Sabtu, 23 Oct 2021
Radar Banyuwangi
Home / Kesehatan
icon featured
Kesehatan

Peran Pemangku Kepentingan Harus Tetap Humanis di Lapangan

17 September 2021, 07: 17: 36 WIB | editor : AF. Ichsan Rasyid

Peran Pemangku Kepentingan Harus Tetap Humanis di Lapangan

KOORDINASI PEMANGKU: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bondowoso Asis Widarto dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi Wahyu Santoso saat melakukan pertemuan forum koordinasi pengawasan dan kepatuhan di Bondowoso (15/09).

Share this      

BANYUWANGI-Peran pemangku kepentingan sangat diperlukan demi keberlangsungan program JKN-KIS. Seperti peran Kejaksaan Negeri dalam mengawal kepatuhan badan usaha. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bondowoso Asis Widarto mengungkapkan, kepatuhan terhadap badan usaha harus dilaksanakan dengan cara pendekatan yang humanis agar tidak ada kesalahpahaman.

“Walaupun harus di berikan Surat Kuasa Khusus (SKK), saat dilapangan kita harus tetap ramah kepada mereka yang tidak patuh baik membayar iuran maupun yang belum mendaftarkan badan usaha dan karyawannya ke BPJS Kesehatan,” ungkap Asis saat melakukan pertemuan forum koordinasi pengawasan dan kepatuhan di Bondowoso (15/09).


Diwaktu yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi Wahyu Santoso mengatakan, pihaknya akan terus menggandeng dinas terkait untuk mengawal pengawasan dan kepatuhan di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo. Hal itu tentunya agar Kantor Cabang Banyuwangi bisa mencapai Universal Health Coverege (UHC).

Baca juga: RSU Bhakti Husada Tingkatkan Sosialisasi Cuci Tangan


“Pengawasan dan pemeriksaan ini tidak terlepas dari peran dinas maupun instansi terkait seperti Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP dan juga pengawas ketenagakerjaan. Semuanya sangat berperan penting bagi kami dan harapan kami itu semoga UHC bisa terwujud,” kata Wahyu.


Wahyu menambahkan, Untuk Kabupaten Bondowoso sendiri, cakupan kepersertaannya sudah mencapai 86,64 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso sebesar 801.425 jiwa atau masih membutuhkan 8,36 persen dari syarat untuk bisa mencapai UHC sebesar 95 persen. “Saya yakin, kita bisa mencapai 95 persen ini dari peran pemangku kepentingan semua,” tambahnya.


Selain itu, Menurut Asis, pihaknya akan terus mengawal sampai badan usaha tersebut bisa mendaftarkan pekerjanya maupun membayar iuran agar hak para pekerjanya bisa terpenuhi dan kesehatannya bisa terjamin.
“Kami akan terus mendapingi dan mengawal kepatuhan dan pengawasan ini, agar kita bisa mencapai apa yang kita tuju yaitu UHC,” tutur Asis.


Diakhir, Wahyu mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang sudah membantu dalam hal pengawasan dan pemeriksaan badan usaha. Ia beharap, untuk badan usaha khususnya di wilayah Bondowoso bisa patuh semua.


“Terima kasih untuk semua stake holder yang tetap setia mendampingi kami untuk pengawasan dan kepatuhan ini,” tutupnya. (*)

(bw/fre/ics/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia