Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengusaha Pertanyakan Kapan Giliran Dapat Vaksin

Ali Sodiqin
Penulis: Ali Sodiqin❯
pengusaha-pertanyakan-kapan-giliran-dapat-vaksin
pengusaha-pertanyakan-kapan-giliran-dapat-vaksin


RadarBanyuwangi.id – DPRD Banyuwangi bersuara lantang menyikapi vaksinasi Covid-19 di Bumi Blambangan yang dinilai berjalan lambat. Tidak tanggung-tanggung, Wakil Ketua DPRD Ruliyono menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih fokus terhadap vaksinasi Covid-19 di Bumi Blambangan.



Tidak hanya kepada presiden, desakan serupa juga dialamatkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Desakan itu dilontarkan lantaran perkembangan vaksinasi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini, khususnya vaksinasi tahap II, belum mencapai 25 persen dari target yang sudah ditetapkan.



Ruliyono menuturkan, berdasar laporan yang dia terima dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi, target sasaran penerima vaksinasi tahap II di Bumi Blambangan mencapai 158.660 orang. Rinciannya, petugas sektor pelayanan publik sebanyak 70.736 orang dan warga lanjut usia (lansia) sebanyak 87.927 orang.



Namun, hingga Selasa (6/4) lalu, jumlah warga yang telah mendapat vaksin lengkap masih minim. ”Petugas pelayanan publik yang sudah divaksin lengkap hanya sebanyak 22,49 persen, sedangkan lansia malah lebih minim lagi, yakni baru 0,004 persen dari total sasaran,” ujarnya.



Ruliyono menuturkan, capaian vaksinasi tahap II yang cenderung minim itu bertolak belakang dengan realisasi vaksinasi tahap I. Sebab, pada vaksinasi tahap I, jumlah warga yang mendapat vaksin melampaui target sasaran, yakni 107,3 persen dari target sebanyak 6.080 orang.



Karena itu, imbuh Ruliyono, dirinya mendesak Presiden Jokowi, Menkes, dan Gubernur Jatim untuk lebih fokus terhadap vaksinasi Covid-19 di Banyuwangi dan kota-kota lain di Jatim. ”Kami prihatin. Banyak orang yang bertanya-tanya kapan giliran mereka mendapat vaksinasi,” ujarnya kemarin (8/4).



Apalagi, kata Ruliyono, pihak dewan dan jajaran Pemkab Banyuwangi telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap program pemerintah pusat, yakni vaksinasi Covid-19. ”Saat ini masyarakat bertanya-tanya kapan dilaksanakan program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat. Sementara di media cetak dan media elektronik diberitakan bahwa di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Semarang, Bandung, dan Surabaya, telah melaksanakan program vaksinasi Covid-19 di mana-mana untuk masyarakat,” kata dia.



Ruliyono menambahkan, dirinya menyadari bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama dan yang perlu diprioritaskan. Hal itu  telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bahkan, pemerintah telah mengeluarkan Perpres maupun Peraturan Menteri Kesehatan tentang program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat. ”Maka, dengan kerendahan hati, kami mengirimkan surat kepada Presiden untuk lebih fokus dan perhatian yang serius terhadap pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, termasuk di Banyuwangi. Surat itu sudah kami kirimkan melalui Bupati tadi pagi (kemarin),” ujarnya.



Sementara itu, kalangan pengusaha di Banyuwangi mempertanyakan kapan program vaksinasi menyasar mereka. Bahkan, kalaupun tidak mendapat alokasi vaksin gratis, mereka siap membeli vaksin tersebut.



Seperti diutarakan salah satu pengusaha Banyuwangi Wendriawanto. Mantan anggota DPRD Banyuwangi tersebut menyatakan, dirinya mewakili pengusaha yang lain berharap segera mendapat vaksin. ”Pengusaha adalah salah satu ujung tombak kebangkitan ekonomi. Maka, agar risiko tertular Covid-19 bisa diminimalkan sehingga kami bisa lebih leluasa bekerja, kami berharap segera mendapat vaksin. Bahkan, kalau perlu membeli vaksin pun kami siap, asal vaksinnya tersedia,” kata dia.



Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi dr Widji Lestariono membenarkan capaian vaksinasi tahap II relatif minim. Dia menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi tergantung dari ketersediaan vaksin. ”Kami menunggu kiriman vaksin dari pusat. Vaksin itu dikirim secara bertahap, sedikit demi sedikit dengan jadwal dan jumlah pasti yang kita tidak ketahui. Terkadang jumlah vaksin yang datang lumayan banyak, kadang sedikit sekali. Yang pasti, setelah vaksin datang, kita siap melaksanakan vaksinasi. Setelah itu menunggu kiriman lagi,” beber pria yang karib disapa Rio tersebut.



Pada dasarnya, imbuh Rio, petugas seratus persen siap melaksanakan vaksinasi. Bahkan, Menkes selalu menggembar-gemborkan untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi. ”Kita sebagai pelaksana seratus persen siap. Asal vaksinnya tersedia, kami siap melaksanakan vaksinasi,” tegasnya.



Namun kondisi di lapangan, kiriman vaksin untuk Banyuwangi, khususnya pada saat vaksinasi tahap II kali ini relatif sedikit. Dia menuturkan, kondisi serupa dialami kota dan kabupaten lain se-Jatim, kecuali ibu kota provinsi. ”Kita tidak tahu pertimbangannya apa, di ibu kota provinsi, seperti Jakarta dan Surabaya vaksin tersedia dalam jumlah yang banyak, sehingga siapa pun yang datang ke sentra vaksinasi, bisa langsung divaksinasi,” tuturnya.



Di sisi lain, Rio mengungkapkan bahwa Bupati Ipuk sudah mengirim surat ke Menkes terkait masalah ketersediaan vaksin di Banyuwangi. Selain itu, dirinya juga sudah menyampaikan kendala vaksinasi serupa kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). ”Sudah disanggupi akan diperhatikan dengan mengirimkan vaksin dengan jumlah yang lebih mencukupi. Kalau dewan mengirim surat serupa kepada Presiden, kami berterima kasih. Ini menjadi upaya kita bersama untuk mempercepat vaksinasi di Banyuwangi,” pungkasnya. (sgt/afi/c1)



Advertisement
Advertisement
Editor : Ali Sodiqin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BanyuwangiIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer