RADARBANYUWANGI.ID - Selama dua bulan terakhir, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah merilis jutaan dokumen terkait penyelidikan kasus perdagangan seks yang melibatkan mendiang Jeffrey Epstein.
Namun, alih-alih meredakan polemik, publik justru semakin mempertanyakan transparansi pemerintah, terutama setelah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa negara seharusnya “move on” dari isu tersebut.
Melansir BBC, Wakil Jaksa Agung AS, Todd Blanche, menegaskan bahwa peninjauan dokumen Epstein telah selesai sebagaimana diwajibkan undang-undang yang disahkan Kongres pada November lalu.
Menurutnya, meskipun terdapat banyak korespondensi, email, dan foto, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk mendukung penuntutan pidana baru.
Meski DOJ menyatakan tidak ada dasar hukum untuk kasus lanjutan, DPR Amerika Serikat justru melanjutkan penyelidikan independen.
Bahkan, mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dijadwalkan memberikan kesaksian pada akhir Februari setelah Partai Republik mengancam akan menahan mereka dengan tuduhan penghinaan terhadap Kongres.
Selain itu, para korban Epstein dan sejumlah anggota Kongres menilai masih banyak dokumen penting yang belum dipublikasikan.
Mereka meyakini terdapat arsip tambahan yang dapat mengungkap peran tokoh-tokoh berpengaruh yang belum tersentuh hukum.
Presiden Trump berulang kali menyatakan bahwa tidak ada temuan baru yang memberatkannya.
Namun, fakta menunjukkan namanya muncul lebih dari 6.000 kali dalam dokumen yang dirilis.
Trump dan Epstein diketahui memiliki hubungan pertemanan pada era 1990-an, sebelum diklaim berakhir pada awal 2000-an.
Salah satu dokumen yang menarik perhatian adalah email Epstein tahun 2011 kepada Ghislaine Maxwell, di mana ia menyebut Trump sebagai “anjing yang tidak pernah menggonggong”, merujuk pada klaim bahwa seorang korban pernah menghabiskan waktu bersama Trump tanpa pernah menyebut namanya dalam kesaksian.
DOJ juga merilis daftar laporan dan tip FBI yang belum diverifikasi, termasuk tuduhan pelecehan seksual terhadap Trump dan tokoh lainnya.
Namun, DOJ menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan berpotensi bermotif politik, terutama karena muncul menjelang pemilu.
Berbeda dengan Trump yang dinilai tidak mengalami dampak politik signifikan, sejumlah tokoh lain justru menghadapi konsekuensi serius.
Nama-nama seperti Andrew Mountbatten-Windsor, Lord Peter Mandelson, dan mantan Menteri Keuangan AS Larry Summers disebut mengalami kerugian reputasi akibat hubungan mereka dengan Epstein.
Tokoh bisnis global seperti Bill Gates dan Elon Musk juga harus memberikan klarifikasi terkait korespondensi atau penyebutan nama mereka dalam dokumen yang dirilis ke publik.
Salah satu korban Epstein, Lisa Phillips, menyatakan kekecewaannya terhadap DOJ.
Ia menilai pemerintah gagal memenuhi tiga tuntutan utama korban, yakni keterbukaan dokumen, ketepatan waktu rilis, dan perlindungan identitas penyintas.
Di sisi lain, Partai Demokrat menuntut akses ke dokumen tanpa sensor dan mempertanyakan apakah seluruh arsip yang menyebut nama Trump benar-benar telah dirilis.
Ketegangan politik diperkirakan akan meningkat, terutama jika Demokrat memenangkan kendali DPR dalam pemilu sela mendatang dan mengeluarkan panggilan paksa terhadap Trump serta tokoh Partai Republik lainnya.
Meski perhatian publik sempat teralihkan oleh isu nasional lain, seperti kerusuhan domestik dan penyelidikan pemilu, kasus Epstein tampaknya belum mencapai titik akhir.
Kesaksian keluarga Clinton, tuntutan dokumen tambahan, serta kemungkinan penyelidikan baru oleh Kongres menunjukkan bahwa saga ini masih berpotensi memicu gejolak politik besar.
Editor : Lugas Rumpakaadi