alexametrics
25.3 C
Banyuwangi
Thursday, July 7, 2022

Perumahan Wajib Dilengkapi Tempat Pemakaman Umum

BANYUWANGI – Peringatan bagi setiap orang atau badan hukum yang akan membangun perumahan dan permukiman di Banyuwangi, untuk menyediakan lahan tempat pemakaman umum (TPU). Jika tidak, mereka terancam sanksi administrasi, penundaan pemberian persetujuan dokumen atau perizinan, hingga dimasukkan ke daftar hitam (black list).

Ya, hal itu telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Aturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyediaan TPU untuk Perumahan dan Permukiman. Serta, Perbup Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 11 Tahun 2014.

Pada pasal 11 Perda Nomor 7 Tahun 2013 disebutkan, setiap pembangunan perumahan dan permukiman wajib dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. Salah satunya, yakni sarana pemakaman atau tempat pemakaman.

Selanjutnya, pada pasal 13 diatur pengembang perumahan berkewajiban menyediakan lahan (TPU) pada lokasi yang telah ditentukan dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam hal titik lokasi tempat pemakaman umum TPU belum ditetapkan dalam Dokumen RTRW dan atau RDTR, maka penyediaan lahan TPU diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah. Selain itu, pada perda tersebut juga disebutkan, penyerahan lahan TPU merupakan syarat untuk pengesahan site plan.

Sementara itu, pada Perbup Nomor 11 Tahun 2014, tepatnya pada pasal 4 ayat (1) diatur, setiap orang atau badan yang akan membangun perumahan dan permukiman wajib menyediakan TPU. Sedangkan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan, TPU dimaksud meliputi pengadaan sendiri pemakaman dan/atau bentuk kerja sama dalam pengadaan TPU antara pihak pembangun perumahan dan permukiman dengan pengurus/yayasan/majelis makam setempat.

Sementara itu, salah satu badan yang telah memenuhi ketentuan tersebut adalah pengembang Perumahan Villa Bukit Mas yang berlokasi di Kelurahan/Kecamatan Giri. Pengembang perumahan tersebut sudah menyediakan lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk lahan pemakaman warga perumahan.

Pengembang Perumahan Villa Bukit Mas, yakni Eko Joko Susanto mengatakan, sebagai pengembang, pihaknya berkewajiban memenuhi semua ketentuan berkaitan dengan pembangunan perumahan. ”Termasuk memenuhi ketentuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan,” ujarnya Jumat malam lalu (25/3/2022).

Joko menambahkan, salah satu tujuan diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk mewujudkan prasarana, sarana, dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. ”Maka, sebagai pengembang, kami siap mematuhi aturan. Apalagi, izin-izin semua sudah mensyaratkan itu. Satu proses dengan proses selanjutnya saling mengikat. Jadi, jika ada ketentuan yang tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa melangkah ke proses selanjutnya,” tuturnya.

Pada umumnya, imbuh Joko, pengembang perumahan di Banyuwangi sudah bagus. Pihak pengembang sudah memiliki road map untuk pembangunan perumahan.

Sementara itu, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Banyuwangi Murdi Santoso menyatakan, berkaitan dengan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disyaratkan dan diperintahkan sebagaimana amanat perda, pada dasarnya pihaknya siap memenuhi aturan tersebut. ”Intinya, saat ini on process. Kita siap men-support,” kata dia.

Menurut Murdi, saat ini proses penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah sedang dalam proses. ”Namun, masih melalui beberapa tahapan yang harus dijalankan. Kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait. Tinggal langkah-langkah selanjutnya untuk verifikasi lapangan yang akan dilakukan,” pungkasnya. 

BANYUWANGI – Peringatan bagi setiap orang atau badan hukum yang akan membangun perumahan dan permukiman di Banyuwangi, untuk menyediakan lahan tempat pemakaman umum (TPU). Jika tidak, mereka terancam sanksi administrasi, penundaan pemberian persetujuan dokumen atau perizinan, hingga dimasukkan ke daftar hitam (black list).

Ya, hal itu telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Aturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyediaan TPU untuk Perumahan dan Permukiman. Serta, Perbup Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 11 Tahun 2014.

Pada pasal 11 Perda Nomor 7 Tahun 2013 disebutkan, setiap pembangunan perumahan dan permukiman wajib dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. Salah satunya, yakni sarana pemakaman atau tempat pemakaman.

Selanjutnya, pada pasal 13 diatur pengembang perumahan berkewajiban menyediakan lahan (TPU) pada lokasi yang telah ditentukan dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dalam hal titik lokasi tempat pemakaman umum TPU belum ditetapkan dalam Dokumen RTRW dan atau RDTR, maka penyediaan lahan TPU diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah. Selain itu, pada perda tersebut juga disebutkan, penyerahan lahan TPU merupakan syarat untuk pengesahan site plan.

Sementara itu, pada Perbup Nomor 11 Tahun 2014, tepatnya pada pasal 4 ayat (1) diatur, setiap orang atau badan yang akan membangun perumahan dan permukiman wajib menyediakan TPU. Sedangkan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan, TPU dimaksud meliputi pengadaan sendiri pemakaman dan/atau bentuk kerja sama dalam pengadaan TPU antara pihak pembangun perumahan dan permukiman dengan pengurus/yayasan/majelis makam setempat.

Sementara itu, salah satu badan yang telah memenuhi ketentuan tersebut adalah pengembang Perumahan Villa Bukit Mas yang berlokasi di Kelurahan/Kecamatan Giri. Pengembang perumahan tersebut sudah menyediakan lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk lahan pemakaman warga perumahan.

Pengembang Perumahan Villa Bukit Mas, yakni Eko Joko Susanto mengatakan, sebagai pengembang, pihaknya berkewajiban memenuhi semua ketentuan berkaitan dengan pembangunan perumahan. ”Termasuk memenuhi ketentuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan,” ujarnya Jumat malam lalu (25/3/2022).

Joko menambahkan, salah satu tujuan diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk mewujudkan prasarana, sarana, dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. ”Maka, sebagai pengembang, kami siap mematuhi aturan. Apalagi, izin-izin semua sudah mensyaratkan itu. Satu proses dengan proses selanjutnya saling mengikat. Jadi, jika ada ketentuan yang tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa melangkah ke proses selanjutnya,” tuturnya.

Pada umumnya, imbuh Joko, pengembang perumahan di Banyuwangi sudah bagus. Pihak pengembang sudah memiliki road map untuk pembangunan perumahan.

Sementara itu, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Banyuwangi Murdi Santoso menyatakan, berkaitan dengan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang disyaratkan dan diperintahkan sebagaimana amanat perda, pada dasarnya pihaknya siap memenuhi aturan tersebut. ”Intinya, saat ini on process. Kita siap men-support,” kata dia.

Menurut Murdi, saat ini proses penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah sedang dalam proses. ”Namun, masih melalui beberapa tahapan yang harus dijalankan. Kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait. Tinggal langkah-langkah selanjutnya untuk verifikasi lapangan yang akan dilakukan,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/