alexametrics
24.3 C
Banyuwangi
Thursday, August 11, 2022

Dicari: Sikap Taat Prokes dengan Kesungguhan Hati

PELANGGARAN protokol kesehatan (prokes) di tengah ganasnya pandemi, menjadi berita harian yang sangat mencemaskan. Sangat mengherankan, bahwa di depan fakta yang bisa dilihat mata “telanjang” masih ada yang menolak untuk percaya bahwa pandemi ini nyata!

Prokes minimalis 3-M (Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) pun banyak dilanggar. Apalagi Prokes 5-M (plus Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas). Banyak orang tidak mampu menahan diri untuk mengunjungi tempat-tempat yang mengondisikan kerumunan massa, seperti rumah makan, tempat wisata, dan aneka fasilitas tempat umum. Sehingga segera menjadi “wadah-krusial” klaster baru penularan wabah.

Dalam perjalanan pun, banyak orang kerap kali harus “main kucing-kucingan” dengan polisi atau aparat keamanan. Tanpa kesadaran bahwa semua peraturan tersebut dibuat justru demi keselamatan mereka sendiri. Bahkan, ada yang secara terang-terangan melanggar prokes. Seperti mengundang tamu dan menciptakan kerumunan demi gelar hajatan pengantin dan sunatan yang meriah.

Pergulatan menyabung nyawa para Tenaga Kesehatan (Nakes) sudah tidak banyak mengetuk rasa kemanusiaan orang-orang pelanggar prokes yang kalap. Akhirnya mesti disebut, bahwa di beberapa tempat, acara pemakaman dengan standar “prokes-covid-19” pun ditentang dengan alasan tak sedap dan di luar akal sehat.

Baca Juga :  Vaksinasi di Destinasi

 

Akar Persoalan

Apakah fenomena tersebut merupakan problem ketaatan rakyat kepada pemerintah? Mengapa rakyat menjadi sulit untuk taat? Apakah hal itu merupakan efek psikologis dari perubahan sosial-ekonomi, kondisi rentan kesehatan, dan pola hidup yang drastis? Apakah karena gencar dan maraknya propaganda dan isu-isu miring dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan politik praktis?

Rakyat dibuat tidak berdaya. Sehingga tak mampu menyaring dan membedakan antara berita hoax dan informasi yang valid. Aparat dibuat kelelahan untuk mengejar dan menjatuhkan sanksi hukum bagi para pelanggar Undang-Undang ITE.

Akar persoalannya adalah, mengapa ketaatan rakyat kepada pemerintah menjadi sedemikian mahal? Tidak menutup kemungkinan bahwa krisis parah ketaatan rakyat tersebut justru lahir dari problem terkikisnya wibawa kepemimpinan.

 

Sikap yang Dibutuhkan

Dalam komunitas besar yang disebut negara, pemilihan pemimpin yang dilakukan secara sah dan demokratis. Tersirat komitmen penting setiap warga negara dari intensitas budinya yang jernih, bahwa:

Baca Juga :  Buku, Afirmasi Penjaga Literasi

Pertama, orang yang terpilih, siapa pun dia, harus ditaati sebagai pemimpin untuk jangka waktu yang ditetapkan undang-undang. Walau partainya kalah dalam pemilu, setiap orang harus sportif dalam menerima kekalahan; dan dengan legawa nan bijak bersikap taat kepada pemimpin yang terpilih secara sah.

Kedua, tidak ada kebebasan bertindak yang tanpa batas, termasuk mengkritisi kebijakan pemimpin yang sah. Segelintir orang “bermulut nyinyir” yang cuma bisa nyinyir tidak pernah menjadi solusi atas persoalan yang di-“nyinyir”-kan, selain memperkeruh suasana dengan beragam fitnah yang menjijikkan.

Ketiga, dalam kondisi darurat pandemi covid-19 yang makin mengkhawatirkan, jalan terbaik adalah bekerja sama dengan pemerintah setempat, untuk menemukan solusi terbaik atas setiap problem yang timbul akibat wabah ini. Sekurang-kurangnya, membangun sikap taat prokes dengan kesadaran dan kesungguhan hati. (*)

 

*) Warga Curahjati, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi.

PELANGGARAN protokol kesehatan (prokes) di tengah ganasnya pandemi, menjadi berita harian yang sangat mencemaskan. Sangat mengherankan, bahwa di depan fakta yang bisa dilihat mata “telanjang” masih ada yang menolak untuk percaya bahwa pandemi ini nyata!

Prokes minimalis 3-M (Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) pun banyak dilanggar. Apalagi Prokes 5-M (plus Menghindari Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas). Banyak orang tidak mampu menahan diri untuk mengunjungi tempat-tempat yang mengondisikan kerumunan massa, seperti rumah makan, tempat wisata, dan aneka fasilitas tempat umum. Sehingga segera menjadi “wadah-krusial” klaster baru penularan wabah.

Dalam perjalanan pun, banyak orang kerap kali harus “main kucing-kucingan” dengan polisi atau aparat keamanan. Tanpa kesadaran bahwa semua peraturan tersebut dibuat justru demi keselamatan mereka sendiri. Bahkan, ada yang secara terang-terangan melanggar prokes. Seperti mengundang tamu dan menciptakan kerumunan demi gelar hajatan pengantin dan sunatan yang meriah.

Pergulatan menyabung nyawa para Tenaga Kesehatan (Nakes) sudah tidak banyak mengetuk rasa kemanusiaan orang-orang pelanggar prokes yang kalap. Akhirnya mesti disebut, bahwa di beberapa tempat, acara pemakaman dengan standar “prokes-covid-19” pun ditentang dengan alasan tak sedap dan di luar akal sehat.

Baca Juga :  Nakes Terpapar Covid-19, Puskesmas Ajukan Surat WFH

 

Akar Persoalan

Apakah fenomena tersebut merupakan problem ketaatan rakyat kepada pemerintah? Mengapa rakyat menjadi sulit untuk taat? Apakah hal itu merupakan efek psikologis dari perubahan sosial-ekonomi, kondisi rentan kesehatan, dan pola hidup yang drastis? Apakah karena gencar dan maraknya propaganda dan isu-isu miring dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan politik praktis?

Rakyat dibuat tidak berdaya. Sehingga tak mampu menyaring dan membedakan antara berita hoax dan informasi yang valid. Aparat dibuat kelelahan untuk mengejar dan menjatuhkan sanksi hukum bagi para pelanggar Undang-Undang ITE.

Akar persoalannya adalah, mengapa ketaatan rakyat kepada pemerintah menjadi sedemikian mahal? Tidak menutup kemungkinan bahwa krisis parah ketaatan rakyat tersebut justru lahir dari problem terkikisnya wibawa kepemimpinan.

 

Sikap yang Dibutuhkan

Dalam komunitas besar yang disebut negara, pemilihan pemimpin yang dilakukan secara sah dan demokratis. Tersirat komitmen penting setiap warga negara dari intensitas budinya yang jernih, bahwa:

Baca Juga :  Kristal dalam Irigasi Kesehatan

Pertama, orang yang terpilih, siapa pun dia, harus ditaati sebagai pemimpin untuk jangka waktu yang ditetapkan undang-undang. Walau partainya kalah dalam pemilu, setiap orang harus sportif dalam menerima kekalahan; dan dengan legawa nan bijak bersikap taat kepada pemimpin yang terpilih secara sah.

Kedua, tidak ada kebebasan bertindak yang tanpa batas, termasuk mengkritisi kebijakan pemimpin yang sah. Segelintir orang “bermulut nyinyir” yang cuma bisa nyinyir tidak pernah menjadi solusi atas persoalan yang di-“nyinyir”-kan, selain memperkeruh suasana dengan beragam fitnah yang menjijikkan.

Ketiga, dalam kondisi darurat pandemi covid-19 yang makin mengkhawatirkan, jalan terbaik adalah bekerja sama dengan pemerintah setempat, untuk menemukan solusi terbaik atas setiap problem yang timbul akibat wabah ini. Sekurang-kurangnya, membangun sikap taat prokes dengan kesadaran dan kesungguhan hati. (*)

 

*) Warga Curahjati, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/