alexametrics
27.7 C
Banyuwangi
Saturday, July 2, 2022

Menyoal Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien

PERSEBARAN wabah penyakit Covid-19 semakin hari semakin tidak terbendung. Kondisi yang demikian menyebabkan semakin banyak orang yang sakit. Lalu ke rumah sakit dengan menyandang status pasien, sebagai orang yang sakit. Di rumah sakit bersentuhan dan berhubungan dengan dokter beserta paramedis.

Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan antara subjek hukum. Masing-masing punya peran tersendiri. Dokter selaku tenaga medis, sementara pasien adalah sebagai orang yang sakit. Hubungan keduanya adalah hubungan interaksi dalam hal medis dalam upaya mencapai kesembuhan bagi pasien.

Otoritas kesembuhan pasien ada pada dokter selaku pihak yang mempunyai ilmu kedokteran dan ilmu medis. Diagnosis penyakit yang diderita pasien menjadi kewenangan utuh dokter. Dokter yang bisa menentukan jenis penyakit apa yang diderita pasien. Di masa pandemi Covid-19, banyak riak gelisah dan disharmoni antara rumah sakit, dokter, dan pasien.

Pada umumnya, pasien dan keluarga teriak keras apabila status pasien yang dideritanya mempunyai penyakit Covid-19. Seakan Covid-19 adalah momok yang sangat menakutkan. Status di masyarakat apabila menjadi pasien Covid-19 akan dijauhi masyarakat sekitar.

Sebenarnya, hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan yang biasa. Yakni hubungan dalam rangka suatu kesembuhan penyakit. Namun, hubungan akan menjadi runtuh saat terjadi tidak saling percaya antara dokter dengan pasien.

Dalam penyembuhan suatu penyakit yang dilakukan dokter terhadap pasien, haruslah dibedakan dengan penyembuhan yang dilakukan dukun. Seorang dukun yang menyembuhkan suatu penyakit tidak diharuskan mempunyai izin praktik, karena dari segi yuridis tidak disyaratkan demikian. Lain halnya dengan dokter dalam melakukan tugas pengobatan terhadap pasien. Dokter harus mempunyai izin praktik terlebih dahulu. Lagipula, dokter terikat kode etik profesi.

Sejak seseorang merasa sakit, mereka ingin dirinya dapat sembuh. Kalau ia memutuskan untuk berobat ke dokter, ia akan menerima peran sebagai pasien. Di mana, peran pasien ini diliputi rasa saling ketergantungan terhadap dokter. Pasien yang demikian mempunyai peran sangat lemah dan selalu menurut apa yang dikatakan dokter.

Di sisi lain, dokter tampak kedudukannya lebih tinggi dari pasien. Sehingga hak-hak pasien selalu dimonopoli oleh pihak dokter. Padahal tidak demikian yang seharusnya. Kedudukan dokter dengan pasien adalah sejajar. Di antara keduanya diletakkan tanggung jawab yang berbeda.

Dokter berkewajiban dan bertanggung jawab atas segala risiko yang berhubungan dengan pengobatannya. Sedangkan pasien harus mematuhi nasihat dokter, sepanjang masih sesuai dengan kesepakatan atau kehendak pasien sendiri. Pertimbangan pengobatan terhadap pasien tidak diabaikan begitu saja oleh dokter, bahkan bila terjadi akibat kelalaian dokter terhadap pasien yang menimbulkan kerugian, pasien dapat menuntut ganti rugi.

Hubungan dokter dengan pasien tidak hanya bersifat pelayanan medis, tetapi menyangkut segi yuridis dan tuntutan hukum dari pihak pasien, bila pasien merasa dirugikan akibat kelalaian atau tindakan dokter yang berakibat fatal bagi pasien.

Persetujuan pasien atas tindakan medis oleh dokter haruslah dilandaskan atas informasi dari dokter melalui informed consent. Dokter punya kewajiban untuk menghormati pendapat pasien. Ia boleh membujuk pasien dan menasihati agar pasien setuju untuk dilakukan tindakan medis. Tetapi tidak boleh memaksakan persetujuan. Sebab pasien mempunyai otonomi moral, yaitu hak dan kewajiban untuk menentukan sendiri tindakan dan mempertanggungjawabkan sendiri.

Informasi dari dokter melalui informed consent mempunyai peran sentral dalam keseimbangan hubungan dokter dan pasien. Pasien punya hak untuk tahu dan mengerti apa penyakitnya. Sebaliknya, dokter punya kewajiban memberikan pengobatan dengan standar medis berdasar ilmu kedokteran. Tidak bisa seenaknya dokter melakukan tindakan medis. Dokter wajib menjelaskan secara utuh, tindakan medis yang akan dilakukan.

Pandemi banyak menjadi sorotan masyarakat. Bahwa pasien Covid-19 tidak mau dinyatakan penyakitnya adalah Covid-19. Hal ini menuntut dokter dan paramedis memberikan informasi secara utuh dan transparan kepada pasien, tentang klasifikasi penyakit Covid-19.

Penting informed consent ini dalam tata kelola hubungan pasien dan dokter akan memberikan rasa kenyamanan yang lebih jauh bagi hubungan hukum dokter dengan pasien. Idealitas hubungan hukum harus harmonis dan tidak menimbulkan gejolak hukum ketidakpuasan pelayanan medis. Akibat minimnya informed consent yang diberikan kepada pasien akan menyebabkan keruntuhan percaya diri pasien dalam hal kesembuhan penyakitnya.

Dokter dalam memberikan informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta pasien. Kecuali apabila ternyata menurut pertimbangan dokter dapat memperburuk keadaan pasien. Adanya persetujuan antara dokter dengan pasien dalam melakukan pelayanan medis, menjadikan keduanya mempunyai hak dan kewajiban.  

Hak-hak pasien misalnya: a. Hak atas informasi. b. Hak untuk memberikan informed consent. c. Hak atas kerahasiaan mengenai penyakitnya. d. Hak atas iktikad baik dari dokter. h. Hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang sebaik-baiknya. 

Sementara kewajiban pasien selain memberikan imbalan jasa wajib memberikan informasi mengenai penyakitnya pada dokter serta mematuhi nasihat dokter dan menghormati privasi dokter.

Idealitas hubungan hukum antara dokter dengan pasien harus terlihat dan diperlukan adanya kesepakatan atau persetujuan yang lazim disebut dengan informed consent. Karena dengan adanya informed consent masing-masing pihak akan merasa terlindungi oleh hukum. Kurangnya informasi yang diberikan oleh dokter atau bahkan sama sekali tidak diberikan yang kemudian membawa akibat kerugian pada pasien. Yang kemudian menyebabkan timbulnya tanggung jawab hukum dokter atas tuntutan dan gugatan dari pasien.

Penyimpangan tindakan medis yang dilakukan dokter yang menyebabkan kerugian pasien itu disebut dengan malpraktik. Yakni penyimpangan dalam menjalankan profesinya sebagai dokter.

Malpraktik dokter bisa dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum pidana dan perdata. Dalam bidang hukum perdata ditemukan dalam hal misalnya: a. Melakukan wanprestasi sebagai pasal 1239 KUH Perdata. b. melakukan perbuatan melanggar hukum pasal 1365 KUH Perdata. c. Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian yakni pasal 1366 KUH Perdata. d. Melakukan pekerjaan sebagai penanggung jawab pasal 1367 KUH Perdata.

Sedangkan dalam KUHP bisa diterapkan pasal 359 dan pasal 360 KUHP. Terhadap malpraktiknya dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien. Pasal 359 KUHP ”Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang lain mati dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Sedangkan pasal 360 yaitu ayat (1) ”Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara  selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Dengan demikian dokter tidak bisa seenaknya melakukan tindakan medis, tetapi harus ada keseimbangan hubungan melalui informed consent sebagai kontrol hak hukum antara pasien dan dokter.

Dengan mewabahnya penyakit Covid-19, para dokter dan tenaga medis harus lebih menyeimbangkan informed consent sebagai ikhtiar informasi penyakit yang diderita pasien tidak semata menjadi milik dokter dan paramedis. Tapi hak pasien untuk lebih mengetahui penyakitnya itu lebih utama. Agar tidak ada teriakan hak yang dilakukan oleh pasien dan keluarganya.

Para dokter dan tenaga medis harus lebih cerdas memberikan informasi penyakit dan layanan medis yang dilakukan. Ketidakpahaman informasi menyebabkan ketidaknyamanan pasien dan tentu ketidaknyamanan bagi dokter dan paramedis. Sudah waktunya monopoli hubungan hukum dan hubungan medis antara dokter dan pasien diakhiri. Dengan memberikan informed consent yang utuh dalam penanganan penyakit yang diderita oleh pasien.

Hak-hak yang melekat dokter dan pasien beserta kewajibannya harus seimbang. Idealisme hubungan antara dokter dan pasien harmonis dan selalu ada kejujuran informasi medis yang terukur. Semuanya itu demi kenyamanan dokter, paramedis, dan pasien dalam tata kelola penyembuhan penyakit.

Apalagi di masa pandemi, segala tindakan medis dan informasi jenis penyakit pasien benar-benar harus jujur. Tidak ada lagi monopoli hubungan antara dokter dengan pasien. Agar semua merasa nyaman dalam hubungan antara dokter dan pasien. Yang akhirnya tidak akan menimbulkan gejolak. Semuanya serba nyaman dalam sikap dan tindakan penyembuhan oleh dokter terhadap pasien. Semoga. (*)

 

*) Dosen Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.

PERSEBARAN wabah penyakit Covid-19 semakin hari semakin tidak terbendung. Kondisi yang demikian menyebabkan semakin banyak orang yang sakit. Lalu ke rumah sakit dengan menyandang status pasien, sebagai orang yang sakit. Di rumah sakit bersentuhan dan berhubungan dengan dokter beserta paramedis.

Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan antara subjek hukum. Masing-masing punya peran tersendiri. Dokter selaku tenaga medis, sementara pasien adalah sebagai orang yang sakit. Hubungan keduanya adalah hubungan interaksi dalam hal medis dalam upaya mencapai kesembuhan bagi pasien.

Otoritas kesembuhan pasien ada pada dokter selaku pihak yang mempunyai ilmu kedokteran dan ilmu medis. Diagnosis penyakit yang diderita pasien menjadi kewenangan utuh dokter. Dokter yang bisa menentukan jenis penyakit apa yang diderita pasien. Di masa pandemi Covid-19, banyak riak gelisah dan disharmoni antara rumah sakit, dokter, dan pasien.

Pada umumnya, pasien dan keluarga teriak keras apabila status pasien yang dideritanya mempunyai penyakit Covid-19. Seakan Covid-19 adalah momok yang sangat menakutkan. Status di masyarakat apabila menjadi pasien Covid-19 akan dijauhi masyarakat sekitar.

Sebenarnya, hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan yang biasa. Yakni hubungan dalam rangka suatu kesembuhan penyakit. Namun, hubungan akan menjadi runtuh saat terjadi tidak saling percaya antara dokter dengan pasien.

Dalam penyembuhan suatu penyakit yang dilakukan dokter terhadap pasien, haruslah dibedakan dengan penyembuhan yang dilakukan dukun. Seorang dukun yang menyembuhkan suatu penyakit tidak diharuskan mempunyai izin praktik, karena dari segi yuridis tidak disyaratkan demikian. Lain halnya dengan dokter dalam melakukan tugas pengobatan terhadap pasien. Dokter harus mempunyai izin praktik terlebih dahulu. Lagipula, dokter terikat kode etik profesi.

Sejak seseorang merasa sakit, mereka ingin dirinya dapat sembuh. Kalau ia memutuskan untuk berobat ke dokter, ia akan menerima peran sebagai pasien. Di mana, peran pasien ini diliputi rasa saling ketergantungan terhadap dokter. Pasien yang demikian mempunyai peran sangat lemah dan selalu menurut apa yang dikatakan dokter.

Di sisi lain, dokter tampak kedudukannya lebih tinggi dari pasien. Sehingga hak-hak pasien selalu dimonopoli oleh pihak dokter. Padahal tidak demikian yang seharusnya. Kedudukan dokter dengan pasien adalah sejajar. Di antara keduanya diletakkan tanggung jawab yang berbeda.

Dokter berkewajiban dan bertanggung jawab atas segala risiko yang berhubungan dengan pengobatannya. Sedangkan pasien harus mematuhi nasihat dokter, sepanjang masih sesuai dengan kesepakatan atau kehendak pasien sendiri. Pertimbangan pengobatan terhadap pasien tidak diabaikan begitu saja oleh dokter, bahkan bila terjadi akibat kelalaian dokter terhadap pasien yang menimbulkan kerugian, pasien dapat menuntut ganti rugi.

Hubungan dokter dengan pasien tidak hanya bersifat pelayanan medis, tetapi menyangkut segi yuridis dan tuntutan hukum dari pihak pasien, bila pasien merasa dirugikan akibat kelalaian atau tindakan dokter yang berakibat fatal bagi pasien.

Persetujuan pasien atas tindakan medis oleh dokter haruslah dilandaskan atas informasi dari dokter melalui informed consent. Dokter punya kewajiban untuk menghormati pendapat pasien. Ia boleh membujuk pasien dan menasihati agar pasien setuju untuk dilakukan tindakan medis. Tetapi tidak boleh memaksakan persetujuan. Sebab pasien mempunyai otonomi moral, yaitu hak dan kewajiban untuk menentukan sendiri tindakan dan mempertanggungjawabkan sendiri.

Informasi dari dokter melalui informed consent mempunyai peran sentral dalam keseimbangan hubungan dokter dan pasien. Pasien punya hak untuk tahu dan mengerti apa penyakitnya. Sebaliknya, dokter punya kewajiban memberikan pengobatan dengan standar medis berdasar ilmu kedokteran. Tidak bisa seenaknya dokter melakukan tindakan medis. Dokter wajib menjelaskan secara utuh, tindakan medis yang akan dilakukan.

Pandemi banyak menjadi sorotan masyarakat. Bahwa pasien Covid-19 tidak mau dinyatakan penyakitnya adalah Covid-19. Hal ini menuntut dokter dan paramedis memberikan informasi secara utuh dan transparan kepada pasien, tentang klasifikasi penyakit Covid-19.

