Sabtu, 23 Oct 2021
Radar Banyuwangi
Home / Kolom
icon featured
Kolom

Trade-off Peran Korporasi dan Partisipasi

Oleh: Emi Hidayati*

14 Oktober 2021, 08: 35: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Trade-off Peran Korporasi dan Partisipasi

Share this      

PENGAKUAN Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang diberikan legal standing dalam proses pembangunan desa dan diperankan sebagai representasi partisipasi warga desa sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri 18/2018, menimbulkan pertanyaan seputar efektivitas peran dan fungsinya yang dibangun berdasar aspirasi dan prakarsa warga desa.

Pengaturan ini semoga selaras dan tidak menabrak semangat dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengkonstruksi desa sebagai arena bagi warga untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan keberdayaan masyarakat desa. Memosisikan LKD agar tidak menjadi penghambat tumbuh kembang prakarsa-prakarsa warga dalam tahap pembangunan merupakan tantangan bagi pemerintah daerah yang diberi mandat fungsi pemberdayaan.

Desa didesain sebagai lembaga hybrid. Yaitu kelembagaan campuran yang menjembatani kegiatan warga desa dan formal regulation dalam mengelola sumber daya desa dengan berbagai aktor yang terlibat di dalamnya. Kelembagaan hybrid tecermin dalam pasal 18 UU Desa, pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya perlu mendasarkan atas prakarsa warga. Lahirnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD, berpotensi mereduksi makna prakarsa warga desa ke dalam lembaga korporatis desa dan melestarikan kelembagaan korporatis negara. Selain itu, juga dapat berpotensi menghilangkan kemandirian LKD karena selalu bergantung dengan keputusan pemerintah desa (kepala desa).  

Baca juga: Berburu Durian Jatuh dari Pohon

 

Jebakan Korporatisme LKD

Mengenang sejarahnya, korporatisme negara, yang sempat menjadi strategimanajemen konflik sosial-politik ampuh pada masa lalu, bahwa pada saat itu setiap organisasi kelompok kepentingan hanya diperbolehkan diwakili secaranasional oleh satu wadah. Organisasi wartawan misalnya, hanya bolehdiwakili oleh PWI saja. Begitu juga organisasi buruh, dokter, guru, dan lain-lainnya.

Korporatisme negara merupakan hasil penegaraan berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan (politisasi danbirokratisasi). Korporatisme negara dilakukan terhadap organisasi masyarakatyang diarahkan sebagai sumber mobilisasi massa. Korporatisme ini terwujud dalam bentuk penunggalan kelompok-kelompok profesi dan kepentingan yang kebawah menempati posisi penting di hadapan anggotanya, tetapi sangat rentanterhadap intervensi Negara.

LKD atau yang dulu dikenal dengan LKMD (Rezim Pemerintahan Orba) atau LPMD (UU No 32 Tahun 2004) mempunyai sejarah panjang terjebak dalam korporatisme negara yang menyebabkan LKD menjadi lembaga yang hidup dan matinya ditentukan oleh Negara. LKMD yang secara kelembagaan bertujuan sebagai sarana partisipasi dan menjaring aspirasi warga desa, ternyata lebih kuat orientasinya kepada pemerintah dari pada warga desa

Penyeragaman struktur dan fungsi organisasi kemasyarakatan di desa. Selain LMD, juga dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) melalui Instruksi Presiden Nomor 28/1980. Sesuai instruksi Mendagri No 4/1981, LKMD secara ideal formal dimaksudkan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di tingkat desa.

Dengan demikian, LKMD akan cenderung diisi oleh orang-orang yang dekat dengan, kepentingan kepala desa, sehingga kecil kemungkinan hadirnya sikap kritis dari anggota LKMD. 

Di Kabupaten Banyuwangi, praktik lembaga korporatis desa tersebut dinaungi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi. Perda ini telah menempatkan LKD memiliki posisi strategis dan kuat dalam sistem kelembagaan desa.

Beberapa waktu lalu, peraturan tersebut sudah dicabut melalui rapat paripurna DPRD. Semestinya sudah harus merumuskan peraturan bupati sebagai komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola LKD dengan menyesuaikan konsideran payung hukum pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

Fenomena Peran LKD

Hasil kajian tim LPPM IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, sejak lahirnya UU 32 tahun 2014 dan selama tujuh tahun perjalanan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan lembaga korporatis seperti Karang Taruna, PKK, Dasawisma, ternyata kurang mendapat apresiasi warga. Peran lembaga-lembaga tersebut belum memihak kepada warga masyarakat.

Dari aspek kemandirian, lembaga-lembaga tersebut memang telah dapat berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Tetapi masih terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan pemerintah. Dari sisi keberdayaan, lembaga kemasyarakatan tersebut kurang mampu mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, kegiatan lembaga kemasyarakatan tersebut lebih banyak bersifat formalitas dan rutinitas saja. Sehingga peran-peran yang dijalankan oleh LKD selama ini melahirkan sikap apatis warga masyarakat desa. Misalnya PKK dikesankan sebagai kegiatan arisan ibu-ibu. Karang Taruna identik dengan panitia lomba dan lain sebagainya.

LKD belum dapat berfungsi sebagai mitra pemerintahan desa, namun lebih berfungsi sebagai pembantu pemdes (subordinasi pemdes) yang berimplikasi fungsi LKD sebagai mitra kritis tidak dapat terwujud.

Mendasarkan pada kajian evaluasi kebijakan dari sisi efektivitas, LKD belum dapat diwujudkan sebagai mitra pemerintah desa untuk mengakomodasi dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Peran tersebut belum dapat dicapai secara optimal, alih-alih sebagai mitra desa, LKD justru terjebak di bawah subordinasi pemdes atau hanya sebagai pembantu pemdes untuk berelasi dengan warga.

Dari sisi kecukupan dan responsivitas, keberadaan LKD belum dapat menjawab kepentingan warga untuk memerankan fungsi pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. LKD baru dapat berperan untuk melakukan kegiatan yang bersifat rutinitas, yang tidak banyak berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kelembagaan LKD yang ditopang dari unsur organisasi yang diadopsi dari organisasi korporatis LKD masa lalu belum bisa menjawab secara tepat bagaimana elemen civil society di desa dapat terakomodasi dalam kelembagaan ini. Dampaknya, partisipasi hanya bersifat prosedural.

 

Urgensi Tata Kelola LKD

Pemberdayaan LKD melalui pemahaman prinsip kerja atau pemikiran kelembagaan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan sebagai guidance dalam tata kelola LKD setingkat peraturan bupati. Sekaligus memfasilitasi praktik-praktik baik bagi peran LKD, agar dapat  berkontribusi dalam menghidupkan sistem pengawasan dan keseimbangan di desa. Karena LKD telah diposisikan sebagai lembaga strategis dan memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem kelembagaan desa.

Peran dalam pemberdayaan masyarakat desa perlu ditingkatkan agar dapat terwujud partisipasi warga dalam proses pembangunan desa secara luas dan substantif. Untuk itu, hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi LKD sebagai mitra pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan proses pembangunan desa dapat diatasi dan dielaborasi dalam rumusan peraturan.

Sekadar referensi, dalam menyandarkan norma dan nilai-nilai pada penyusunan perbup ke depan, selain faktor kerentanan peran LKD sebagaimana hasil kajian tersebut, penting kiranya tim ahli menyapa beberapa literatur terkait kelembagaan. Yang oleh beberapa ahli didefinisikan sebagai seperangkat hubungan-hubungan norma, keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, serta terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan dibingkai dalam aturan main sebagai sarana untuk mengatur perilaku seseorang. Baik secara individu, masyarakat, dan organisasi.

Dalam tulisan ini, kelembagaan yang disebut dalam UU Desa terdiri atas (i) pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa; (ii) BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang memiliki fungsi pemerintahan; (iii) LKD sebagai wadah pemberdayaan masyarakat desa yang juga ikut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan; dan (iv) musdes sebagai forum tertinggi pembuatan keputusan strategis di desa.

Proses pembentukan bangunan warga dan LKD adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nanti akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan yang tidak responsif masyarakat. 

Sudah saatnya pemerintah daerah berkomitmen sejak menetapkan kebijakan penganggaran, mengawal secara serius pelibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa. Berangkat dari kesadaran bersama sebagai entitas, desa tidak hanya terdiri dari pemerintah desa, tapi ada elemen masyarakat yang salah satunya terwakili melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan desa.

Selain itu, salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat di desa adalah pelibatan mereka untuk menopang fungsi LKD ke dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan desa. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi warga dalam pembangunan.

Dari sini nanti akan lahir proses check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses check and balances melalui proses musyawarah dan kolsultatif program dengan mengkontestasikan usul program/kegiatan yang terbaik, terukur dan dapat dilaksanakan dan sesuai aspirasi warga. (*)

*) Ketua LPPM IAI Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi.

(bw/*/als/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia