya peserta didik melalui jalur SNMPTN, adalah dengan menggunakan nilai rapor. Fakta ini dapat mendorong pihak SMA untuk memberikan nilai yang tinggi pada peserta didiknya dengan harapan agar peserta didik tersebut lebih mudah lolos SNMPTN.

Indikasinya terlihat dari tingginya nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang diberikan kepada peserta didik. Penulis masih ingat ketika zaman SMA dulu di pertengahan tahun 2006, KKM seolah menjadi momok bagi peserta didik. Peserta didik takut jika guru pada suatu mata pelajaran memberikan KKM yang tinggi. Hal ini karena peserta didik takut tidak lulus jika nilai mereka tidak memenuhi KKM. Pada saat itu, seluruh peserta didik yang nilainya tidak memenuhi KKM dikumpulkan dan dilakukan remedial hingga peserta didik yang bersangkutan mendapatkan nilai tuntas.

Fakta ini berbanding terbalik ketika penulis mulai berkecimpung di dunia pendidikan sebagai seorang guru. Berdasar pengalaman pribadi, dan juga hasil diskusi dengan beberapa rekan sejawat, menghasilkan kesimpulan bahwa peserta didik zaman now justru sangat bergembira jika guru memberikan KKM yang tinggi. Dengan KKM yang tinggi, maka akan semakin tinggi pula nilai peserta didik tersebut di rapor. Meskipun pada faktanya yang bersangkutan mendapatkan nilai jauh di bawah KKM sekalipun. Penentuan nilai KKM tidak didasarkan pada aspek kemampuan peserta didik, kompleksitas kompetensi, dan kondisi daya dukung. Penentuan nilai KKM lebih kepada kepentingan agar peserta didik mendapat nilai setinggi-tingginya supaya mudah lolos jalur SNMPTN atau sekadar meningkatkan gengsi sekolah.

Baca Juga :  Reaktualisasi ”Jihad Milenial” di Masa Pandemi

Dalam situasi ini, siapa pun tidak bisa disalahkan karena memang keadaan memaksa agar nilai ”didewakan”. Jika suatu SMA idealis dan benar-benar menerapkan nilai yang asli bagi peserta didik, maka SMA tersebut harus bersiap ketinggalan gerbong yang mengantar peserta didik menuju jenjang selanjutnya, khususnya masuk PTN. Namun, jika SMA dengan mudahnya memberikan nilai tinggi kepada peserta didik padahal tidak sesuai dengan kemampuan aslinya, maka ini adalah suatu pembohongan dalam dunia pendidikan. Pihak SMA di sini bagai makan buah simalakama.

 

Kejujuran Adalah Kunci

Berdasar pengalaman penulis dan juga berdasar share pengalaman dengan rekan-rekan sejawat, salah satu tugas paling berat bagi guru adalah penilaian. Guru dituntut untuk melakukan penilaian pada tiga aspek sekaligus yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Bayangkan saja, jika satu guru mengajar 10 kelas dan dalam satu kelas terdapat 35 peserta didik. Itu artinya, guru yang bersangkutan harus memberi penilaian kepada 350 peserta didik.

Apalagi jika guru tersebut harus taat patuh pada prosedur penilaian yang ketat, maka tugas memberi penilaian yang baik dan benar akan cukup berat. Oleh karena itu, banyak yang tergiur dengan cara instan untuk mempermudah pemberian nilai yaitu dengan berpedoman pada nilai KKM yang disepakati pada satuan pendidikan. Sebagai contoh, KKM yang telah disepakati adalah 85, maka untuk mudahnya, guru cukup berpedoman pada nilai tersebut. Intinya, peserta didik tidak diberi nilai di bawah nilai 85, meskipun nilai asli adalah 20 atau 30. Bahkan jika setelah diremidi tetap mendapat nilai di bawah KKM, maka peserta didik otomatis tetap mendapat nilai minimal 85.

Baca Juga :  Pandemi Tak Selalu Hitam di Atas Putih

Penulis berpendapat bahwa jika ingin memperbaiki kualitas pendidikan di negeri ini, maka hanya satu kuncinya: kejujuran! Termasuk kejujuran dalam pemberian nilai kepada peserta didik. Justru dengan kejujuran itu, maka kita tahu bagaimana kualitas pendidikan kita yang sebenarnya dan kemudian diharapkan dapat dicarikan jalan untuk mencapai perbaikan. Hal ini sesuai dengan salah satu kegunaan penilaian dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, pada Pasal 7 ayat 3 yang intinya bahwa kegunaan penilaian adalah untuk melakukan perbaikan dan penjaminan mutu pendidikan. Lalu bagaimana perbaikan dan penjaminan mutu bisa dilakukan jika nilai-nilai yang tertulis cantik dalam rapor adalah bukan nilai sebenarnya?

Guru sebaiknya tidak perlu malu jika nilai peserta didik mendapat nilai jelek. Justru guru seharusnya malu jika melakukan kebohongan dalam pemberian nilai kepada peserta didik. Toh, belum tentu nilai rapor itu menjadi dasar sukses tidaknya kehidupan peserta didik itu kelak. Jika kita tidak berani jujur dan selalu memberi nilai tinggi padahal kenyataannya tidak begitu, lalu apa guna dari penilaian selain kebohongan belaka? Lebih jauh lagi, apa guna pendidikan tanpa kejujuran? (*)

 

*) Guru Sejarah SMAN Glenmore, Banyuwangi.

BERSAMAAN dengan diumumkannya hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2021 pada 22 Maret lalu, maka mayoritas SMA bergerak cepat dengan mengumpulkan data peserta didiknya yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Data ini dianggap penting, karena dengan semakin banyak peserta didik yang diterima di PTN, maka akan semakin tinggi juga gengsi sekolah tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, informasi mengenai lolosnya peserta didik di PTN dapat digunakan sebagai salah satu ajang promosi SMA yang bersangkutan. Jika pihak SMA berhasil meloloskan banyak peserta didiknya di PTN, otomatis ”bargaining power” sekolah tersebut akan semakin baik.

Pandangan bahwa SMA yang sukses adalah SMA yang berhasil membawa peserta didiknya lolos di PTN melalui jalur SNMPTN justru sebenarnya mengurangi esensi dari pendidikan itu sendiri. Pandangan ini bisa ”memaksa” pihak yang terkait untuk berbuat curang karena salah satu unsur paling penting dari lolosnya peserta didik melalui jalur SNMPTN, adalah dengan menggunakan nilai rapor. Fakta ini dapat mendorong pihak SMA untuk memberikan nilai yang tinggi pada peserta didiknya dengan harapan agar peserta didik tersebut lebih mudah lolos SNMPTN.

Indikasinya terlihat dari tingginya nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang diberikan kepada peserta didik. Penulis masih ingat ketika zaman SMA dulu di pertengahan tahun 2006, KKM seolah menjadi momok bagi peserta didik. Peserta didik takut jika guru pada suatu mata pelajaran memberikan KKM yang tinggi. Hal ini karena peserta didik takut tidak lulus jika nilai mereka tidak memenuhi KKM. Pada saat itu, seluruh peserta didik yang nilainya tidak memenuhi KKM dikumpulkan dan dilakukan remedial hingga peserta didik yang bersangkutan mendapatkan nilai tuntas.

Fakta ini berbanding terbalik ketika penulis mulai berkecimpung di dunia pendidikan sebagai seorang guru. Berdasar pengalaman pribadi, dan juga hasil diskusi dengan beberapa rekan sejawat, menghasilkan kesimpulan bahwa peserta didik zaman now justru sangat bergembira jika guru memberikan KKM yang tinggi. Dengan KKM yang tinggi, maka akan semakin tinggi pula nilai peserta didik tersebut di rapor. Meskipun pada faktanya yang bersangkutan mendapatkan nilai jauh di bawah KKM sekalipun. Penentuan nilai KKM tidak didasarkan pada aspek kemampuan peserta didik, kompleksitas kompetensi, dan kondisi daya dukung. Penentuan nilai KKM lebih kepada kepentingan agar peserta didik mendapat nilai setinggi-tingginya supaya mudah lolos jalur SNMPTN atau sekadar meningkatkan gengsi sekolah.

Baca Juga :  Sopan Santunkan Hapenya!

Dalam situasi ini, siapa pun tidak bisa disalahkan karena memang keadaan memaksa agar nilai ”didewakan”. Jika suatu SMA idealis dan benar-benar menerapkan nilai yang asli bagi peserta didik, maka SMA tersebut harus bersiap ketinggalan gerbong yang mengantar peserta didik menuju jenjang selanjutnya, khususnya masuk PTN. Namun, jika SMA dengan mudahnya memberikan nilai tinggi kepada peserta didik padahal tidak sesuai dengan kemampuan aslinya, maka ini adalah suatu pembohongan dalam dunia pendidikan. Pihak SMA di sini bagai makan buah simalakama.

 

Kejujuran Adalah Kunci

Berdasar pengalaman penulis dan juga berdasar share pengalaman dengan rekan-rekan sejawat, salah satu tugas paling berat bagi guru adalah penilaian. Guru dituntut untuk melakukan penilaian pada tiga aspek sekaligus yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Bayangkan saja, jika satu guru mengajar 10 kelas dan dalam satu kelas terdapat 35 peserta didik. Itu artinya, guru yang bersangkutan harus memberi penilaian kepada 350 peserta didik.

Apalagi jika guru tersebut harus taat patuh pada prosedur penilaian yang ketat, maka tugas memberi penilaian yang baik dan benar akan cukup berat. Oleh karena itu, banyak yang tergiur dengan cara instan untuk mempermudah pemberian nilai yaitu dengan berpedoman pada nilai KKM yang disepakati pada satuan pendidikan. Sebagai contoh, KKM yang telah disepakati adalah 85, maka untuk mudahnya, guru cukup berpedoman pada nilai tersebut. Intinya, peserta didik tidak diberi nilai di bawah nilai 85, meskipun nilai asli adalah 20 atau 30. Bahkan jika setelah diremidi tetap mendapat nilai di bawah KKM, maka peserta didik otomatis tetap mendapat nilai minimal 85.

Baca Juga :  Sempurnakan Ikhtiar

Penulis berpendapat bahwa jika ingin memperbaiki kualitas pendidikan di negeri ini, maka hanya satu kuncinya: kejujuran! Termasuk kejujuran dalam pemberian nilai kepada peserta didik. Justru dengan kejujuran itu, maka kita tahu bagaimana kualitas pendidikan kita yang sebenarnya dan kemudian diharapkan dapat dicarikan jalan untuk mencapai perbaikan. Hal ini sesuai dengan salah satu kegunaan penilaian dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, pada Pasal 7 ayat 3 yang intinya bahwa kegunaan penilaian adalah untuk melakukan perbaikan dan penjaminan mutu pendidikan. Lalu bagaimana perbaikan dan penjaminan mutu bisa dilakukan jika nilai-nilai yang tertulis cantik dalam rapor adalah bukan nilai sebenarnya?

Guru sebaiknya tidak perlu malu jika nilai peserta didik mendapat nilai jelek. Justru guru seharusnya malu jika melakukan kebohongan dalam pemberian nilai kepada peserta didik. Toh, belum tentu nilai rapor itu menjadi dasar sukses tidaknya kehidupan peserta didik itu kelak. Jika kita tidak berani jujur dan selalu memberi nilai tinggi padahal kenyataannya tidak begitu, lalu apa guna dari penilaian selain kebohongan belaka? Lebih jauh lagi, apa guna pendidikan tanpa kejujuran? (*)

 

*) Guru Sejarah SMAN Glenmore, Banyuwangi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

DKB Gelar Workshop Teater dan Pantomim

Tarif Ojol Akan Naik

Ditinggal Ziarah Haji, Rumah Terbakar

/