Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pihak tergugat dan perwakilan keluarga ahli waris melalui penasihat hukumnya memberikan jawaban atas persoalan yang saat ini sedang berproses di Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi tersebut.
Penasihat hukum tergugat, Wahyu Nogo Pratolo mengaku persoalan tersebut adalah salah alamat atau salah objek. Pasalnya, tanah yang diduga wakaf sesuai Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) tersebut adalah sertifikat petok letter C nomor 192 persil 61 kelas D II dengan luas 4.331 meter persegi. Sementara tanah yang saat ini menjadi objek sengketa terletak pada petak No: 612 persil 61 kelas D IV. ”Nomor petak dan kelasnya saja sudah salah,’’ tegas lelaki yang akrab disapa Lolok ini.
Persoalan tersebut, kata Lolok, sebetulnya sudah pernah dimediasi berulang kali di kantor Kelurahan Tamanbaru. Sebagai saksinya adalah Budi Santoso, 67, warga Kelurahan Pengajuran yang juga mantan perangkat/staf kelurahan Penganjuran yang bertugas sejak tahun 1978.
Menurut Budi, sebelum ada sengketa gugatan saat ini, pada tahun 2015 sudah pernah dimediasi oleh Lurah Tamanbaru, Arief Baliawan. Kala itu hasil musyawarah terkait dengan status tanah petak No: 612 Persil 61 D IV dengan luas 16.100 meter persegi di Kelurahan Tamanbaru yang dihadiri oleh kedua pihak, yakni ahli waris dan panitia tanah makam Kelurahan Penganjuran bahwa panitia tanah makam tidak berbadan hukum. “Panitia mengatasnamakan panitia kubur Kelurahan Penganjuran, padahal di Kelurahan Penganjuran ada panitia kubur lain,” ujar Budi Santoso.
Dalam risalah hasil rapat itu juga jelas jika panitia tanah makam merupakan generasi ke-3 dari kepengurusan tanah makam Kelurahan Penganjuran. Setiap ada pertemuan selalu diwakili oleh empat orang, yakni Sunarso, Rosady, Sajidi, dan Anis Juanidi. Panitia menyatakan sudah 60 tahun menguasai tanah tersebut dan tanah tersebut belum bersertifikat wakaf.
Panitia hanya memiliki bukti gambar berupa denah letak tanah kubur dan amanah dari pengurus lama. Panitia menyadari tidak mempunyai kekuatan hukum untuk penguasaan hak tanah kubur tersebut. “Saat itu panitia tanah makam menyerahkan sepenuhnya kepada ahli waris tanah tersebut mau diapakan, termasuk untuk pengajuan sertifikat,” jelas Budi dengan menunjukkan bukti hasil musyawarah yang ditandatangani Lurah Tamanbaru, Alief Baliawan.
Setelah ada mediasi dan penyerahan kepada ahli waris itulah, pihak ahli waris (Suhaemi) kemudian mencoba mengurus sertifikat tanah tersebut dan baru pada tahun 2018 mulai membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebesar Rp 6 juta. Pembayaran SPPT berlanjut selama empat tahun, yakni sampai tahun 2021. “Untuk membayar SPPT, kami keluarga urunan,” timpal Suci Rahayu, salah satu ahli waris yang juga cucu almarhum Suhaemi.
Selanjutnya pada 16 Nopember 2021 tanah tersebut didaftarkan ke kantor agraria/pertanahan Banyuwangi. Bahkan, untuk bisa mendaftarkan harus lebih dulu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 143 juta. “Untuk bayar BPHTB bukan uang yang sedikit. Kami keluarga juga urunan (patungan) lagi,” terang Suci Rahayu.
Sayangnya, belum genap 90 hari dan belum terbit sertifikat, Vici Noornindia yang mengaku sebagai nazir tiba-tiba mendaftarkan gugatan sengketa wakaf ke Pengadilan Agama. ”Sebetulnya yang nyerobot itu siapa, dia (Vici) apa kami. Lha Wong ini ada bukti-buktinya sudah jelas,” terang Suci didampingi ahli waris lain, Nova One Arisanti Shinta Dewi sembari menunjukkan sejumlah bukti-bukti.
Sementara itu, Chairman Dahlan yang juga kuasa hukum ahli waris menambahkan, pada tahun 2022 pihak keluarga ahli waris tidak bisa membayar SPPT lagi karena diblok, termasuk dampak dari terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi. Tanah itu didaftarkan pada 22 September 2021 oleh Riri Sutrisno, 74, yang merupakan mantan Lurah Penganjuran didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Tanah Kubur Islam Hasanah, Kelurahan Penganjuran.
Tanah wakaf itu diurus oleh nazir Slamet Suroso. Tanah tersebut wakaf Djuwariyah binti Djaelani yang diwakafkan pada tahun 1955. “Kalau tanah itu sudah diwakafkan sejak tahun 1955, logikanya mestinya saat ini sudah ada kuburan atau makam. Nyatanya sampai saat ini, termasuk ketika pemeriksaan setempat (descente) tidak ada kuburan satupun di lokasi tersebut. Bahkan pemilik tanah itu Djuwariyah maupun Suhaemi juga tidak dimakamkan di lokasi itu,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi menggelar sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap sengketa tanah wakaf di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Selasa (23/5). Majelis Hakim PA Hafiz dan panitera muda permohonan melihat langsung objek sengketa tanah wakaf.
Turut hadir penggugat dan tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan perwakilan dari Kelurahan Tamanbaru. Perkara tersebut muncul setelah Vici Noornindia selaku nazir tanah wakaf mendaftarkan sengketa ke PA Banyuwangi. Itu dilakukan setelah sebidang tanah yang sudah lama diwakafkan untuk pemakaman, tiba-tiba muncul Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Suhaimi. Sidang ditunda Selasa, 6 Juni 2023 dengan acara kesimpulan majelis hakim. (ddy/aif)
Advertisement
Advertisement
Radar BanyuwangiIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