Penting informed consent ini dalam tata kelola hubungan pasien dan dokter akan memberikan rasa kenyamanan yang lebih jauh bagi hubungan hukum dokter dengan pasien. Idealitas hubungan hukum harus harmonis dan tidak menimbulkan gejolak hukum ketidakpuasan pelayanan medis. Akibat minimnya informed consent yang diberikan kepada pasien akan menyebabkan keruntuhan percaya diri pasien dalam hal kesembuhan penyakitnya.

Dokter dalam memberikan informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien baik diminta maupun tidak diminta pasien. Kecuali apabila ternyata menurut pertimbangan dokter dapat memperburuk keadaan pasien. Adanya persetujuan antara dokter dengan pasien dalam melakukan pelayanan medis, menjadikan keduanya mempunyai hak dan kewajiban.  

Hak-hak pasien misalnya: a. Hak atas informasi. b. Hak untuk memberikan informed consent. c. Hak atas kerahasiaan mengenai penyakitnya. d. Hak atas iktikad baik dari dokter. h. Hak untuk mendapatkan pelayanan medis yang sebaik-baiknya. 

Sementara kewajiban pasien selain memberikan imbalan jasa wajib memberikan informasi mengenai penyakitnya pada dokter serta mematuhi nasihat dokter dan menghormati privasi dokter.

Idealitas hubungan hukum antara dokter dengan pasien harus terlihat dan diperlukan adanya kesepakatan atau persetujuan yang lazim disebut dengan informed consent. Karena dengan adanya informed consent masing-masing pihak akan merasa terlindungi oleh hukum. Kurangnya informasi yang diberikan oleh dokter atau bahkan sama sekali tidak diberikan yang kemudian membawa akibat kerugian pada pasien. Yang kemudian menyebabkan timbulnya tanggung jawab hukum dokter atas tuntutan dan gugatan dari pasien.

Penyimpangan tindakan medis yang dilakukan dokter yang menyebabkan kerugian pasien itu disebut dengan malpraktik. Yakni penyimpangan dalam menjalankan profesinya sebagai dokter.

Malpraktik dokter bisa dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum pidana dan perdata. Dalam bidang hukum perdata ditemukan dalam hal misalnya: a. Melakukan wanprestasi sebagai pasal 1239 KUH Perdata. b. melakukan perbuatan melanggar hukum pasal 1365 KUH Perdata. c. Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian yakni pasal 1366 KUH Perdata. d. Melakukan pekerjaan sebagai penanggung jawab pasal 1367 KUH Perdata.

Sedangkan dalam KUHP bisa diterapkan pasal 359 dan pasal 360 KUHP. Terhadap malpraktiknya dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien. Pasal 359 KUHP ”Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang lain mati dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Sedangkan pasal 360 yaitu ayat (1) ”Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara  selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Dengan demikian dokter tidak bisa seenaknya melakukan tindakan medis, tetapi harus ada keseimbangan hubungan melalui informed consent sebagai kontrol hak hukum antara pasien dan dokter.

Dengan mewabahnya penyakit Covid-19, para dokter dan tenaga medis harus lebih menyeimbangkan informed consent sebagai ikhtiar informasi penyakit yang diderita pasien tidak semata menjadi milik dokter dan paramedis. Tapi hak pasien untuk lebih mengetahui penyakitnya itu lebih utama. Agar tidak ada teriakan hak yang dilakukan oleh pasien dan keluarganya.

Para dokter dan tenaga medis harus lebih cerdas memberikan informasi penyakit dan layanan medis yang dilakukan. Ketidakpahaman informasi menyebabkan ketidaknyamanan pasien dan tentu ketidaknyamanan bagi dokter dan paramedis. Sudah waktunya monopoli hubungan hukum dan hubungan medis antara dokter dan pasien diakhiri. Dengan memberikan informed consent yang utuh dalam penanganan penyakit yang diderita oleh pasien.

Hak-hak yang melekat dokter dan pasien beserta kewajibannya harus seimbang. Idealisme hubungan antara dokter dan pasien harmonis dan selalu ada kejujuran informasi medis yang terukur. Semuanya itu demi kenyamanan dokter, paramedis, dan pasien dalam tata kelola penyembuhan penyakit.

Apalagi di masa pandemi, segala tindakan medis dan informasi jenis penyakit pasien benar-benar harus jujur. Tidak ada lagi monopoli hubungan antara dokter dengan pasien. Agar semua merasa nyaman dalam hubungan antara dokter dan pasien. Yang akhirnya tidak akan menimbulkan gejolak. Semuanya serba nyaman dalam sikap dan tindakan penyembuhan oleh dokter terhadap pasien. Semoga. (*)

 

*) Dosen Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/