alexametrics
27.2 C
Banyuwangi
Tuesday, May 24, 2022

Akhirnya, Banyuwangi Masuk PPKM Level 1

BANYUWANGI – Upaya penanggulangan pandemi yang dilakukan jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Banyuwangi bersama lintas elemen terkait kembali membuahkan hasil manis. Perkembangan terbaru, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini masuk deretan wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

Ketentuan Banyuwangi masuk wilayah yang menerapkan PPKM Level 1 itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 63 Tahun 2021. Inmendagri tersebut berlaku mulai Selasa (30/11) hingga 13 Desember.

Sesuai Inmendagri tersebut, ada sejumlah ”kelonggaran” bagi daerah-daerah yang memberlakukan PPKM Level 1 dibandingkan daerah yang memberlakukan PPKM Level 2. Pelonggaran dimaksud antara lain, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas pengunjung seratus persen, tentu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan beberapa ketentuan lain.

Baca Juga :  Meminimalkan Risiko Penularan, Tambah Bed dan Isolasi Terpusat

Selain itu, pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal seratus persen. Bukan itu saja, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang pengaturan teknisnya yang diatur oleh pemerintah daerah. Pun demikian dengan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal seratus persen sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan sejumlah ketentuan.

Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur Banyuwangi bisa menerapkan PPKM Level 1. Namun demikian, Ipuk mengingatkan warga untuk tidak kendur menerapkan prokes serta tetap mewaspadai penularan Covid-19. ”Apalagi, ini menjelang peringatan Natal dan Tahun Baru. Boleh liburan, boleh ekonomi bergeliat, wisata boleh kita buka, tetapi tetap dengan protokol kesehatan dan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Tidak los,” ujarnya.

Baca Juga :  Sebelum Pandemi Habiskan 200 Bungkus Sehari, Sekarang Sepi Pembeli

Ipuk menegaskan, pembatasan-pembatasan tertentu, terutama untuk menunjang penerapan prokes diperlukan untuk mencegah penularan Covid-19. ”Karena saya sayang masyarakat Banyuwangi. Saya tidak ingin ada gelombang ketiga Covid-19 di Banyuwangi,” tuturnya.

Ipuk menambahkan, pihaknya akan berpedoman pada kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebab, jika pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat terlalu ketat, maka masyarakat akan kesulitan. ”Saya tidak melarang rakyat untuk berlibur. Liburan itu penting, bahagia itu penting. Juga boleh nonton pertunjukan kesenian. Tetapi sekali lagi, prokes harus tetap ditaati demi kebaikan kita bersama,” kata dia.

Ipuk juga meminta Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan agar sering turun ke lapangan untuk mengawasi kegiatan masyarakat. ”Tetap taati prokes dan jalankan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment,” pungkasnya. 

BANYUWANGI – Upaya penanggulangan pandemi yang dilakukan jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Banyuwangi bersama lintas elemen terkait kembali membuahkan hasil manis. Perkembangan terbaru, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini masuk deretan wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

Ketentuan Banyuwangi masuk wilayah yang menerapkan PPKM Level 1 itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 63 Tahun 2021. Inmendagri tersebut berlaku mulai Selasa (30/11) hingga 13 Desember.

Sesuai Inmendagri tersebut, ada sejumlah ”kelonggaran” bagi daerah-daerah yang memberlakukan PPKM Level 1 dibandingkan daerah yang memberlakukan PPKM Level 2. Pelonggaran dimaksud antara lain, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas pengunjung seratus persen, tentu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan beberapa ketentuan lain.

Baca Juga :  Serang Hakim, Tindakan Yunus Dianggap Menghina Pengadilan

Selain itu, pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal seratus persen. Bukan itu saja, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang pengaturan teknisnya yang diatur oleh pemerintah daerah. Pun demikian dengan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal seratus persen sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan sejumlah ketentuan.

Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur Banyuwangi bisa menerapkan PPKM Level 1. Namun demikian, Ipuk mengingatkan warga untuk tidak kendur menerapkan prokes serta tetap mewaspadai penularan Covid-19. ”Apalagi, ini menjelang peringatan Natal dan Tahun Baru. Boleh liburan, boleh ekonomi bergeliat, wisata boleh kita buka, tetapi tetap dengan protokol kesehatan dan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Tidak los,” ujarnya.

Baca Juga :  Sudah Suntikkan 993 Ribu Vaksin, Angka Kesembuhan Pasien Covid Naik

Ipuk menegaskan, pembatasan-pembatasan tertentu, terutama untuk menunjang penerapan prokes diperlukan untuk mencegah penularan Covid-19. ”Karena saya sayang masyarakat Banyuwangi. Saya tidak ingin ada gelombang ketiga Covid-19 di Banyuwangi,” tuturnya.

Ipuk menambahkan, pihaknya akan berpedoman pada kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebab, jika pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat terlalu ketat, maka masyarakat akan kesulitan. ”Saya tidak melarang rakyat untuk berlibur. Liburan itu penting, bahagia itu penting. Juga boleh nonton pertunjukan kesenian. Tetapi sekali lagi, prokes harus tetap ditaati demi kebaikan kita bersama,” kata dia.

Ipuk juga meminta Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan agar sering turun ke lapangan untuk mengawasi kegiatan masyarakat. ”Tetap taati prokes dan jalankan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/