alexametrics
27.8 C
Banyuwangi
Monday, July 4, 2022

Rokok Putihan Melanggar UU Cukai

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pedagang rokok ilegal harus lebih waspada, sebab Pemkab Banyuwangi bersama Bea Cukai bertekad untuk mengamankan pendapatan negara agar tidak bocor.

Hal ini dikatakan oleh Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi RR Nanin Oktaviantie. Menurut Nanin, Pemkab Banyuwangi dan Kantor Bea Cukai berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan bea cukai rokok.

Nanin menjelaskan, pedagang rokok eceran harus lebih waspada terhadap beredarnya rokok ilegal. Ciri dari rokok ilegal ini yakni berupa rokok polos yang tidak dilengkapi dengan pita cukai. Rokok ilegal tidak dilengkapi pita cukai asli yang sesuai dengan desain cukai 2021, yaitu memiliki hologram dan cetakan yang jelas dan tajam. Rokok ilegal biasanya dilengkapi pita cukai palsu yang warnanya tak jelas, seperti memudar.

”Terkadang rokok ilegal juga ditempel pita cukai bekas yang sudah pernah dipakai. Jadi terlihat jelas ada sobekan, kerutan, atau lusuh. Makanya, harus lebih waspada,” kata Nanin saat ditemui di sela-sela sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai secara tatap muka bersama pedagang rokok di wilayah Kecamatan Rogojampi dan Blimbingsari pada Rabu, (13/10) di Hall Kokoon Hotel Banyuwangi.

Sementara itu, narasumber dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Banyuwangi I Putu Muda Kumbara mengatakan, maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Banyuwangi berpotensi merugikan pemerintah dari sektor pendapatan pajak dan tergerusnya pelaku industri rokok legal. 

Pihaknya berharap para pedagang mampu membedakan rokok yang dikemas secara legal dan ilegal. Peran Bea Cukai di daerah dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) ini di antaranya adalah mengintensifkan program sinergi antara Bea Cukai dengan Pemkab Banyuwangi untuk menyosialisasikan usaha maupun konsumsi di bidang cukai yang legal serta menekan peredaran barang kena cukai ilegal, sebagaimana yang telah terjalin selama ini.

”Sehingga pemanfaatan DBHCHT ini dapat lebih efektif untuk program-program di bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum,” kata Putu.

Mengapa pedagang rokok eceran harus lebih waspada terhadap peredaran rokok ilegal?Putu menyebutkan, bagi pihak yang nekat mengedarkan, menjual, dan menawarkan rokok yang tanpa dilekati pita cukai atau dikenal dengan istilah rokok polos/putihan akan dijerat dengan pasal 54 UU No 11 Tahun 1995 jo UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. ”Dengan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai, paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai,” pungkasnya. 

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pedagang rokok ilegal harus lebih waspada, sebab Pemkab Banyuwangi bersama Bea Cukai bertekad untuk mengamankan pendapatan negara agar tidak bocor.

Hal ini dikatakan oleh Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi RR Nanin Oktaviantie. Menurut Nanin, Pemkab Banyuwangi dan Kantor Bea Cukai berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan bea cukai rokok.

Nanin menjelaskan, pedagang rokok eceran harus lebih waspada terhadap beredarnya rokok ilegal. Ciri dari rokok ilegal ini yakni berupa rokok polos yang tidak dilengkapi dengan pita cukai. Rokok ilegal tidak dilengkapi pita cukai asli yang sesuai dengan desain cukai 2021, yaitu memiliki hologram dan cetakan yang jelas dan tajam. Rokok ilegal biasanya dilengkapi pita cukai palsu yang warnanya tak jelas, seperti memudar.

”Terkadang rokok ilegal juga ditempel pita cukai bekas yang sudah pernah dipakai. Jadi terlihat jelas ada sobekan, kerutan, atau lusuh. Makanya, harus lebih waspada,” kata Nanin saat ditemui di sela-sela sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai secara tatap muka bersama pedagang rokok di wilayah Kecamatan Rogojampi dan Blimbingsari pada Rabu, (13/10) di Hall Kokoon Hotel Banyuwangi.

Sementara itu, narasumber dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Banyuwangi I Putu Muda Kumbara mengatakan, maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Banyuwangi berpotensi merugikan pemerintah dari sektor pendapatan pajak dan tergerusnya pelaku industri rokok legal. 

Pihaknya berharap para pedagang mampu membedakan rokok yang dikemas secara legal dan ilegal. Peran Bea Cukai di daerah dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) ini di antaranya adalah mengintensifkan program sinergi antara Bea Cukai dengan Pemkab Banyuwangi untuk menyosialisasikan usaha maupun konsumsi di bidang cukai yang legal serta menekan peredaran barang kena cukai ilegal, sebagaimana yang telah terjalin selama ini.

”Sehingga pemanfaatan DBHCHT ini dapat lebih efektif untuk program-program di bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum,” kata Putu.

Mengapa pedagang rokok eceran harus lebih waspada terhadap peredaran rokok ilegal?Putu menyebutkan, bagi pihak yang nekat mengedarkan, menjual, dan menawarkan rokok yang tanpa dilekati pita cukai atau dikenal dengan istilah rokok polos/putihan akan dijerat dengan pasal 54 UU No 11 Tahun 1995 jo UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. ”Dengan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai, paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/