alexametrics
27.5 C
Banyuwangi
Sunday, October 2, 2022

Uang PBB Digelapkan, Warga Polisikan Perangkat Desa

WONGSOREJO, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Oknum perangkat Desa/Kecamatan Wongsorejo diduga menggelapkan uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Uang pembayaran PBB dari masyarakat tersebut tidak disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kasus tersebut kini bergulir ke Polsek Wongsorejo. Penyidik Unit Reskrim sudah memanggil sejumlah saksi.

Pelapor kasus ini adalah Agus Herlambang, warga Desa Wongsorejo. Terendusnya kasus penyelewengan dana yang diduga dilakukan oleh oknum perangkat Desa Wongsorejo tersebut setelah warga mengurus sertifikat tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL). Selama pendaftaran, banyak warga yang ditolak gara-gara belum melunasi PBB. Padahal, puluhan warga rutin menyetor PBB setiap ada penarikan dari RT setempat.

”Warga di sini (Dusun Krajan) banyak yang mengeluh kepada saya. Begitu saya cek, warga yang sudah bayar PBB tidak terdaftar di Bank Jatim Cabang Wongsorejo. Dicek di Bapenda juga tidak ada setoran PBB dari desa. Padahal warga sudah rutin setor dan ada bukti kuitansi,” ungkap pria yang kerap dipanggi Ago itu.

Baca Juga :  Modus Pacari Calon Korban, Pria Ini Bawa Kabur Motor

Data yang dicek di Bank Jatim tahun 2013 hingga 2021 ditemukan banyak yang bolong alias tidak terdaftar. ”Kalau dicek semua bisa sampai ratusan orang. Kalau milik warga di Dusun Krajan sekitar 30 orang. Saya sudah memiliki barang bukti tersebut. Jumlah uang PBB yang diduga digelapkan oleh oknum perangkat desa mencapai Rp 30 juta,” ungkap Ago.

Tidak jarang warga yang sudah membayar pajak kepada penarik pajak harus membayar ulang. Yang membayar ulang tersebut mengalami kerugian dua kali lipat. Yang pertama belum disetorkan dan ketika membayar ulang masih diterima. ”Kalau ini tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum pasti akan terus berlanjut. Kasihan  warga yang menjadi korban. Apalagi uang untuk bayar pajak dari hasil kerja bertani,” tegas Ago.

Baca Juga :  Ngumpet di Rumah Teman, Pelarian Fauzan Berakhir di Lampung

Kapolsek Wongsorejo AKP Sudarso membenarkan adanya laporan dugaan penggelapan PBB. Pihaknya juga sudah memanggil sejumlah saksi. ”Memang benar ada surat pengaduan dari saudara Agus Herlambang tentang dugaan penggelapan uang PBB. Sekarang masih dalam proses penyelidikan,” jelasnya.

Proses penyelidikan diperkirakan berjalan lama. Sebab, sebagian warga yang bertugas menarik pajak, seperti RT dan RW, sudah berganti orang. Sedangkan, temuan kasus yang dilaporkan oleh Ago terkait data tahun 2013 hingga 2021. ”Kami masih melakukan penyelidikan. Yang jelas sejumlah saksi sudah dipanggil dan kita mintai keterangan. Setelah semua saksi kita periksa, baru dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka,” tegas Sudarso. (hum/aif/c1)

WONGSOREJO, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Oknum perangkat Desa/Kecamatan Wongsorejo diduga menggelapkan uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Uang pembayaran PBB dari masyarakat tersebut tidak disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Kasus tersebut kini bergulir ke Polsek Wongsorejo. Penyidik Unit Reskrim sudah memanggil sejumlah saksi.

Pelapor kasus ini adalah Agus Herlambang, warga Desa Wongsorejo. Terendusnya kasus penyelewengan dana yang diduga dilakukan oleh oknum perangkat Desa Wongsorejo tersebut setelah warga mengurus sertifikat tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL). Selama pendaftaran, banyak warga yang ditolak gara-gara belum melunasi PBB. Padahal, puluhan warga rutin menyetor PBB setiap ada penarikan dari RT setempat.

”Warga di sini (Dusun Krajan) banyak yang mengeluh kepada saya. Begitu saya cek, warga yang sudah bayar PBB tidak terdaftar di Bank Jatim Cabang Wongsorejo. Dicek di Bapenda juga tidak ada setoran PBB dari desa. Padahal warga sudah rutin setor dan ada bukti kuitansi,” ungkap pria yang kerap dipanggi Ago itu.

Baca Juga :  Terbukti Bersalah Gelapkan Uang Rp 2,7 Miliar

Data yang dicek di Bank Jatim tahun 2013 hingga 2021 ditemukan banyak yang bolong alias tidak terdaftar. ”Kalau dicek semua bisa sampai ratusan orang. Kalau milik warga di Dusun Krajan sekitar 30 orang. Saya sudah memiliki barang bukti tersebut. Jumlah uang PBB yang diduga digelapkan oleh oknum perangkat desa mencapai Rp 30 juta,” ungkap Ago.

Tidak jarang warga yang sudah membayar pajak kepada penarik pajak harus membayar ulang. Yang membayar ulang tersebut mengalami kerugian dua kali lipat. Yang pertama belum disetorkan dan ketika membayar ulang masih diterima. ”Kalau ini tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum pasti akan terus berlanjut. Kasihan  warga yang menjadi korban. Apalagi uang untuk bayar pajak dari hasil kerja bertani,” tegas Ago.

Baca Juga :  Bos KSP Tinara Divonis Dua Tahun, Korban Kecewa Putusan Hakim

Kapolsek Wongsorejo AKP Sudarso membenarkan adanya laporan dugaan penggelapan PBB. Pihaknya juga sudah memanggil sejumlah saksi. ”Memang benar ada surat pengaduan dari saudara Agus Herlambang tentang dugaan penggelapan uang PBB. Sekarang masih dalam proses penyelidikan,” jelasnya.

Proses penyelidikan diperkirakan berjalan lama. Sebab, sebagian warga yang bertugas menarik pajak, seperti RT dan RW, sudah berganti orang. Sedangkan, temuan kasus yang dilaporkan oleh Ago terkait data tahun 2013 hingga 2021. ”Kami masih melakukan penyelidikan. Yang jelas sejumlah saksi sudah dipanggil dan kita mintai keterangan. Setelah semua saksi kita periksa, baru dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka,” tegas Sudarso. (hum/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/