RADARBANYUWANGI.ID - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah mitigasi fiskal menyusul dua tekanan ekonomi yang terjadi bersamaan, lonjakan harga minyak dunia menembus di atas US$100 per barel dan pelemahan rupiah yang mencapai level Rp17.000 per dolar AS.
"Lonjakan harga minyak dunia di atas 100 dolar AS per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN, terutama pada beban subsidi energi," kata Sarmuji, Selasa (10/3/2026).
Harga minyak dunia melonjak tajam sejak Minggu (8/3/2026), dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah antara AS-Israel dan Iran yang kini memasuki minggu keduanya.
Penutupan Selat Hormuz oleh Iran turut memperparah gangguan pasokan energi global.
Pada saat yang sama, penguatan dolar AS mencerminkan ketidakpastian pasar internasional yang berdampak langsung pada nilai tukar rupiah.
Sarmuji mengingatkan bahwa pelemahan rupiah tidak hanya mempengaruhi daya beli masyarakat, tetapi juga memperbesar beban utang luar negeri pemerintah yang harus dibayar dalam dolar.
"Penguatan dolar AS secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah," ujarnya.
Ia mengimbau Kementerian Keuangan untuk segera melakukan simulasi berbagai skenario fiskal agar pemerintah siap mengantisipasi konsekuensi yang mungkin muncul jika kondisi global ini berlanjut.
"Gejolak global tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya terhadap ekonomi nasional harus bisa kita kelola dengan baik. Karena itu langkah antisipatif harus segera dilakukan," tegas Sarmuji, seraya menegaskan bahwa DPR akan terus mencermati perkembangan situasi global yang berpotensi mengguncang perekonomian nasional.
Editor : Lugas Rumpakaadi