alexametrics
28.1 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Menakar Cadangan Beras di Tengah Meningkatnya Kemiskinan dan Bencana

Ketersediaan pangan merupakan salah satu pengendali kemiskinan dan inflasi. Oleh karena itu keberadaan dan stabilitas harganya harus dijaga, agar masyarakat terutama kalangan bawah tetap bisa menjangkau untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan harga pangan yang murah inflasi akan lebih terkendali. Jika inflasi terkendali maka perekonomian akan berjalan lebih dinamis. Kegiatan ekonomi yang berjalan lancar akan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini berpengaruh kuat terhadap penurunan angka kemiskinan di suatu wilayah.

Menurut data yang dirilis BPS, penduduk miskin September 2020, tercatat sebanyak 27,55 juta jiwa (10,19%). Angka ini meningkat 1,13 juta jiwa dibandingkan penduduk miskin bulan Maret 2020. Pandemi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kemiskinan di Indonesia. Akibat pandemi yang terdeteksi sekitar bulan Maret 2020, perekonomian hampir semua negara termasuk Indonesia sangat terpukul. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun sebesar minus 2,07 persen, jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh positif mencapai 5,02 persen.

Penurunan ini menjadikan sektor-sektor penopang ekonomi yang saling berkaitan seperti industri, transportasi, konstruksi, dan kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata menjadi lesu. Terpuruknya sektor-sektor tersebut menyebabkan tingginya angka pengangguran akibat usaha yang tutup dan PHK. Kondisi inilah yang memberikan kontribusi peningkatan penduduk miskin September 2020.

Pemerintah terus berupaya dengan berbagai program bantuan sosial, baik berupa bantuan langsung tunai maupun bantuan nontunai untuk mengendalikan stabilitas perekonomian. Bantuan ini sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi tetap terus terpacu. Rendahnya pendapatan terutama kalangan 40 persen terbawah akan mengikis kemampuan daya beli mereka. Untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, pemerintah harus tetap berjuang menjaga daya beli masyarakat dan mengamankan stok pangan, terutama untuk masyarakat miskin. Karena bagi mereka kebutuhan pangan adalah suatu keniscayaan.

Di tengah upaya perjuangan pemerintah mengendalikan virus Covid-19 yang belum usai, bencana alam yang terjadi menjelang akhir tahun 2020 menambah beban pemerintah dalam upaya membangkitkan gairah ekonomi nasional. Banjir dan tanah longsor mendominasi bencana alam tahun 2020. Hal ini tentu semakin menyulitkan pemerintah akibat lumpuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Bencana alam dapat menutup akses bagi kebutuhan masyarakat. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus menjaga dan memberikan bantuan setidaknya pangan agar kelangsungan hidup mereka tetap berjalan. Beban ini akan merongrong cadangan pangan nasional, terutama cadangan beras yang merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kesiapan pemerintah dipertaruhkan dalam menyediakan cadangan pangan di tengah pandemi dan bencana alam ini.  Menurut data luas panen dan produksi gabah yang dirilis BPS pada 1 Maret 2021, produksi gabah nasional meningkat meskipun tidak cukup signifikan. Walaupun luas panen menurun 0,19 persen dari 10,68 juta hektare pada tahun 2019, menjadi 10,66 juta hektare pada tahun 2020, tetapi produksi gabah naik 0,08 persen dari 54,60 juta ton pada tahun 2019 menjadi 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2020. Jika dikonversi menjadi beras maka produksi beras tahun 2020 mencapai 31,33 juta ton, meningkat 0,07 persen dibanding produksi beras tahun 2019 yang mencapai 31,31 juta ton. Hasil ini tentu cukup menggembirakan bagi pemerintah, karena produktivitas padi tetap tinggi walaupun luas panen menurun yang ditandai dengan meningkatnya produksi.

Terjaganya produksi akan menjaga kestabilan harga baik harga di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang dirilis BPS pada 1 Maret 2021 adalah Rp 4.758 per kg, sedangkan di tingkat penggilingan rata-rata adalah Rp 4.683 per kg, harga ini lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang mencapai Rp 4.200 per kg di tingkat petani dan Rp 4.250 per kg di penggilingan. Harga beras premium pada tingkat penggilingan berada di bawah Rp 10.000 per kg. Kestabilan harga sudah bertahan mulai bulan Mei 2020 sampai bulan Februari 2021. Ini menunjukkan bahwa harga beras tidak mengalami gejolak yang berarti dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir.

Selain suplai, tingkat konsumsi masyarakat juga sangat memengaruhi harga beras, sedangkan kita tahu bahwa tingkat konsumsi beras sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa, jumlah ini meningkat sebanyak 32,6 juta jiwa dibandingkan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2010 yang tercatat sejumlah 237,63 juta jiwa. Penambahan penduduk di samping memberikan modal bagi pembangunan bangsa, tetapi juga menambah beban bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Penambahan penduduk mempunyai multiefek terhadap kondisi cadangan pangan nasional. Di samping bertambahnya beban perut yang harus diisi, penambahan penduduk juga mengakibatkan pergeseran alih fungsi lahan produktif menjadi permukiman, jalan, kawasan industri, dan lain sebagainya. Tentu hal ini mempunyai dampak negatif bagi penyediaan lahan produksi pangan.

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi terakhir yang dilaksanakan BPS, konsumsi beras dalam rumah tangga per kapita rata-rata penduduk Indonesia adalah 6,41 kg per kapita per bulan. Sehingga dalam setahun konsumsi beras penduduk dalam rumah tangga secara nasional mencapai 20,78 juta ton. Dari hasil survei Kajian Bahan Pokok terakhir, konsumsi beras di luar rumah tangga digunakan sebagai bahan baku industri, restoran dan rumah makan dan lainnya adalah 29,97 kg per kapita per tahun. Jika dikalikan jumlah penduduk konsumsi beras di luar rumah tangga mencapai 8,10 juta ton. Sehingga total konsumsi beras mencapai 28,88 juta ton. Dilihat dari rata-rata konsumsi, produksi beras kita surplus 2,45 juta ton. Tetapi tetap dibutuhkan impor beras untuk keseimbangan cadangan di musim paceklik.

Ketersediaan bahan pangan yang cukup juga harus didukung harga yang relatif stabil. Fluktuasi harga gabah menjadi sebuah dilema bagi pemerintah, di satu sisi kenaikan harga gabah tentu meningkatkan kesejahteraan petani. Tetapi di sisi lain, kenaikan harga beras juga memicu inflasi. Pemerintah harus menjaga kestabilan pada harga yang paling optimal, sehingga petani sebagai produsen dan penduduk sebagai konsumen sama-sama merasa tidak dirugikan. Pemerintah juga harus mempertahankan stimulus bagi petani tanaman pangan melalui program bantuan baik modal, benih, pupuk, dan sarana produksi pertanian untuk mendukung terciptanya usaha pertanian berbiaya murah, kestabilan harga beras di pasaran tetap terjaga.

Beras bukanlah satu-satunya bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Masih ada beberapa kebutuhan bahan pokok makanan lainnya yang harus tetap menjadi perhatian pemerintah seperti gula, minyak goreng, telur, sayuran, dan lain sebagainya, Ketersediaan pangan yang cukup serta harga yang murah setidaknya mengurangi beban pemerintah dalam upaya mengurangi penduduk miskin, di tengah pandemi dan hantaman bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Program diversifikasi pangan juga harus lebih ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. (*)

 

*) Statistisi Madya BPS Provinsi Jawa Timur.

Ketersediaan pangan merupakan salah satu pengendali kemiskinan dan inflasi. Oleh karena itu keberadaan dan stabilitas harganya harus dijaga, agar masyarakat terutama kalangan bawah tetap bisa menjangkau untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan harga pangan yang murah inflasi akan lebih terkendali. Jika inflasi terkendali maka perekonomian akan berjalan lebih dinamis. Kegiatan ekonomi yang berjalan lancar akan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini berpengaruh kuat terhadap penurunan angka kemiskinan di suatu wilayah.

Menurut data yang dirilis BPS, penduduk miskin September 2020, tercatat sebanyak 27,55 juta jiwa (10,19%). Angka ini meningkat 1,13 juta jiwa dibandingkan penduduk miskin bulan Maret 2020. Pandemi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kemiskinan di Indonesia. Akibat pandemi yang terdeteksi sekitar bulan Maret 2020, perekonomian hampir semua negara termasuk Indonesia sangat terpukul. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun sebesar minus 2,07 persen, jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh positif mencapai 5,02 persen.

Penurunan ini menjadikan sektor-sektor penopang ekonomi yang saling berkaitan seperti industri, transportasi, konstruksi, dan kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata menjadi lesu. Terpuruknya sektor-sektor tersebut menyebabkan tingginya angka pengangguran akibat usaha yang tutup dan PHK. Kondisi inilah yang memberikan kontribusi peningkatan penduduk miskin September 2020.

Pemerintah terus berupaya dengan berbagai program bantuan sosial, baik berupa bantuan langsung tunai maupun bantuan nontunai untuk mengendalikan stabilitas perekonomian. Bantuan ini sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi tetap terus terpacu. Rendahnya pendapatan terutama kalangan 40 persen terbawah akan mengikis kemampuan daya beli mereka. Untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, pemerintah harus tetap berjuang menjaga daya beli masyarakat dan mengamankan stok pangan, terutama untuk masyarakat miskin. Karena bagi mereka kebutuhan pangan adalah suatu keniscayaan.

