RADARBANYUWANGI.ID - Persiapan India sebagai tuan rumah KTT BRICS tahun ini menandai arah baru kerja sama keuangan global.
Alih-alih meluncurkan mata uang tunggal BRICS yang selama ini kerap menjadi wacana kontroversial, blok ini memilih pendekatan yang lebih pragmatis, membangun sistem pembayaran lintas negara berbasis interoperabilitas mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC).
Langkah ini mungkin tidak semenarik gagasan “mata uang BRICS” atau seruan de-dolarisasi terbuka.
Namun justru karena minim simbolisme dan kaya aspek teknis, inisiatif ini berpotensi membawa dampak nyata yang jauh lebih besar bagi arsitektur keuangan global.
Bukan Mata Uang BRICS, Melainkan Infrastruktur Bersama
Mengutip Asia Times, kesalahpahaman yang kerap muncul adalah anggapan bahwa BRICS tengah membangun satu mata uang bersama.
Faktanya, agenda yang dibahas tidak mengarah ke sana.
Tidak ada rencana membentuk otoritas moneter supranasional atau mengorbankan kedaulatan kebijakan moneter masing-masing negara.
Pengalaman masa lalu menjelaskan alasannya.
Upaya serupa pernah kandas akibat perbedaan rezim inflasi, kontrol modal yang tidak sejalan, hingga kekhawatiran dominasi yuan Tiongkok.
Pendekatan terbaru justru bergerak ke arah sebaliknya, menghubungkan mata uang digital nasional yang sudah ada melalui infrastruktur yang saling terhubung.
Dalam skema ini, setiap negara tetap mempertahankan mata uangnya, seperti rupee digital India, yuan digital Tiongkok, dan rubel digital Rusia.
Yang berubah hanyalah “rel pembayaran” yang memungkinkan mata uang tersebut berinteraksi secara lebih efisien dalam transaksi lintas batas.
Mengurangi Ketergantungan pada Dolar dan SWIFT
Secara praktis, sistem ini memungkinkan perdagangan internasional diselesaikan langsung dalam mata uang nasional tanpa harus melalui bank koresponden atau jaringan SWIFT yang berbasis dolar AS.
Manfaatnya jelas, transaksi lebih cepat, biaya lebih rendah, serta berkurangnya eksposur terhadap sanksi atau pembekuan aset oleh negara Barat.
India memainkan peran kunci dalam mendorong agenda ini.
Sebagai tuan rumah KTT dan penentu arah diskusi, New Delhi berhasil membawa interoperabilitas CBDC dari sekadar konsep menjadi koordinasi kebijakan konkret.
Pendekatan ini sejalan dengan filosofi sistem pembayaran domestik India, Unified Payments Interface (UPI), yang menekankan interoperabilitas tanpa mengorbankan kedaulatan moneter.
Bank Sentral India (Reserve Bank of India) juga menegaskan bahwa rupee digital bukanlah aset kripto dan bukan langkah menuju serikat mata uang.
Ini adalah versi digital uang tunai yang didukung negara, dirancang untuk efisiensi tanpa kehilangan kendali kebijakan.
Pelajaran dari “Jebakan Rupee”
Pengalaman pahit masa lalu turut membentuk pendekatan ini.
Dalam skema penyelesaian bilateral dengan Rusia, India pernah menghadapi masalah “rupee trap”, di mana Rusia menumpuk rupee yang sulit dibelanjakan kembali.
Kegagalan tersebut menegaskan pentingnya jaringan multilateral, bukan sekadar kesepakatan dua negara.
Dengan jaringan yang lebih luas, mata uang yang diperoleh dari perdagangan dapat beredar kembali di dalam blok, bukan mengendap tanpa nilai guna.
Dua Mekanisme Kunci, Siklus Penyelesaian dan Swap Valuta Asing
Inti dari sistem pembayaran BRICS yang diusulkan bertumpu pada dua mekanisme utama.
Pertama, siklus penyelesaian (settlement cycles).
Alih-alih menyelesaikan setiap transaksi secara langsung, seluruh transaksi dikumpulkan dalam periode tertentu dan hanya selisih bersihnya yang diselesaikan.
Cara ini secara drastis mengurangi kebutuhan likuiditas dan risiko penumpukan mata uang yang tidak terpakai.
Kedua, jalur swap valuta asing (forex swap lines) antarbank sentral.
Mekanisme ini berfungsi sebagai jaring pengaman likuiditas.
Jika suatu negara membutuhkan tambahan mata uang mitra untuk memenuhi kewajiban bersihnya, bank sentral dapat “meminjam” sementara melalui perjanjian swap yang telah disepakati.
Dolar Masih Dominan, tetapi Risiko Sistemik Membesar
Perlu ditegaskan, sistem pembayaran BRICS bukanlah pengganti dolar AS.
Dolar masih menyumbang sekitar 59% cadangan devisa global dan mendominasi pembayaran internasional serta invoicing perdagangan dunia.
Namun, besarnya utang global berbasis dolar, dengan utang nasional AS mendekati USD 39 triliun dan utang global sekitar USD 315 triliun, menjadi sumber risiko sistemik.
Ketergantungan dunia pada likuiditas dolar menciptakan kerentanan bersama, terutama jika kepercayaan terhadap aset dolar terganggu.
Amerika Serikat sendiri mempertahankan dominasi dolar melalui kombinasi sanksi keuangan, kontrol akses ke SWIFT, dan perluasan peran dolar di ranah digital melalui stablecoin.
Meski demikian, meningkatnya pembelian emas oleh bank sentral dunia menunjukkan kehati-hatian yang kian besar terhadap sistem yang terlalu berpusat pada satu mata uang.
Menuju Jalur Pembayaran Paralel
Pengecualian Rusia dari SWIFT dan pembekuan ratusan miliar dolar cadangannya menjadi titik balik penting.
Pesannya jelas, tidak ada negara yang sepenuhnya kebal.
Hal ini menjelaskan mengapa BRICS melihat jalur pembayaran paralel bukan lagi sebagai pilihan ideologis, melainkan kebutuhan strategis.
Tantangan tetap besar, mulai dari harmonisasi hukum hingga kesiapan teknis.
Sebagian besar CBDC BRICS masih dalam tahap uji coba.
Namun arah pergerakannya cukup jelas.
Sistem ini kemungkinan berkembang secara bertahap, dimulai dari koridor bilateral yang sudah teruji, seperti interoperabilitas UPI India dengan sistem pembayaran instan Uni Emirat Arab.
Dalam jangka panjang, ambisinya adalah platform BRICS yang memungkinkan transaksi langsung dalam mata uang anggota, dengan partisipasi bersifat sukarela.
Keberhasilannya bergantung pada keselarasan teknis dan kemampuan mengelola perbedaan geopolitik.
Editor : Lugas Rumpakaadi