
JAKARTA-Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Nihayatul Wafiroh mendesak pemerintah untuk bersungguh-sungguh mendukung penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara dan Merah Putih.
Ia menegaskan dukungan pemerintah mutlak diberikan agar Indonesia berdaulat dan mandiri dalam bidang kesehatan.
“Adanya Covid 19 ini adalah ujian bagi kita semua, bagaimana kita belum memiliki kedaulatan penuh pada kesehatan. Bagaimana ternyata selama ini kita tidak memiliki kemandirian obat. Selama ini, kita masih sangat tergantung luar negeri. Bahkan hampir seluruh obat berasal dari luar negeri,” tegas Nihayah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan IV, Selasa (23 Maret 2021), kemarin.
Perlu diketahui, peneliti Indonesia saat ini sedang mengembangkan vaksin Merah putih dan Vaksin Nusantara. Kedua vaksin ini penting untuk segera diselesaikan tahapan penelitiannya agar Indonesia bisa berdaulat dalam bidang kesehatan. Selain itu, dari segi medis, vaksin dalam negeri ini dinilai lebih akurat dari vaksin lain karena bibit vaksin berasal dari virus orang Indonesia. Eijkmen, lembaga yang meneliti tentang vaksin menyatakan bahwa tingkat akurasi vaksin lebih tinggi jika menggunakan bibit vaksin sendri.
Dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 10 Maret 2021 Kemenkes memberi dukungan terhadap pengembangan vaksin merah putih. Kemenkes telah membagi wilayah kerja dengan Menristek BRIN tentang hal ini. Pembagiannya, Menristek BRIN akan fokus terhadap tahapan praklinik, penelitian tahap awal. Sedangkan Kemenkes akan terlibat dan membiayai tahapan fase klinik I sampai III.
Namun, terkait vaksin Nusantara, Kemenkes tidak memberi kepastian dukungan. Kemenkes masih menunggu evaluasi dari BPOM. Hasil evaluasi BPOM ini nantinya akan menjadi dasar Kemenkes untuk meneruskan memberi dukungan atau tidak pada pengembangan vaksin Nusantara pada fase uji klinik selanjutnya.
Nihayah secara tegas menyayangkan sikap Kemenkes tersebut. Ia melihat Kemenkes terkesan melempar tanggung Jawab. Padahal, sejak awal penelitian ini yang memberi dukungan adalah Balitbang Kemenkes.
Jadi, Kemenkes seharusnya bertanggung jawab dengan memberikan jawaban ilmiah tentang vaksin Nusantara ini. Bukan malah meminta pihak lain untuk bertanggung jawab serta membiarkan peneliti berhadap-hadapan langsung dengan publik juga dengan BPOM. Ini tentu kontradiktif dengan pernyataan Kemenkes sebelumnya. Di mana sejak awal pembentukan tim vaksin Nusantara ini, pihak Kemenkes telah memberi dukungan.
Oleh sebab itu, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PKB ini menyatakan untuk tidak boleh meninggalkan peneliti serta bertanggung jawab sendiri. Seolah-olah peneliti vaksin Nusantara ini berjalan sendirian.
“Sejak awal pembuatan vaksin Nusantara maupun vaksin Merah Putih ini, kita di Komisi IX mendukung penuh. Kemenkes juga pada awalnya mendukung dua vaksin ini. Sampai sekarang kita Komisi IX masih berkomitmen untuk memberi dukungan penelitian dan pengembangan produk dalam negeri. Bukan hanya vaksin, untuk alat kesehatan kita juga mendukung pengembangan dan penelitian dalam negeri. Pointnya itu. Jika sekarang beberapa pihak menghambat penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara maka kita juga harus jelas keberpihakannya. Tidak bisa penelitian itu menguap begitu saja. Sudah dimulai berarti harus didukung untuk diteruskan, jangan dihentikan di tengah jalan,” kata Nihayah yang juga Ketua DPW PKB Gorontolo tersebut.
Menurut anggota DPR RI dari Dapil Jatim III ini, penghentian penelitian tidak dapat dilakukan dengan seenaknya oleh pihak-pihak tertentu. Apalagi penelitian ini sedang berlangsung. Jadi tidak boleh sembarangan. Terlebih pada situasi pandemi covid-19 dan kita sedang membutuhkan inovasi-inovasi di bidang farmasi.
Terkait polemik vaksin Nusantara, Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan bahwa, terdapat kesalahan dalam proses penelitian vaksin Nusantara ini. Penny menyebutkan jika vaksin Nusantara yang digagas dr. Terawan mantan Menkes tersebut tidak memenuhi kaidah medis dalam pelaksanaan penelitiannya. Yang menjadi sorotan BPOM adalah terdapat perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik. Komite Etik berasal dari RSUP Gatot Subroto, akan tetapi penelitiannya dilakukan di RS Dr Karyadi Semarang.
Merespon hal tersebut, Nihayah meminta agar BPOM mengkaji kembali pernyataannya. Pernyataan bahwa terdapat perbedaan antara komite dengan lokasi penelitian, tidak dapat serta merta menghentikan penelitian vaksin Nusantara yang sudah berjalan cukup lama dan dilakukan peneliti-peneliti yang berkompeten dalam bidang virus.
Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Ninik ini meminta semua pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan vaksin Nusantara. Dukungan ini semata-mata bertujuan agar kemandirian dan kedaulatan obat tidak sekedar menjadi wacana. Ia juga menegaskan, bahwa pihaknya tidak bermaksud menyalahi ketetapan BPOM tentang tata cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Komisi IX DPR RI berkomitmen memberikan peluang serta ruang seluas-luasnya bagi peneliti Indonesia.
Dukungan ini perlu terus dilakukan supaya peneliti dapat bekerja semaksimal mungkin demi kemandirian dan kedaulatan di bidang kesehatan.
“Justru pada saat ada pihak-pihak yang menghambat pengembangan penelitian dalam negeri seperti yang terjadi pada vaksin Nusantara ini, kita perlu memberi dukungan. Supaya kita juga tidak terpaku pada satu pandangan saja. Kita perlu ingat, penelitian anak bangsa selama ini sangat minim mendapat dukungan dari pemerintah. Karena itu, pandemi ini momentum pemerintah untuk memperbaiki sikap tersebut, salah satunya dengan tetap memberi dukungan saat peneliti mendapat tekanan,” terang Nihayah.
Menurut Nihayah, alokasi anggaran untuk pengembangan dan penelitian bidang farmasi maupun bidang penelitian lainnya masih sangat kecil. Padahal penelitian ini menjadi basis utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan pemerintah untuk mendukung penelitian ini tentu sangat dibutuhkan.
"Saya sudah menjalani 2 kali prosesnya oleh dr. Terawan, pasca vaksin nusantara tidak ada keluhan dan baik-baik saja kondisi saya dan beberapa relawan lainnya" tutup Nihayah.
Lutfah Iriana dari LIPI dalam bukunya berjudul Technological Catch-UP Industiri Farmasi di Indonesia menyatakan bahwa, kemandirian obat itu sangat bergantung pada inovasi. Dan inovasi itu hanya akan didapatkan melalui penelitian.
Melalui penelitian itulah inovasi-inovasi baru dapat tercipta. Kecenderungan industri farmasi selama tahun 1980-an dimulai dengan keberhasilan komersialisasi inovasi radikal yang dilakukan industri farmasi, seperti dihasilkannya insulin, rekombinan, hormon pertumbuhan manusia, inter-feron, tissue plasminogen activator (TPA), dan erythropoietin (EPO).
Dukungan nasional untuk pengembangan dan penelitian farmasi ini menjadi basis utama yang memungkinkan terwujudnya inovasi-inovasi tersebut.
Tak berbeda jauh, Menristek-BRIN juga mendukung penuh pengembangan vaksin Nusantara. Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa temuan-temuan penting apalagi penelitian tentang vaksin sangat dibutuhkan saat ini. Karena itu pihaknya mendukung. Ia juga menambahkan bahwa dukungan kita untuk mengembangkan industri farmasi ini penting, mengingat kita memang sekarang masih sangat tergantung dari luar negeri. Bahkan untuk pengembangan bidang farmasi ini kita masih kalah jauh dengan India.
Secara utuh, seluruh anggota Komisi IX DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan dan penelitian vaksin Nusantara. Dukungan ini diberikan dengan memberikan pernyataan keputusan dengan mendesak Kemenkes RI dan BPOM RI agar berkoordinasi dengan Kemenristek BRIN untuk terus mendukung dan melakukan pengembangan kandidat vaksin Nusantara di dalam seluruh tahapan penelitian dan pengembangan sesuai standard persyaratan Good Laboratory Practice (GLP), Good Manufacturing Practice (GMP) dan Good Clinical Practice untuk memastikan mutu, khasiat dan keamanannya.
“Kita semua di Komisi IX berupaya agar terealisasi impian kita memiliki kemandirian obat dan alat-alat kesehatan. Salah satu wujudnya, ya dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian dan pengembangan itu dasar utama atau pijakan kita dalam mengembangkan Iptek. Negara tugasnya ya memastikan ruang sehat bagi para peneliti untuk dapat melakukan penelitian, tanpa rasa takut. Itu penting,” tukasnya
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

