RADARBANYUWANGI.ID - Majelis Pakar Kepemimpinan Iran secara resmi menetapkan Ayatollah Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi ketiga Republik Islam Iran.
Penunjukan tersebut dilakukan setelah gugurnya Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu.
Penetapan tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta yang diterima pada Senin (9/3/2026).
Dalam keterangan tersebut disebutkan bahwa Mojtaba Khamenei terpilih dengan dukungan kuat dari anggota Majelis Pakar Kepemimpinan Iran atau Majelis Khobregan Kepemimpinan.
Ia memperoleh lebih dari 85 persen suara dalam proses pemilihan yang mengacu pada Pasal 107 dan 108 Konstitusi Republik Islam Iran dengan masa jabatan selama delapan tahun.
Transisi Kepemimpinan Iran Diklaim Berjalan Kokoh
Dengan penunjukan pemimpin baru tersebut, pemerintah Iran menegaskan bahwa proses transisi kepemimpinan berjalan stabil dan tidak mengganggu struktur pemerintahan negara.
Kedutaan Besar Iran di Indonesia menyatakan bahwa Republik Islam Iran tetap berdiri kokoh di tengah situasi konflik yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
“Dengan adanya pengganti Ayatollah Ali Khamenei, transisi kepemimpinan Republik Islam Iran tetap berjalan kokoh,” demikian bunyi pernyataan resmi Kedutaan Iran.
Tak lama setelah pengumuman tersebut, Iran langsung mengaktifkan sejumlah langkah militer strategis di bawah komando kepemimpinan baru.
Iran Luncurkan Operasi Militer Tahap ke-30
Di bawah kepemimpinan Ayatollah Mojtaba Khamenei, Iran mengumumkan pelaksanaan tahap terbaru operasi militer yang dinamakan “Operasi Janji Setia 4” atau Va'deh Sadegh-4.
Operasi tersebut diklaim sebagai bagian dari respons terhadap serangan yang sebelumnya dilakukan Amerika Serikat dan Israel.
“Pagi ini tahap ke-30 dari Operasi Janji Setia 4 dilaksanakan di bawah komando kepemimpinan Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei terhadap wilayah-wilayah zionis Israel,” tulis pernyataan resmi Kedutaan Iran.
Langkah tersebut menandai dimulainya fase baru strategi militer Iran di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Iran Sebut Ribuan Warga Sipil Tewas
Dalam rilis yang sama, pemerintah Iran juga memaparkan dampak besar dari rangkaian serangan yang terjadi selama sepuluh hari terakhir.
Menurut data yang disampaikan pemerintah Iran, lebih dari 1.300 anak-anak dan warga sipil dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.
Selain korban jiwa, kerusakan infrastruktur sipil juga disebut sangat besar.
Tercatat 9.669 target sipil dilaporkan hancur, di antaranya:
- 7.943 unit rumah tinggal
- pusat medis
- sekolah
- fasilitas energi
Kerusakan tersebut diklaim sebagai dampak langsung dari operasi militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah wilayah di Iran.
Kapal Perang Iran Disebut Diserang di Perairan Internasional
Pemerintah Iran juga menyoroti insiden yang melibatkan kapal perang Iran di perairan internasional.
Menurut keterangan Kedutaan Iran, kapal perang “IRIS Dena” menjadi sasaran serangan ketika sedang melakukan perjalanan menuju India atas undangan resmi Angkatan Laut India.
Kapal tersebut dilaporkan tidak membawa persenjataan ketika insiden terjadi.
“Tanpa peringatan apa pun, kapal tersebut menjadi sasaran serangan di perairan internasional, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional,” tulis pernyataan Kedutaan Iran.
Iran menilai serangan tersebut tidak hanya merupakan tindakan militer, tetapi juga memperluas konflik hingga mengancam keamanan jalur pelayaran internasional.
Iran Tutup Pintu Negosiasi dengan Washington
Dalam pernyataan yang sama, Iran menegaskan bahwa pihaknya telah menutup pintu negosiasi dengan Amerika Serikat.
Teheran menilai Washington telah melakukan beberapa tindakan yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap proses diplomasi.
Iran menyebut tiga peristiwa utama yang menjadi dasar keputusan tersebut, yaitu:
- Penarikan sepihak Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018
- Serangan militer pada Juni 2025
- Serangan terbaru pada 28 Februari 2026, yang terjadi setelah putaran kedua perundingan
Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka memiliki hak legal untuk mempertahankan wilayahnya.
Hak tersebut merujuk pada Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan hak negara untuk melakukan pembelaan diri.
Iran Minta Dewan Keamanan PBB Bertindak
Iran juga meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera menjalankan perannya dalam merespons konflik tersebut.
Teheran menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Iran akan menggunakan seluruh kemampuan militernya untuk menghadapi agresi yang disebut sebagai tindakan kriminal.
“Republik Islam Iran menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran akan menggunakan seluruh kemampuan dan kapasitasnya untuk menghadapi agresi kriminal ini hingga agresi tersebut dihentikan,” demikian pernyataan Kedutaan Iran.
Iran Kecam Serangan terhadap Fasilitas Publik
Selain serangan terhadap wilayah militer dan sipil, Iran juga mengutuk keras serangan yang menyasar sejumlah fasilitas publik.
Beberapa fasilitas yang disebut menjadi target serangan antara lain:
- pesawat penumpang
- fasilitas penyulingan air laut di Pulau Qeshm
Pemerintah Iran menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengidentifikasi pihak yang dianggap sebagai agresor serta mengambil langkah tegas guna menghentikan eskalasi konflik.
Dengan penunjukan pemimpin baru dan meningkatnya ketegangan militer, situasi geopolitik di Timur Tengah diperkirakan masih akan terus berkembang dalam beberapa waktu ke depan. (*)
Editor : Ali Sodiqin