Di tengah upaya perjuangan pemerintah mengendalikan virus Covid-19 yang belum usai, bencana alam yang terjadi menjelang akhir tahun 2020 menambah beban pemerintah dalam upaya membangkitkan gairah ekonomi nasional. Banjir dan tanah longsor mendominasi bencana alam tahun 2020. Hal ini tentu semakin menyulitkan pemerintah akibat lumpuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Bencana alam dapat menutup akses bagi kebutuhan masyarakat. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus menjaga dan memberikan bantuan setidaknya pangan agar kelangsungan hidup mereka tetap berjalan. Beban ini akan merongrong cadangan pangan nasional, terutama cadangan beras yang merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kesiapan pemerintah dipertaruhkan dalam menyediakan cadangan pangan di tengah pandemi dan bencana alam ini.  Menurut data luas panen dan produksi gabah yang dirilis BPS pada 1 Maret 2021, produksi gabah nasional meningkat meskipun tidak cukup signifikan. Walaupun luas panen menurun 0,19 persen dari 10,68 juta hektare pada tahun 2019, menjadi 10,66 juta hektare pada tahun 2020, tetapi produksi gabah naik 0,08 persen dari 54,60 juta ton pada tahun 2019 menjadi 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2020. Jika dikonversi menjadi beras maka produksi beras tahun 2020 mencapai 31,33 juta ton, meningkat 0,07 persen dibanding produksi beras tahun 2019 yang mencapai 31,31 juta ton. Hasil ini tentu cukup menggembirakan bagi pemerintah, karena produktivitas padi tetap tinggi walaupun luas panen menurun yang ditandai dengan meningkatnya produksi.

Terjaganya produksi akan menjaga kestabilan harga baik harga di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang dirilis BPS pada 1 Maret 2021 adalah Rp 4.758 per kg, sedangkan di tingkat penggilingan rata-rata adalah Rp 4.683 per kg, harga ini lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang mencapai Rp 4.200 per kg di tingkat petani dan Rp 4.250 per kg di penggilingan. Harga beras premium pada tingkat penggilingan berada di bawah Rp 10.000 per kg. Kestabilan harga sudah bertahan mulai bulan Mei 2020 sampai bulan Februari 2021. Ini menunjukkan bahwa harga beras tidak mengalami gejolak yang berarti dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir.

Selain suplai, tingkat konsumsi masyarakat juga sangat memengaruhi harga beras, sedangkan kita tahu bahwa tingkat konsumsi beras sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa, jumlah ini meningkat sebanyak 32,6 juta jiwa dibandingkan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2010 yang tercatat sejumlah 237,63 juta jiwa. Penambahan penduduk di samping memberikan modal bagi pembangunan bangsa, tetapi juga menambah beban bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Penambahan penduduk mempunyai multiefek terhadap kondisi cadangan pangan nasional. Di samping bertambahnya beban perut yang harus diisi, penambahan penduduk juga mengakibatkan pergeseran alih fungsi lahan produktif menjadi permukiman, jalan, kawasan industri, dan lain sebagainya. Tentu hal ini mempunyai dampak negatif bagi penyediaan lahan produksi pangan.

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi terakhir yang dilaksanakan BPS, konsumsi beras dalam rumah tangga per kapita rata-rata penduduk Indonesia adalah 6,41 kg per kapita per bulan. Sehingga dalam setahun konsumsi beras penduduk dalam rumah tangga secara nasional mencapai 20,78 juta ton. Dari hasil survei Kajian Bahan Pokok terakhir, konsumsi beras di luar rumah tangga digunakan sebagai bahan baku industri, restoran dan rumah makan dan lainnya adalah 29,97 kg per kapita per tahun. Jika dikalikan jumlah penduduk konsumsi beras di luar rumah tangga mencapai 8,10 juta ton. Sehingga total konsumsi beras mencapai 28,88 juta ton. Dilihat dari rata-rata konsumsi, produksi beras kita surplus 2,45 juta ton. Tetapi tetap dibutuhkan impor beras untuk keseimbangan cadangan di musim paceklik.

Ketersediaan bahan pangan yang cukup juga harus didukung harga yang relatif stabil. Fluktuasi harga gabah menjadi sebuah dilema bagi pemerintah, di satu sisi kenaikan harga gabah tentu meningkatkan kesejahteraan petani. Tetapi di sisi lain, kenaikan harga beras juga memicu inflasi. Pemerintah harus menjaga kestabilan pada harga yang paling optimal, sehingga petani sebagai produsen dan penduduk sebagai konsumen sama-sama merasa tidak dirugikan. Pemerintah juga harus mempertahankan stimulus bagi petani tanaman pangan melalui program bantuan baik modal, benih, pupuk, dan sarana produksi pertanian untuk mendukung terciptanya usaha pertanian berbiaya murah, kestabilan harga beras di pasaran tetap terjaga.

Beras bukanlah satu-satunya bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Masih ada beberapa kebutuhan bahan pokok makanan lainnya yang harus tetap menjadi perhatian pemerintah seperti gula, minyak goreng, telur, sayuran, dan lain sebagainya, Ketersediaan pangan yang cukup serta harga yang murah setidaknya mengurangi beban pemerintah dalam upaya mengurangi penduduk miskin, di tengah pandemi dan hantaman bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Program diversifikasi pangan juga harus lebih ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. (*)

 

*) Statistisi Madya BPS Provinsi Jawa Timur.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/