Sabtu, 23 Oct 2021
Radar Banyuwangi
Home / Events
icon featured
Events

Dishut Jatim Jodohkan KUPS dengan Pelaku Usaha

17 September 2021, 15: 00: 59 WIB | editor : Ali Sodiqin

Dishut Jatim Jodohkan KUPS dengan Pelaku Usaha

SIMBOLIS: Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) memberikan bantuan kepada beberapa Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Hotel Santika kemarin (16/9). (Rino Bakhtiar/RadarBanyuwangi.id)

Share this      

BANYUWANGI Dinas Kehutanan (Dishut) Jawa Timur selenggarakan Temu Usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Blambangan Room Hotel Santika, Banyuwangi, kemarin (16/9). Acara itu dihadiri oleh 29 KUPS dan 8 pelaku usaha.

Program yang dilaksanakan selama dua hari itu bertujuan untuk mempertemukan KUPS dengan segmen hilirnya, yakni para pelaku usaha. Tujuannya untuk menjalin kemitraan sehingga mampu menyejahterakan masyarakat perhutanan sosial di Banyuwangi.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang diwakili Deden Suhendi, selaku Kepala Bidang Perhutanan Sosial mengatakan, setelah mendapat akses legal dari KLHK, masyarakat masih bingung bagaimana pengelolaan lahan yang sudah diperoleh. ”Kami harap lahan yang telah diperoleh dapat diusahakan. Untuk menambah nilai ekonomi dan hutan tetap terjaga kelestariannya,” ujar Deden.

Baca juga: 25 Pedagang Di Padang Terima Bantuan Baznas

Dalam acara tersebut turut menghadirkan jajaran SKPD Banyuwangi dan praktisi agribisnis untuk memberikan materi. ”Mereka harus bisa mengoptimalkan tata kelola lahan yang sudah diperoleh. Kami juga hadirkan beberapa SKPD terkait agar saling bersinergi,” ungkapnya.

Dari sisi jumlah petani penggarap, Jawa Timur menjadi nomor satu di Pulau Jawa dalam capaian perhutanan sosial. Dengan total 119.576 ribu kepala keluarga penerima. Kemudian, dari sisi luas lahan sudah terdistribusikan akses legal untuk masyarakat sebanyak 176.962,08 hektare. Setara dengan 65,19 persen capaian perhutanan sosisal di Pulau Jawa. ”Banyuwangi merupakan klaster kabupaten yang peringkatnya tinggi, sehingga kami fokus untuk turun, Kinerja Dishut ini sebagaimana arahan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam implementasi program kerjanya,” papar Deden.

Deden mengapresiasi respons dari Pemkab Banyuwangi yang menghadirkan Kepala Bappeda secara langsung pada acara pembukaan kemarin (15/9). Dia mengatakan kewenangan urusan kehutanan tidak berada di pemkab, tingkat terendah ada di level provinsi. Namun, sasaran penerima manfaat dari program itu adalah masyarakat Banyuwangi.

Deden berharap masyarakat perhutanan sosial dapat membentuk entitas usaha menjadi koperasi. Namun, perlu kerja sama semua pihak, termasuk Pemkab Banyuwangi. ”Harapan kami produk-produk hutan ini pengolahan lanjutannya kita kawal bersama. Sehingga masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, namun juga dalam bentuk kemasan,” kata pria kelahiran Jawa Barat itu.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ojom Sumantri. KLHK memberikan program bantuan alat senilai Rp 50 juta kepada 5 KUPS yang terpilih. ”Program bantuan ini merupakan suplemen supaya mendorong masyarakat agar bisa meningkatkan nilai tambah usahanya,” ujarnya.

Ketua Asosiasi UMKM Wong Agung, Suhairi mengatakan, dengan adanya acara ini pihaknya akan bekerja sama dengan masyarakat perhutanan sosial. ”Kami akan membeli bahan baku kripik dari masyarakat perhutanan sosial, bisa singkong atau pisang. Jadi saling menguntungkan,” pungkas pria berusia 52 tahun itu. (mg2/aif/c1)

(bw/*/als/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia