Sabtu, 23 Oct 2021
Radar Banyuwangi
Home / Kolom
icon featured
Kolom

Membuktikan Marwah Dewan Pengawas KPK

Oleh: AHMAD SULTHON ZAINAWI*

12 Oktober 2021, 22: 25: 59 WIB | editor : Bayu Saksono

Membuktikan Marwah Dewan Pengawas KPK

Share this      

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perihal pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019 silam, mulanya menuai polemik yang cukup serius dari khalayak. Sebab, salah satu fakta paling mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan dari pengesahan revisi undang-undang ini adalah hadirnya Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang memainkan peran strategis dalam menentukan semangat dan arah gerak KPK dalam pemberantasan korupsi sehingga kinerja KPK akan selalu terkontrol dan tidak independen lagi.

Beberapa tugas dewan pengawas KPK dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 ini, di antaranya mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK; menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang tersebut; menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK; dan melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun.

Alasan kuat dan optimisme didirikannya Dewas KPK di tengah hujatan publik, tak lain karena dalam konsep negara hukum modern, tidak ada lembaga negara yang berdiri tanpa adanya pengawasan. Bahkan KPK sendiri sebagai auxiliary organ, diidealkan sebagai lembaga yang menunjang (mengawasi) kinerja kepolisian dan kejaksaan.

Baca juga: Membaca Pola dan Corak Kehidupan Masyarakat Desa

Menjadi aneh dan semacam ada contraditio interminis, membentuk komisi independen (auxiliary organ) untuk mengawasi lembaga inti (main organ), tetapi komisi independen itu sendiri justru semakin jauh dari mekanisme pengawasan terhadapnya. Memang benar konstruksi check and balances diadopsi secara normatif yuridis di Indonesia pada sisi praktik, terutama terhadap KPK. Namun, mekanisme check and balances tampak sulit terwujud karena sulitnya kontrol terhadap KPK sebelum adanya Dewas.

Buktinya, setelah adanya Dewas, terlihat bahwa kinerja aparat KPK banyak yang melenceng dari kode etik. Misalnya, Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua KPK) yang tersandung kasus pelanggaran kode etik karena menyalahgunakan pengaruh kekuasaan pada 30 Agustus lalu.

Sebelum itu, Dewas KPK juga memutuskan dua penyidik KPK atas nama Mochamad Praswad Nugraha dan Muhammad Nor Prayoga melalui Majelis Sidang Etik pada 12 Juli sebagai bersalah karena melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa perundungan dan pelecehan terhadap pihak lain di dalam dan di luar lingkungan kerja

Menyoroti fenomena ini, tampak bahwa ternyata di dalam tubuh KPK juga terdapat peluang kecacatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang melenceng dari idealitas pembentukan KPK. Hal ini semakin menahbiskan bahwa KPK membutuhkan Dewas yang memiliki legal standing yang jelas agar bisa melakukan pengawasan secara efektif untuk mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran lain yang sangat mungkin terjadi.

Legal Standing Dewas KPK

Dengan diberlakukannya revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 dalam bentuk UU Nomor 19 Tahun 2019 berdasar aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka UU tersebut telah nyata mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diberlakukan atau pada tanggal diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan demikian, mau tidak mau ia harus diterima sebagai fakta konstitusional sebagai upaya menjunjung tinggi semangat bernegara hukum.

Prinsipnya, identitas Indonesia sebagai negara hukum tersebut secara tertulis dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Menurut Prof Jimly Asshiddiqie (2017), yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ”the rule of law, not of man”, sehingga dalam negara hukum ini, ketentuan hukum (undang-undang) yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan harus ditaati dan dijadikan acuan oleh semua elemen negara.

Kendati pun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Penyidik KPK tidak perlu meminta izin kepada Dewas dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan maupun penuntutan sebagai pengabulan dari gugatan uji materiil dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019, namun perlu dipahami bahwa dalam konteks ini MK hanya meminimalkan fungsi dari Dewas KPK, bukan menghilangkan eksistensinya sebagai konsekuensi yuridis atas hadirnya UU KPK nomor 19 tahun 2019.

Peran Dewas KPK

Peran Dewas KPK saat ini berkedudukan sebagai penegak hukum yang efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan menghilangkan arogansi KPK dengan kedudukannya sebagai single fighter yang selalu merasa bahwa dirinya merupakan garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Tujuannya, agar KPK bisa kembali hadir sebagai trigger mechanism, yaitu pemicu terhadap upaya pemberantasan korupsi yang sebelumnya mati suri.

Dengan demikian KPK yang memiliki otoritas lebih besar dalam memberantas korupsi tidak larut dalam arogansinya, namun dengan otoritasnya yang lebih besar ia akan mampu merangkul lembaga lain guna bersatu dalam memberantas korupsi.

Pentingnya dewan pengawas KPK sebagai penegak hukum jika ditinjau melalui konsepsi sistem hukum yang dibangun oleh Lawrence M. Friedman (2009), Sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks antara struktur, substansi, dan kultur hukum yang saling berinteraksi. Struktur hukum diibaratkan sebagai kerangka badan, bentuk permanen, tubuh institusional yang siap menggerakkan suatu sistem yang di Indonesia diartikan sebagai pelaksana atau penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi harus berperilaku, sedangkan kultur berkaitan dengan sikap dan nilai sosial.

Maka indikatornya adalah hal yang musykil bahkan mustahil untuk ditegakkannya suatu sistem hukum yang dikonsepsikan oleh Lawrence M. Friedmen tanpa adanya struktur hukum berupa pelaksana atau penegak hukum. Bahkan, jika dikomparasikan di antara ketiganya meliputi struktur, substansi, dan kultur hukum, maka sejatinya struktur hukum memiliki urgensi yang lebih besar. Karena ia mampu bergerak dalam ranah eksekusi. Oleh karena itu, Bernardus Maria Taverne (1874–1944) berpendapat, ”Berikan aku hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa Undang-Undang sekalipun.”

Terbukti oleh kesaksian mantan ketua tim penyusun UU Nomor 30 Tahun 2002, Prof Dr Romli Asmasasmita dalam buku karangan Fahri Hamzah berjudul Demokrasi, Transisi, Korupsi (2012), bahwa UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah UU jahiliah yang memerlukan akselerasi dan efektivitas pemberantasan korupsi karena banyak hal yang terlewati. Salah satunya, adalah pengawasan atas pimpinan KPK dan anasir pelanggaran HAM. (*)

*) Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia. Asal Gunung Malang, Kecamatan Suboh, Situbondo.

(bw/*/rbs/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia