alexametrics
24.3 C
Banyuwangi
Thursday, August 11, 2022

Konflik Satwa-Manusia sebagai Masalah Agraria

KONFLIK satwa-manusia tampaknya belum dipandang sebagai bagian dari masalah pelik konflik agraria di Indonesia. Konflik agraria selama ini cenderung dilihat secara antroposentris, dengan menekankan pada sengketa pertanahan antara sesama warga, warga menghadapi perusahaan, dan masyarakat berhadapan dengan institusi negara. Padahal, masalah konflik satwa-manusia berakar pula dari runyamnya pengaturan keruangan dan rezim agraria di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir konflik satwa-manusia terus meluas dan menyebabkan ancaman serius bagi kehidupan dan kelestarian hewan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh misalnya, mencatat 132 konflik satwa liar dengan manusia sepanjang tahun 2020 yang didominasi oleh masuknya gajah ke areal warga. Kasus yang tidak kalah serius adalah matinya tiga harimau sumatra di Kabupaten Aceh Selatan pada akhir Agustus 2021, yang sempat menjadi perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Komisi IV DPR RI.

Kasus lain di Bangka Belitung tercatat, setidaknya terjadi 72 kasus konflik buaya dengan manusia sejak 2016 sampai 24 Agustus 2020 berdasar data BKSDA Sumatera Selatan Wilayah Bangka Belitung. Penyebabnya adalah rusaknya habitat akibat tumpang tindih rezim agraria yang ada.

Konflik satwa-manusia jelas akan memperparah kehidupan hewan disebabkan manusia kemudian memandang mereka sebagai hama. Manusia akan berusaha mempertahankan tempat tinggal dan sumber penghidupannya dan membangun stigma negatif terhadap hewan sebagai pengganggu sehingga akan berusaha memusnahkan. Cara pandang seperti itu yang memperparah kondisi penghidupan hewan melalui proses perburuan. Perburuan menjadi bentuk komodifikasi kehidupan hewan. Hewan kemudian berada di bawah kontrol manusia dengan keterbatasan tempat tinggal tidak sesuai dengan nalurinya.

Baca Juga :  Menengok Haji Banyuwangi Era Kolonial

Sumber masalah dari konflik satwa-manusia adalah tumpang tindih rezim agraria di Indonesia. Indonesia secara umum memiliki dua rezim agraria, di mana untuk wilayah tutupan kawasan hutan berada di bawah wewenang Kementerian Kehutanan dan non-kawasan hutan berada di wewenang Badan Pertanahan Nasional. Rezim kehutanan pada masa Orde Baru sebenarnya muncul secara sepihak tanpa diikuti dengan upaya penyelarasan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria 5/1960.

Orde Baru berupaya melakukan teritorialisasi hutan bukan dengan sudut pandang pelestarian ekosistem, melainkan berdasar kepentingan ekonomi ekstraksi sumber daya alam dengan menjadikan cadangan hutan sebagai aset pemenuhan ekonomi bagi negara (Peluso & Vandergeest, 2001). Hal tersebut yang menyebabkan deforestasi dengan mudahnya terjadi sejak era timber boom pada tahun 1970-an. Akibatnya, habitat dari satwa menjadi rusak dan menyebabkan adanya interaksi antara manusia dengan hewan. Satwa terpaksa harus mencari sumber makanan baru dan terpaksa masuk ke areal manusia.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengejar ekonomi perkebunan khususnya komoditas kelapa sawit sejak tahun ’80-an juga memperparah alih fungsi hutan yang menjadi habitat satwa. Masalah semakin bertambah pelik dengan pembukaan areal pertambangan tanpa memperhatikan ekosistem yang mendorong munculnya konflik satwa-manusia. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari kajian Syafutra, Alikodra, dan Iskandar (2019) yang memaparkan bahwa konversi hutan di Kepulauan Bangka Belitung menjadi tambang timah, permukiman, dan perkebunan menyebabkan satwa langka sulit ditemui dan berkurang jumlahnya.

Baca Juga :  Buruh Tani Pekerja Informal dalam Pusaran Upah Marginal

Upaya reforma agraria dengan memasukkan perspektif kesejahteraan hewan perlu dilakukan untuk mencegah tergerusnya habitat hewan yang menjadi penyebab konflik satwa-manusia. Perspektif kesejahteraan hewan muncul dari upaya membangun keselarasan hidup antara manusia dengan satwa. Sudut pandang kesejahteraan hewan berupaya mendorong kualitas hidup baik bagi semua spesies, maka langkah penghentian terhadap pelanggaran batas wilayah spesies perlu dilakukan (Paquet & Darimont, 2010).

Tata kuasa dan tata ruang melalui reforma agraria tidak boleh mengulang kesalahan sebelumnya yang mengambil langkah pencadangan populasi dan kantong wilayah atau memindahkan satwa dari luar habitatnya dengan klaim ”melestarikan.” Reforma agraria dengan perspektif kesejahteraan hewan perlu dilakukan dengan memulai identifikasi satwa-satwa yang ada di dalam ekosistem, daerah jelajah, ketersediaan sumber makanan, dan batas-batas dengan areal penghidupan manusia.

Reforma agraria tidak selayaknya dilakukan di fresh land (kawasan hutan negara berupa tutupan yang tidak diberikan hak atas tanah kepada siapa pun) yang sama saja melakukan deforestasi terhadap habitat satwa. Reforma agraria di fresh land juga tidak menjamin penyelesaian ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia dengan tak dilakukannya penataan ulang terhadap tanah-tanah petani kaya dan konglomerasi. Dengan demikian, reforma agraria dengan perspektif kesejahteraan hewan ini diharapkan mampu membawa keselarasan hidup antara satwa dan manusia. (*)

*) Pegiat Lingkar Studi National Welfare Institute, Pemerhati Masalah Agraria.

KONFLIK satwa-manusia tampaknya belum dipandang sebagai bagian dari masalah pelik konflik agraria di Indonesia. Konflik agraria selama ini cenderung dilihat secara antroposentris, dengan menekankan pada sengketa pertanahan antara sesama warga, warga menghadapi perusahaan, dan masyarakat berhadapan dengan institusi negara. Padahal, masalah konflik satwa-manusia berakar pula dari runyamnya pengaturan keruangan dan rezim agraria di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir konflik satwa-manusia terus meluas dan menyebabkan ancaman serius bagi kehidupan dan kelestarian hewan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh misalnya, mencatat 132 konflik satwa liar dengan manusia sepanjang tahun 2020 yang didominasi oleh masuknya gajah ke areal warga. Kasus yang tidak kalah serius adalah matinya tiga harimau sumatra di Kabupaten Aceh Selatan pada akhir Agustus 2021, yang sempat menjadi perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Komisi IV DPR RI.

Kasus lain di Bangka Belitung tercatat, setidaknya terjadi 72 kasus konflik buaya dengan manusia sejak 2016 sampai 24 Agustus 2020 berdasar data BKSDA Sumatera Selatan Wilayah Bangka Belitung. Penyebabnya adalah rusaknya habitat akibat tumpang tindih rezim agraria yang ada.

Konflik satwa-manusia jelas akan memperparah kehidupan hewan disebabkan manusia kemudian memandang mereka sebagai hama. Manusia akan berusaha mempertahankan tempat tinggal dan sumber penghidupannya dan membangun stigma negatif terhadap hewan sebagai pengganggu sehingga akan berusaha memusnahkan. Cara pandang seperti itu yang memperparah kondisi penghidupan hewan melalui proses perburuan. Perburuan menjadi bentuk komodifikasi kehidupan hewan. Hewan kemudian berada di bawah kontrol manusia dengan keterbatasan tempat tinggal tidak sesuai dengan nalurinya.

Baca Juga :  Menjunjung Hak Kerja Orang Miskin

Sumber masalah dari konflik satwa-manusia adalah tumpang tindih rezim agraria di Indonesia. Indonesia secara umum memiliki dua rezim agraria, di mana untuk wilayah tutupan kawasan hutan berada di bawah wewenang Kementerian Kehutanan dan non-kawasan hutan berada di wewenang Badan Pertanahan Nasional. Rezim kehutanan pada masa Orde Baru sebenarnya muncul secara sepihak tanpa diikuti dengan upaya penyelarasan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria 5/1960.

Orde Baru berupaya melakukan teritorialisasi hutan bukan dengan sudut pandang pelestarian ekosistem, melainkan berdasar kepentingan ekonomi ekstraksi sumber daya alam dengan menjadikan cadangan hutan sebagai aset pemenuhan ekonomi bagi negara (Peluso & Vandergeest, 2001). Hal tersebut yang menyebabkan deforestasi dengan mudahnya terjadi sejak era timber boom pada tahun 1970-an. Akibatnya, habitat dari satwa menjadi rusak dan menyebabkan adanya interaksi antara manusia dengan hewan. Satwa terpaksa harus mencari sumber makanan baru dan terpaksa masuk ke areal manusia.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mengejar ekonomi perkebunan khususnya komoditas kelapa sawit sejak tahun ’80-an juga memperparah alih fungsi hutan yang menjadi habitat satwa. Masalah semakin bertambah pelik dengan pembukaan areal pertambangan tanpa memperhatikan ekosistem yang mendorong munculnya konflik satwa-manusia. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari kajian Syafutra, Alikodra, dan Iskandar (2019) yang memaparkan bahwa konversi hutan di Kepulauan Bangka Belitung menjadi tambang timah, permukiman, dan perkebunan menyebabkan satwa langka sulit ditemui dan berkurang jumlahnya.

Baca Juga :  Ibu, Madrasah Pertama bagi Anaknya

Upaya reforma agraria dengan memasukkan perspektif kesejahteraan hewan perlu dilakukan untuk mencegah tergerusnya habitat hewan yang menjadi penyebab konflik satwa-manusia. Perspektif kesejahteraan hewan muncul dari upaya membangun keselarasan hidup antara manusia dengan satwa. Sudut pandang kesejahteraan hewan berupaya mendorong kualitas hidup baik bagi semua spesies, maka langkah penghentian terhadap pelanggaran batas wilayah spesies perlu dilakukan (Paquet & Darimont, 2010).

Tata kuasa dan tata ruang melalui reforma agraria tidak boleh mengulang kesalahan sebelumnya yang mengambil langkah pencadangan populasi dan kantong wilayah atau memindahkan satwa dari luar habitatnya dengan klaim ”melestarikan.” Reforma agraria dengan perspektif kesejahteraan hewan perlu dilakukan dengan memulai identifikasi satwa-satwa yang ada di dalam ekosistem, daerah jelajah, ketersediaan sumber makanan, dan batas-batas dengan areal penghidupan manusia.

Reforma agraria tidak selayaknya dilakukan di fresh land (kawasan hutan negara berupa tutupan yang tidak diberikan hak atas tanah kepada siapa pun) yang sama saja melakukan deforestasi terhadap habitat satwa. Reforma agraria di fresh land juga tidak menjamin penyelesaian ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia dengan tak dilakukannya penataan ulang terhadap tanah-tanah petani kaya dan konglomerasi. Dengan demikian, reforma agraria dengan perspektif kesejahteraan hewan ini diharapkan mampu membawa keselarasan hidup antara satwa dan manusia. (*)

*) Pegiat Lingkar Studi National Welfare Institute, Pemerhati Masalah Agraria.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/