27.5 C
Banyuwangi
Tuesday, November 29, 2022

Regulasi Wajib Vaksin Meningitis Harus Dikaji Ulang

RADAR BANYUWANGI – Krisis vaksin meningitis memicu kepanikan di kalangan pengelola travel umrah. Gara-gara stok vaksin meningitis habis, jemaah terancam tidak bisa berangkat umrah.

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Banyuwangi Zaenal Abidin mengatakan, vaksin meningitis merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). ”Kalau Kemenag hanya memberikan rekomendasi pembuatan paspor untuk umrah,” kata Zaenal.

Tingginya animo masyarakat melaksanakan ibadah umrah, kata Zaenal, diduga karena selama dua tahun dilanda pandemi Covid-19, masyarakat tak bisa menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Tak heran, begitu ibadah umrah kembali dibuka, masyarakat berbondong-bondong melaksanakan ibadah umrah.

Pengurus Asosiasi Travel Umrah Banyuwangi Syamsul Anam mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mampu memprediksi ledakan jemaah umrah dari tanah air yang selama dua tahun terhenti akibat pandemi. Begitu ibadah umrah kembali dibuka, terjadi ledakan yang tidak bisa diantisipasi. Kondisi ini mengakibatkan menipisnya stok vaksin meningitis di sejumlah daerah.

Baca Juga :  Capaian Vaksinasi di Siliragung Rendah

Di sisi lain, kata Syamsul Anam, pemerintah hendaknya mengkaji ulang regulasi yang mewajibkan vaksin meningitis dan International Certificate of Vaccination (ICV) atau buku kuning bagi jemaah umrah. Pasalnya, negara tujuan Arab Saudi tidak mewajibkan itu. ”Pemerintah harus kembali meninjau atau merelaksasi terhadap peraturan vaksin meningitis tersebut terhadap negara yang dituju, apakah masih meminta vaksin meningitis atau tidak. Kalau tidak, buat apa kewajiban itu tetap dilakukan,” tegas pria yang juga Ketua KBIHU Ummul Quro’ ini.

Jika pemerintah yang dituju tetap menerapkan kebijakan tersebut, Kementerian Kesehatan juga harus menyediakan vaksin meningitis dan buku kuning yang cukup di setiap daerah. Jangan sampai ada jemaah umrah yang gagal berangkat karena KKP menutup sementara layanan vaksin meningitis sampai waktu yang belum ditentukan. ”Ini sangat merugikan masyarakat yang ingin beribadah ke Tanah Suci. Dalam persoalan ini pemerintah harus hadir,” tegas Sekretaris Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FKKBIHU) Banyuwangi ini.

Baca Juga :  Sudah Kantongi Tasreh Masuk Raudhah, Kloter 24 Tiba di Madinah

Hal senada juga diungkapkan Ketua FKKBIHU Banyuwangi Faisholi Harun. Menurutnya, jemaah umrah dari luar Banyuwangi seperti dari Madura juga ada yang mencari vaksin meningitis sampai ke Banyuwangi. Sebab, ada salah satu rumah sakit swasta di Banyuwangi saat ini masih memiliki stok vaksin meningitis dari Swiss, meski harganya mahal.

”Pemerintah harus secepatnya memberikan solusi cepat baik dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Agama terkait vaksin meningitis. Permintaan umrah di Indonesia cukup tinggi, termasuk di Banyuwangi,” tandas Ketua KBIHU Sabilillah Banyuwangi ini. (ddy/aif/c1)

RADAR BANYUWANGI – Krisis vaksin meningitis memicu kepanikan di kalangan pengelola travel umrah. Gara-gara stok vaksin meningitis habis, jemaah terancam tidak bisa berangkat umrah.

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Banyuwangi Zaenal Abidin mengatakan, vaksin meningitis merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). ”Kalau Kemenag hanya memberikan rekomendasi pembuatan paspor untuk umrah,” kata Zaenal.

Tingginya animo masyarakat melaksanakan ibadah umrah, kata Zaenal, diduga karena selama dua tahun dilanda pandemi Covid-19, masyarakat tak bisa menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Tak heran, begitu ibadah umrah kembali dibuka, masyarakat berbondong-bondong melaksanakan ibadah umrah.

Pengurus Asosiasi Travel Umrah Banyuwangi Syamsul Anam mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mampu memprediksi ledakan jemaah umrah dari tanah air yang selama dua tahun terhenti akibat pandemi. Begitu ibadah umrah kembali dibuka, terjadi ledakan yang tidak bisa diantisipasi. Kondisi ini mengakibatkan menipisnya stok vaksin meningitis di sejumlah daerah.

Baca Juga :  Puskesmas Siaga 24 Jam selama Libur Lebaran

Di sisi lain, kata Syamsul Anam, pemerintah hendaknya mengkaji ulang regulasi yang mewajibkan vaksin meningitis dan International Certificate of Vaccination (ICV) atau buku kuning bagi jemaah umrah. Pasalnya, negara tujuan Arab Saudi tidak mewajibkan itu. ”Pemerintah harus kembali meninjau atau merelaksasi terhadap peraturan vaksin meningitis tersebut terhadap negara yang dituju, apakah masih meminta vaksin meningitis atau tidak. Kalau tidak, buat apa kewajiban itu tetap dilakukan,” tegas pria yang juga Ketua KBIHU Ummul Quro’ ini.

Jika pemerintah yang dituju tetap menerapkan kebijakan tersebut, Kementerian Kesehatan juga harus menyediakan vaksin meningitis dan buku kuning yang cukup di setiap daerah. Jangan sampai ada jemaah umrah yang gagal berangkat karena KKP menutup sementara layanan vaksin meningitis sampai waktu yang belum ditentukan. ”Ini sangat merugikan masyarakat yang ingin beribadah ke Tanah Suci. Dalam persoalan ini pemerintah harus hadir,” tegas Sekretaris Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FKKBIHU) Banyuwangi ini.

Baca Juga :  Puskesmas Licin Blusukan Mencari Anak Putus Sekolah

Hal senada juga diungkapkan Ketua FKKBIHU Banyuwangi Faisholi Harun. Menurutnya, jemaah umrah dari luar Banyuwangi seperti dari Madura juga ada yang mencari vaksin meningitis sampai ke Banyuwangi. Sebab, ada salah satu rumah sakit swasta di Banyuwangi saat ini masih memiliki stok vaksin meningitis dari Swiss, meski harganya mahal.

”Pemerintah harus secepatnya memberikan solusi cepat baik dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Agama terkait vaksin meningitis. Permintaan umrah di Indonesia cukup tinggi, termasuk di Banyuwangi,” tandas Ketua KBIHU Sabilillah Banyuwangi ini. (ddy/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/