RADAR BANYUWANGI – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banyuwangi pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Yakni dari angka 71,38 persen menjadi 71,94 persen di tahun 2022.
Penilaian IPM tersebut meliputi tiga variabel pendukung, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di sektor pendidikan, ada dua komponen pendukung, yakni rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS).
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi Suratno mengatakan, di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19, pihaknya tetap berjuang keras meningkatkan layanan pendidikan. Aksesibilitas pendidikan untuk masyarakat Banyuwangi dipermudah agar angka RLS dan HLS terus meningkat.
”Layanan pendidikan diberikan secara tepat, murah, dan ramah untuk sosial ekonomi masyarakat Banyuwangi. Sasaran strategis pembangunan pendidikan adalah indeks pendidikan yang terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Keduanya merupakan salah satu variabel IPM, selain indeks kesehatan dan daya beli,” tegasnya.
Hasilnya, pada tahun 2022 harapan lama sekolah di Banyuwangi naik dari 13,10 tahun menjadi 13,11 tahun. Begitu juga dengan rata-rata lama sekolah yang naik dari 7,42 tahun pada 2021 menjadi 7,66 tahun pada 2022.
Program program untuk mendukung HLS diciptakan sedemikian rupa oleh Dispendik. Mulai bantuan dari internal sekolah seperti Siswa Asuh Sebaya (SAS), bantuan uang saku, bantuan transportasi, hingga kebijakan afirmasi sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Seperti beasiswa Bidikmisi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan beasiswa prestasi untuk anak tidak mampu yang sedang berkuliah.
Untuk mereka yang sudah bersekolah, Dispendik juga menjalankan program zero drop out. Sekolah harus memastikan para siswa yang masuk bisa menempuh pendidikan sampai lulus. ”Kalau ada kasus apa pun, termasuk perundungan, kami upayakan jangan sampai berhenti sekolah. Jika terpaksa, lebih baik dimutasi,” ucapnya.
Dispendik Banyuwangi juga melakukan berbagai cara untuk bisa terus mengajak masyarakat kembali ke bangku sekolah. Suratno mengatakan, ada berbagai strategi yang dilakukan pihaknya untuk terus mendorong peningkatan angka sekolah.
Secara makro, ada dua strategi besar. Yang pertama dengan program Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara) untuk mereka yang berusia di bawah 25 tahun, namun belum memiliki ijazah SMA.
Kedua, dengan mengembalikan anak-anak usia sekolah yang sempat drop out untuk kembali ke sekolah. Mereka yang drop out, mulai jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, harus kembali bersekolah.
Kedua program tersebut untuk mendukung target zero drop out yang menjadi semangat Dispendik. ”Targetnya tentu saja sesuai dengan program nasional wajib belajar 12 tahun. Perlahan kita wujudkan,” kata Suratno.
Menurut Suratno, meningkatnya angka lama sekolah tentu akan berimbas cukup luas. Dengan pendidikan maju, secara bertahap ekonomi masyarakat juga akan membaik. Termasuk untuk menurunkan angka tengkes (stunting) serta pernikahan dini. ”Tahun 2020 program Aksara sudah menjaring 11 ribu orang. Tahun 2023 baru bisa tercatat mereka setelah lulus untuk menambah angka rata-rata sekolah,” kata Mantan Kepala Bidang (Kabid) SMP Dispendik tersebut.
Dengan peningkatakan aksesibilitas dan mutu pendidikan di Banyuwangi, Suratno berharap lulusan sekolah bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat. ”Serangkaian inovasi, mulai dari digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan penerapan Kurikulum Merdeka agar anak semakin bahagia juga terus kami kembangkan untuk mendorong kualitas pendidikan di Banyuwangi,” pungkasnya. (fre/sgt/c1)
