alexametrics
23 C
Banyuwangi
Wednesday, August 17, 2022

Goodwill dalam Pelayanan Publik di Banyuwangi

PEMERINTAH memiliki tugas terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Harapan dan tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan prima.

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017, pelayanan prima adalah pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Inti pelayanan prima yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah goodwill.

Goodwill dapat diartikan sebagai iktikad atau kemauan baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Wujud goodwill dalam pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah penetapan salah satu isu strategis dalam periode kepemimpinan Bupati Banyuwangi.

Peningkatan kualitas pelayanan publik ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi sebagai salah satu isu strategis karena kualitas pelayanan publik cenderung rendah. Peningkatan kualitas pelayanan akhirnya dijadikan salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Implementasi goodwill dalam pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi dan Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi meresmikan MPP Banyuwangi pada tanggal 6 Oktober 2017 dan diakui sebagai MPP pertama di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten. MPP Banyuwangi yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan output dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke Negara Georgia dan Azerbaijan.

MPP Banyuwangi merupakan satu unit penyelenggaraan pelayanan publik yang mengintegrasikan beberapa unit penyelenggaraan pelayanan publik di satu tempat. Sejak awal peresmian MPP Banyuwangi telah menyelenggarakan pelayanan publik sebanyak 88 jenis layanan. Pada tahun 2018 MPP Banyuwangi telah mampu menyelenggarakan pelayanan publik sebanyak 199 jenis layanan dan terus mengalami peningkatan jenis pelayanan publik yang diselenggarakan sehingga pada tahun 2019 sebanyak 213 jenis layanan.

Berdasar data terakhir di tahun 2020, MPP Banyuwangi telah mampu menyelenggarakan pelayanan publik sebanyak 237 jenis layanan. Penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Banyuwangi tersebut mengintegrasikan 10 unit penyelenggara pelayanan publik dari komponen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan 14 unit penyelenggara pelayanan publik dari instansi vertikal (BUMN, BUMD, dan swasta).

Baca Juga :  Realita di Balik Tanah Surga

Pelayanan prima yang diselenggarakan oleh MPP Banyuwangi dapat diwujudkan dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa aspek yang memengaruhi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik yaitu penetapan kebijakan pelayanan, aspek ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai, aspek profesionalisme petugas layanan publik, aspek tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan aspek inovasi pelayanan publik.  

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat membentuk Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi. Pasar Pelayanan Publik tersebut berlokasi di Kecamatan Genteng dan Kecamatan Rogojampi. Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng diresmikan oleh Bupati Banyuwangi bersama Menteri Dalam Negeri tanggal 25 April 2019 bersamaan dengan Hari Otonomi Daerah.

Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng telah mampu menyelenggarakan pelayanan sebanyak 118 jenis layanan. Pasar Pelayanan Publik di Rogojampi yang diresmikan pada tanggal 19 Desember 2019 atau sehari setelah Hari Jadi Banyuwangi ke-248 tahun telah mampu menyelenggarakan layanan publik sebanyak 98 jenis layanan.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi pembentukan Pasar Pelayanan Publik di Rogojampi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Beliau mengatakan, ”Saya lihat untuk saat ini pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi paling bagus dan bisa direplikasi ke daerah lain”.

Pembentukan MPP Banyuwangi dan Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi merupakan salah satu inovasi bidang pelayanan publik dan solusi dalam rangka mengatasi permasalahan kualitas pelayanan publik yang cenderung rendah di Kabupaten Banyuwangi. Solusi ini dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberikan lebih banyak pilihan atas unit penyelenggara pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

MPP Banyuwangi dan Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi sebagai inovasi pelayanan publik telah direplikasi oleh banyak Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selaku penyelenggara MPP Banyuwangi dan Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi pada Tahun 2018 sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik (B) dan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik (A-) pada tahun 2019.

Baca Juga :  Enam Langkah Menggapai Cinta Allah

Berdasar hasil survei oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa pembentukan MPP selain untuk peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten. Hal ini dibenarkan oleh Prof Dr Diah Natalisa MBA selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dia menyatakan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2020, MPP yang telah dibangun di 24 kabupaten dan kota mendapat banyak respons positif dari masyarakat.

Diah menyebut dari hasil survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019, MPP mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri. Selanjutnya, pada tahun 2018 dari 6,6 triliun rupiah naik sekitar 31% menjadi 8,6 miliar rupiah di tahun 2019. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah dengan melalui MPP.

Inovasi pelayanan publik berupa MPP Banyuwangi dan Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik ke arah paperless. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) berbasis Informasi Teknologi (IT) ke depan tidak hanya diarahkan pada aspek kualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur tetapi lebih kepada aspek efektif dan efisien.

Penyederhanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara terus-menerus memastikan masyarakat tidak perlu lagi harus bertatap muka secara langsung dengan petugas pelayanan, tetapi cukup dengan implementasi pelayanan publik secara online untuk semua jenis pelayanan publik. Muara akhir penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat memuaskan adalah trust masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (*)

*) Juara 3 Lomba Esai 10 Tahun Banyuwangi Penuh Inovasi Kategori ASN.

PEMERINTAH memiliki tugas terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Harapan dan tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan prima.

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017, pelayanan prima adalah pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Inti pelayanan prima yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah goodwill.

Goodwill dapat diartikan sebagai iktikad atau kemauan baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Wujud goodwill dalam pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah penetapan salah satu isu strategis dalam periode kepemimpinan Bupati Banyuwangi.

Peningkatan kualitas pelayanan publik ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi sebagai salah satu isu strategis karena kualitas pelayanan publik cenderung rendah. Peningkatan kualitas pelayanan akhirnya dijadikan salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Implementasi goodwill dalam pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi dan Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi meresmikan MPP Banyuwangi pada tanggal 6 Oktober 2017 dan diakui sebagai MPP pertama di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten. MPP Banyuwangi yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan output dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ke Negara Georgia dan Azerbaijan.

MPP Banyuwangi merupakan satu unit penyelenggaraan pelayanan publik yang mengintegrasikan beberapa unit penyelenggaraan pelayanan publik di satu tempat. Sejak awal peresmian MPP Banyuwangi telah menyelenggarakan pelayanan publik sebanyak 88 jenis layanan. Pada tahun 2018 MPP Banyuwangi telah mampu menyelenggarakan pelayanan publik sebanyak 199 jenis layanan dan terus mengalami peningkatan jenis pelayanan publik yang diselenggarakan sehingga pada tahun 2019 sebanyak 213 jenis layanan.

Berdasar data terakhir di tahun 2020, MPP Banyuwangi telah mampu menyelenggarakan pelayanan publik sebanyak 237 jenis layanan. Penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Banyuwangi tersebut mengintegrasikan 10 unit penyelenggara pelayanan publik dari komponen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan 14 unit penyelenggara pelayanan publik dari instansi vertikal (BUMN, BUMD, dan swasta).

Baca Juga :  Rekonstruksi Pancasila Sebagai Etika Pelayanan Publik

Pelayanan prima yang diselenggarakan oleh MPP Banyuwangi dapat diwujudkan dengan melakukan perbaikan terhadap beberapa aspek yang memengaruhi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik yaitu penetapan kebijakan pelayanan, aspek ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai, aspek profesionalisme petugas layanan publik, aspek tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan aspek inovasi pelayanan publik.  

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat membentuk Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi. Pasar Pelayanan Publik tersebut berlokasi di Kecamatan Genteng dan Kecamatan Rogojampi. Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng diresmikan oleh Bupati Banyuwangi bersama Menteri Dalam Negeri tanggal 25 April 2019 bersamaan dengan Hari Otonomi Daerah.

Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Genteng telah mampu menyelenggarakan pelayanan sebanyak 118 jenis layanan. Pasar Pelayanan Publik di Rogojampi yang diresmikan pada tanggal 19 Desember 2019 atau sehari setelah Hari Jadi Banyuwangi ke-248 tahun telah mampu menyelenggarakan layanan publik sebanyak 98 jenis layanan.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi pembentukan Pasar Pelayanan Publik di Rogojampi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Beliau mengatakan, ”Saya lihat untuk saat ini pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi paling bagus dan bisa direplikasi ke daerah lain”.

Pembentukan MPP Banyuwangi dan Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi merupakan salah satu inovasi bidang pelayanan publik dan solusi dalam rangka mengatasi permasalahan kualitas pelayanan publik yang cenderung rendah di Kabupaten Banyuwangi. Solusi ini dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberikan lebih banyak pilihan atas unit penyelenggara pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

MPP Banyuwangi dan Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi sebagai inovasi pelayanan publik telah direplikasi oleh banyak Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan penghargaan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi selaku penyelenggara MPP Banyuwangi dan Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi pada Tahun 2018 sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik (B) dan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik (A-) pada tahun 2019.

Baca Juga :  Master Pisau Palet

Berdasar hasil survei oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa pembentukan MPP selain untuk peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten. Hal ini dibenarkan oleh Prof Dr Diah Natalisa MBA selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dia menyatakan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2020, MPP yang telah dibangun di 24 kabupaten dan kota mendapat banyak respons positif dari masyarakat.

Diah menyebut dari hasil survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019, MPP mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri. Selanjutnya, pada tahun 2018 dari 6,6 triliun rupiah naik sekitar 31% menjadi 8,6 miliar rupiah di tahun 2019. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah dengan melalui MPP.

Inovasi pelayanan publik berupa MPP Banyuwangi dan Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik ke arah paperless. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) berbasis Informasi Teknologi (IT) ke depan tidak hanya diarahkan pada aspek kualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur tetapi lebih kepada aspek efektif dan efisien.

Penyederhanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara terus-menerus memastikan masyarakat tidak perlu lagi harus bertatap muka secara langsung dengan petugas pelayanan, tetapi cukup dengan implementasi pelayanan publik secara online untuk semua jenis pelayanan publik. Muara akhir penyelenggaraan pelayanan publik yang sangat memuaskan adalah trust masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (*)

*) Juara 3 Lomba Esai 10 Tahun Banyuwangi Penuh Inovasi Kategori ASN.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/