Sabtu, 23 Oct 2021
Radar Banyuwangi
Home / Kolom
icon featured
Kolom

Kekang-mengekang lewat Aturan

Oleh: FAREH HARIYANTO*

12 Oktober 2021, 23: 20: 59 WIB | editor : Bayu Saksono

Kekang-mengekang lewat Aturan

Share this      

AKHIR bulan lalu, DPR RI telah menyetujui empat Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 saat digelarnya rapat paripurna. Dua di antaranya adalah RUU KUHP dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

RUU KUHP menjadi salah satu yang paling kompleks sebab jadi satu dari sejumlah RUU yang gagal disahkan pada penghujung masa kerja DPR periode 2014–2019. Kala itu, dampaknya cukup besar, gelombang protes dari masyarakat sipil dan mahasiswa pun pecah pada September 2019. Protes terjadi di sejumlah daerah di Indonesia dan memakan korban setidaknya lima mahasiswa meninggal.

Meski RUU KUHP dan ITE masuk Prolegnas, sebagai insan pers DPR dan pemerintah perlu menghapus pasal-pasal bermasalah yang mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi dalam kedua aturan tersebut. Mengingat sejumlah pasal dalam kedua RUU tersebut membuat pekerjaan jurnalis berisiko tinggi karena terlihat dengan mudah untuk dipidanakan.

Baca juga: Menyibak Wajah Kusam Perpusda

Melansir laman resmi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta terdapat lebih dari dua puluh pasal yang mengancam kebebasan pers dan dapat mengkriminalkan jurnalis dalam menjalankan fungsinya, serta mengancam demokrasi. Sebab pasal-pasal yang mengatur soal tindakan-tindakan seperti menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan dan gambar sehingga terlihat oleh umum cukup rentan ditunggangi sebab multitafsir.

Ruang Belenggu

Pasal tersebut akan dengan mudah dipakai oleh orang yang memiliki kepentingan dan ingin memidanakan seorang jurnalis hingga nanti diproses secara hukum, dengan dalih yang mungkin tidak kuat dan gampang dicari. Mengacu pada UU ITE, pasal-pasal bermasalah berpotensi membelenggu ruang kebebasan berekspresi bagi insan pers.

Sebut saja pasal 27 ayat 3 tentang defamasi atau pencemaran nama baik. Pasal ini menjerat Pemimpin Redaksi Metro Aceh Bahrul Walidin pada 24 Agustus 2020 dan Tuah Aulia Fuadi, jurnalis Kontra.id di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Akibat pasal itu tidak sedikit jurnalis yang menjadi korban lantaran tuduhan pencemaran nama baik.

Padahal jika mengacu pada aturan Dewan Pers, seluruh sengketa pers tidak boleh masuk ke dalam ranah pidana. Sebab, pers memiliki cara-cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat produk jurnalistik.

Lalu, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Catatan AJI Jakarta, jurnalis Banjarhits.id/Kumparan di Kalimantan Selatan, Diananta Sumedi, sempat divonis tiga bulan 15 hari penjara karena beritanya berjudul Tanah Dirampas Jhonlin. Kala itu oknum Suku Dayak mengadu ke Polda Kalsel, akibat dinilai menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu akhirnya hukuman dijatuhkan.

Tidak sampai di situ, pasal 40 ayat (2b) juga bermata dua, aturan itu memberikan kewenangan pada pemerintah melakukan pemutusan akses kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Aturan ini tentu cukup bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, pasal ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers dan menunggu putusan majelis hakim. Sebab diketahui bersama, kerja-kerja jurnalistik tentu berdasar kaidah yang disepakati bersama. Walakin, aturan di atas dengan arogan memutus akses jadi salah satu upaya pembungkaman secara struktural.

Implikasi Hukum

Setali tiga uang, pasal di KUHP pun sarat kerancuan. Misalnya pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Pasal ini cukup multitafsir, lantaran parameter yang digunakan untuk melihat apakah seseorang melakukan penghinaan atau tidak cukup rancu.

Lalu, pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah. Aturan ini pun juga tidak memiliki keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Bagaimana, penghinaan itu dijadikan dasar jika landasan saja sudah tidak tepat.

Kemudian, pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; ini apalagi, aturan yang justru kontraproduktif dengan semangat demokrasi. Melihat aturan dalam pasal ini, seolah-olah apa yang diatur oleh pemerintah sudah pasti barang benar dan masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan jika terjadi kekeliruan.

Masih banyak lagi pasal lain yang idealnya perlu dihilangkan, seperti, pasal 262 tentang penyiaran berita bohong; pasal 263 tentang berita tidak pasti; pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; pasal 440 tentang pencemaran nama baik; dan pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Pasal-pasal di atas memiliki implikasi hukum yang bercabang, jika tetap diundang-undangkan tentu bakal menjadikan polemik di kemudian hari. Kebutuhan untuk keterlibatan publik dalam setiap pembuatan regulasi jadi hal yang wajib. Mengingat selama ini, pelibatan masyarakat hanya bersifat seremonial belaka dan tidak diberikan waktu yang cukup dalam memberi masukan.

Akibatnya komunikasi terkait pembahasan RUU menjadi satu arah, tanpa ada timbal balik dari masyarakat. Dampaknya tentu saat aturan tersebut diterapkan, muncul banyak protes dan keluhan berkait kekangan yang dirasakan penerima undang-undang. Aturan yang seharusnya dibuat untuk ditaati justru akhirnya terlanggar dengan berbagai sebab.

*) Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi.

(bw/*/rbs/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia