alexametrics
28.1 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Ingar Bingar Aturan Bermahar

RAMAI-RAMAI polemik mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku dalam administrasi kependudukan yang menyatakan nikah siri bisa memperoleh kartu keluarga (KK) menjadi diskursus yang bisa diupayakan untuk bahan diskusi.

Bagi teman-teman di Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) tentu putusan tersebut jadi menu untuk bahan kajian utamanya dalam diskursus berkaitan Hukum Perkawinan. Beragam opini pun muncul, mulai yang memandang aturan tersebut berimplikasi negatif bagi tatanan hukum yang sudah ada.

Sebab, adanya peraturan tersebut diduga memicu reaksi masyarakat tentang pernikahan siri yang dianggap sudah mendapatkan ketetapan dan berkekuatan hukum. Sebab nanti tidak menutup kemungkinan, bahwa dalam pernikahan siri bisa memperoleh KK.

Kalangan yang berseberangan dengan aturan ini mengkhawatirkan jika nanti justru dapat terjadi kasus seorang wanita bisa menikah dengan dua laki-laki sekaligus (poliandri). Hal ini pastinya akan memicu perkara baru, utamanya yang mungkin akan disampaikan ke ranah hukum.

Selain itu, kekhawatiran berbagai perkara yang dimungkinkan terjadi tersebut bisa meliputi pidana maupun perdata, seperti permasalahan harta warisan, hak anak, hingga berbagai konflik lainnya. Selain bagi muslim, hal ini juga berlaku untuk seluruh agama yang diakui di Indonesia.

Pun aturan yang berlaku secara umum saat ini mutlak, sehingga memungkinkan bisa memicu adanya berbagai perkara baru yang muncul. Sebut saja karena merasa sudah memiliki KK, pasangan nikah siri tidak bisa mendapatkan warisan. Sehingga, ada kemungkinan mereka akan melakukan gugatan yang ujungnya akan berimplikasi hukum.

Di sisi lain, pernikahan siri nanti akan berdampak kepada anak. Sebab, anak tidak akan bisa mendapatkan akta kelahiran, sehingga harus dilakukan isbat nikah terlebih dahulu sebelum mengajukan akta kelahiran. Tentu ini akan menimbulkan diskursus baru yang pada akhirnya bakal menemukan beragam kendala.

Bagi kalangan yang berseberangan aturan Permendagri tersebut bisa berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemangku kebijakan. Mengingat dalam hal ini pernikahan siri sendiri, tidak sama dengan poligami, mengingat jika poligami memang sudah memiliki aturan yang ditentukan.

 

Beda Perspektif

Lain lagi bagi kalangan yang setuju dengan aturan Permendagri, kalangan ini menilai status nikah siri yang kini dapat masuk dalam kartu keluarga (KK) tentu memiliki perbedaan. Beda yang cukup signifikan dengan nikah tercatat, pernikahan siri di KK ditulis dengan keterangan kawin belum tercatat.

Melansir data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kebijakan tersebut sebenarnya aturan lama. Mengingat aturan itu dikeluarkan karena banyaknya pernikahan siri di berbagai daerah. Oleh karenanya, Dukcapil Kemendagri berupaya mengakomodasi hal tersebut dengan melakukan pencatatan.

Dilihat dari aspek agama maupun kepercayaan, nikah siri itu merupakan pernikahan yang resmi. Baik dalam ketentuan agama Islam maupun kepercayaan suku-suku. Contohnya, di suku Baduy, suku Anak Dalam, suku Asmat, dan suku lainnya di Indonesia. Namun, yang selalu ramai di media saat ini selalu dikaitkan dengan potensi nikah siri yang nanti dimanfaatkan untuk poligami.

Padahal jika merujuk apa yang dirilis Kemendagri, kekhawatiran tersebut bakal sulit terlaksana. Sebab dalam perjalanannya, setiap warga yang sudah menikah lalu memiliki NIK dan Nomor KK, maka tidak akan muncul dalam Nomor KK baru jika ia menikah siri dan akan memasukkan data ke KK melalui Dispendukcapil. Sebab, ia sudah terikat dalam perkawinan oleh orang lain, yang dalam hal ini sistem dari Dukcapil akan mendeteksi setiap nomor NIK dan KK yang terdaftar apakah terikat dengan perkawinan lain atau tidak.

Pada dasarnya aturan ini muncul lantaran banyaknya angka pernikahan siri kemudian menimbulkan sejumlah persoalan. Satu di antaranya, banyak anak hasil pernikahan siri yang tidak diurus akta kelahirannya. Data Dukcapil Kemendagri pada periode 2014–2015, persentase anak yang memiliki akta lahir hanya 31,25 persen. Angka itu setara dengan 21 jutaan anak dari total populasi anak waktu itu yang mencapai 75 juta jiwa. 

Berangkat dari persoalan itu, Kemendagri membuat aturan baru untuk percepatan pengurusan akta lahir. Akhirnya, seluruh peristiwa perkawinan, baik yang tercatat resmi maupun nikah siri, di dalam KK diberi keterangan kawin. Dengan begitu, ada kemudahan bahwa si anak bisa membuat akta lahir.

Pun begitu nantinya, pernikahan tercatat dan nikah siri tidak bisa sama-sama ditulis kawin. Ketika pasangan nikah siri ditulis kawin di KK-nya, mereka tidak bisa melakukan isbat nikah. Sebab, hanya pasangan nikah siri yang bisa menjalani isbat nikah.

Walakin, Kemendagri membuat dua pengelompokan. Bagi pasangan yang menikah secara tercatat di KUA maupun dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta nikah, diberikan keterangan kawin tercatat pada KK-nya. Pasangan pernikahan siri diberi keterangan kawin belum tercatat pada KK-nya.

Ke depannya dengan pengelompokan itu, anak dari pernikahan siri tetap bisa mengurus akta lahir. Begitu pula perempuan bisa terhindar dari kerugian-kerugian apabila pernikahannya tidak masuk dalam KK. Setelah pernikahan siri itu masuk dalam KK, semuanya memiliki kepastian hukum. Termasuk urusan waris dan lainnya. (*)

 

*) Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi.

RAMAI-RAMAI polemik mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku dalam administrasi kependudukan yang menyatakan nikah siri bisa memperoleh kartu keluarga (KK) menjadi diskursus yang bisa diupayakan untuk bahan diskusi.

Bagi teman-teman di Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) tentu putusan tersebut jadi menu untuk bahan kajian utamanya dalam diskursus berkaitan Hukum Perkawinan. Beragam opini pun muncul, mulai yang memandang aturan tersebut berimplikasi negatif bagi tatanan hukum yang sudah ada.

Sebab, adanya peraturan tersebut diduga memicu reaksi masyarakat tentang pernikahan siri yang dianggap sudah mendapatkan ketetapan dan berkekuatan hukum. Sebab nanti tidak menutup kemungkinan, bahwa dalam pernikahan siri bisa memperoleh KK.

Kalangan yang berseberangan dengan aturan ini mengkhawatirkan jika nanti justru dapat terjadi kasus seorang wanita bisa menikah dengan dua laki-laki sekaligus (poliandri). Hal ini pastinya akan memicu perkara baru, utamanya yang mungkin akan disampaikan ke ranah hukum.

Selain itu, kekhawatiran berbagai perkara yang dimungkinkan terjadi tersebut bisa meliputi pidana maupun perdata, seperti permasalahan harta warisan, hak anak, hingga berbagai konflik lainnya. Selain bagi muslim, hal ini juga berlaku untuk seluruh agama yang diakui di Indonesia.

Pun aturan yang berlaku secara umum saat ini mutlak, sehingga memungkinkan bisa memicu adanya berbagai perkara baru yang muncul. Sebut saja karena merasa sudah memiliki KK, pasangan nikah siri tidak bisa mendapatkan warisan. Sehingga, ada kemungkinan mereka akan melakukan gugatan yang ujungnya akan berimplikasi hukum.

Di sisi lain, pernikahan siri nanti akan berdampak kepada anak. Sebab, anak tidak akan bisa mendapatkan akta kelahiran, sehingga harus dilakukan isbat nikah terlebih dahulu sebelum mengajukan akta kelahiran. Tentu ini akan menimbulkan diskursus baru yang pada akhirnya bakal menemukan beragam kendala.

Bagi kalangan yang berseberangan aturan Permendagri tersebut bisa berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemangku kebijakan. Mengingat dalam hal ini pernikahan siri sendiri, tidak sama dengan poligami, mengingat jika poligami memang sudah memiliki aturan yang ditentukan.

 

Beda Perspektif

Lain lagi bagi kalangan yang setuju dengan aturan Permendagri, kalangan ini menilai status nikah siri yang kini dapat masuk dalam kartu keluarga (KK) tentu memiliki perbedaan. Beda yang cukup signifikan dengan nikah tercatat, pernikahan siri di KK ditulis dengan keterangan kawin belum tercatat.

Melansir data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri kebijakan tersebut sebenarnya aturan lama. Mengingat aturan itu dikeluarkan karena banyaknya pernikahan siri di berbagai daerah. Oleh karenanya, Dukcapil Kemendagri berupaya mengakomodasi hal tersebut dengan melakukan pencatatan.

Dilihat dari aspek agama maupun kepercayaan, nikah siri itu merupakan pernikahan yang resmi. Baik dalam ketentuan agama Islam maupun kepercayaan suku-suku. Contohnya, di suku Baduy, suku Anak Dalam, suku Asmat, dan suku lainnya di Indonesia. Namun, yang selalu ramai di media saat ini selalu dikaitkan dengan potensi nikah siri yang nanti dimanfaatkan untuk poligami.

Padahal jika merujuk apa yang dirilis Kemendagri, kekhawatiran tersebut bakal sulit terlaksana. Sebab dalam perjalanannya, setiap warga yang sudah menikah lalu memiliki NIK dan Nomor KK, maka tidak akan muncul dalam Nomor KK baru jika ia menikah siri dan akan memasukkan data ke KK melalui Dispendukcapil. Sebab, ia sudah terikat dalam perkawinan oleh orang lain, yang dalam hal ini sistem dari Dukcapil akan mendeteksi setiap nomor NIK dan KK yang terdaftar apakah terikat dengan perkawinan lain atau tidak.

Pada dasarnya aturan ini muncul lantaran banyaknya angka pernikahan siri kemudian menimbulkan sejumlah persoalan. Satu di antaranya, banyak anak hasil pernikahan siri yang tidak diurus akta kelahirannya. Data Dukcapil Kemendagri pada periode 2014–2015, persentase anak yang memiliki akta lahir hanya 31,25 persen. Angka itu setara dengan 21 jutaan anak dari total populasi anak waktu itu yang mencapai 75 juta jiwa. 

Berangkat dari persoalan itu, Kemendagri membuat aturan baru untuk percepatan pengurusan akta lahir. Akhirnya, seluruh peristiwa perkawinan, baik yang tercatat resmi maupun nikah siri, di dalam KK diberi keterangan kawin. Dengan begitu, ada kemudahan bahwa si anak bisa membuat akta lahir.

Pun begitu nantinya, pernikahan tercatat dan nikah siri tidak bisa sama-sama ditulis kawin. Ketika pasangan nikah siri ditulis kawin di KK-nya, mereka tidak bisa melakukan isbat nikah. Sebab, hanya pasangan nikah siri yang bisa menjalani isbat nikah.

Walakin, Kemendagri membuat dua pengelompokan. Bagi pasangan yang menikah secara tercatat di KUA maupun dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta nikah, diberikan keterangan kawin tercatat pada KK-nya. Pasangan pernikahan siri diberi keterangan kawin belum tercatat pada KK-nya.

Ke depannya dengan pengelompokan itu, anak dari pernikahan siri tetap bisa mengurus akta lahir. Begitu pula perempuan bisa terhindar dari kerugian-kerugian apabila pernikahannya tidak masuk dalam KK. Setelah pernikahan siri itu masuk dalam KK, semuanya memiliki kepastian hukum. Termasuk urusan waris dan lainnya. (*)

 

*) Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy, Genteng, Banyuwangi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/