alexametrics
25.6 C
Banyuwangi
Thursday, June 30, 2022

Pulihkan Ekonomi, Pajak Jatim III Sosialisasikan PPS

ROGOJAMPI – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III menggelar sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada para pengusaha di Banyuwangi, Senin (7/3). Kegiatan yang diikuti oleh 100 pengusaha Banyuwangi ini dilaksanakan di aula Kelenteng Tik Liong Tian Rogojampi.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Agustin Vita Avantin mengaku sangat berterima kasih kepada para pengusaha di Banyuwangi yang telah membayar pajak. Sebab, pada tahun 2021 lalu, pembayaran pajak DJP dan KPP Pratama di wilayah Banyuwangi mencapai 103 persen. ”Capaian ini tentu atas kontribusi pengusaha di Banyuwangi,” ungkap Vita, sapaan akrab Agustin Vita Avantin.

Menurut Vita, PPS merupakan amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty yang memiliki aset dan belum diungkapkan bisa berpartisipasi dalam PPS ini. Program ini juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016–2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

”Kami mengajak seluruh hadirin untuk berpartisipasi dalam program PPS ini sebelum batas akhir yang ditentukan, yaitu mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Jangan ditunda sampai akhir periode agar Bapak dan Ibu tidak mengalami kendala gangguan sistem akibat terlalu banyak wajib pajak yang mengakses sistem pada waktu bersamaan,” ungkapnya.

PPS memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. ”Kami juga membuka banyak saluran komunikasi dalam memberikan kemudahan wajib pajak untuk melakukan konsultasi. Saluran komunikasi itu, seperti telepon, aplikasi pesan, email, dan media sosial,” jelasnya.

Vita menambahkan, kejujuran dalam membayar pajak sangat membantu pemerintah dan diri sendiri dalam membangun negeri ini. Selain itu, membantu menghadapi dan menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang sangat berat dan berlangsung selama dua tahun terakhir. ”Semoga PPS ini dapat berhasil dengan baik dan berguna bagi kita semua. Kami berharap para pengusaha di Banyuwangi dapat mengikuti PPS ini,” harapnya.

Pemerintah menggelar PPS untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya sehingga dapat membayar pajak secara benar. Terdapat dua kebijakan dalam PPS. Kebijakan pertama diperuntukkan bagi peserta tax amnesty yang belum mengungkapkan harta dalam tax amnesty tahun 2016.

Kebijakan kedua bagi wajib pajak orang pribadi dengan harta berasal dari penghasilan tahun 2016 hingga 2020, namun belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Peserta yang mengikuti PPS tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final yang tarifnya berbeda-beda sesuai kondisi hartanya.

PPS menjadi kesempatan yang baik bagi wajib pajak yang sempat mengikuti tax amnesty untuk mengungkapkan semua harta yang belum dilaporkan. Ia mengingatkan terdapat sanksi jika harta yang belum diungkapkan tersebut diketahui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). ”Jika DJP menemukan harta yang belum dilaporkan, DJP akan mengenakan sanksi. Gunakan kesempatan ini kalau Bapak/Ibu ingin menghindari sanksi yang 200 persen dengan mengikuti PPS ini,” tandas Vita.

Kepala KPP Pratama Banyuwangi Eko Budi Hartono menyampaikan bahwa program PPS ini merupakan sarana pemerintah membangun negeri dari sektor pajak. ”Semoga kita bisa saling sinergi bekerja sama dengan pengusaha dalam membangun negeri untuk memulihkan ekonomi negeri,” papar Eko.

Sosialisasi DJP dengan tema ”Bersama Membangun Negeri dengan Pulihkan PPS Ekonomi” dihadiri sejumlah pengusaha dari komunitas Tionghoa Banyuwangi. Di antaranya Ami Santoso, Aminoto, serta Camat Rogojampi Hartono dan juga Kepala KPP Pratama Banyuwangi Eko Budi Hartono. 

ROGOJAMPI – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III menggelar sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kepada para pengusaha di Banyuwangi, Senin (7/3). Kegiatan yang diikuti oleh 100 pengusaha Banyuwangi ini dilaksanakan di aula Kelenteng Tik Liong Tian Rogojampi.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Agustin Vita Avantin mengaku sangat berterima kasih kepada para pengusaha di Banyuwangi yang telah membayar pajak. Sebab, pada tahun 2021 lalu, pembayaran pajak DJP dan KPP Pratama di wilayah Banyuwangi mencapai 103 persen. ”Capaian ini tentu atas kontribusi pengusaha di Banyuwangi,” ungkap Vita, sapaan akrab Agustin Vita Avantin.

Menurut Vita, PPS merupakan amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty yang memiliki aset dan belum diungkapkan bisa berpartisipasi dalam PPS ini. Program ini juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016–2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020.

”Kami mengajak seluruh hadirin untuk berpartisipasi dalam program PPS ini sebelum batas akhir yang ditentukan, yaitu mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Jangan ditunda sampai akhir periode agar Bapak dan Ibu tidak mengalami kendala gangguan sistem akibat terlalu banyak wajib pajak yang mengakses sistem pada waktu bersamaan,” ungkapnya.

PPS memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. ”Kami juga membuka banyak saluran komunikasi dalam memberikan kemudahan wajib pajak untuk melakukan konsultasi. Saluran komunikasi itu, seperti telepon, aplikasi pesan, email, dan media sosial,” jelasnya.

Vita menambahkan, kejujuran dalam membayar pajak sangat membantu pemerintah dan diri sendiri dalam membangun negeri ini. Selain itu, membantu menghadapi dan menanggulangi dampak pandemi Covid-19 yang sangat berat dan berlangsung selama dua tahun terakhir. ”Semoga PPS ini dapat berhasil dengan baik dan berguna bagi kita semua. Kami berharap para pengusaha di Banyuwangi dapat mengikuti PPS ini,” harapnya.

Pemerintah menggelar PPS untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya sehingga dapat membayar pajak secara benar. Terdapat dua kebijakan dalam PPS. Kebijakan pertama diperuntukkan bagi peserta tax amnesty yang belum mengungkapkan harta dalam tax amnesty tahun 2016.

Kebijakan kedua bagi wajib pajak orang pribadi dengan harta berasal dari penghasilan tahun 2016 hingga 2020, namun belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Peserta yang mengikuti PPS tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final yang tarifnya berbeda-beda sesuai kondisi hartanya.

PPS menjadi kesempatan yang baik bagi wajib pajak yang sempat mengikuti tax amnesty untuk mengungkapkan semua harta yang belum dilaporkan. Ia mengingatkan terdapat sanksi jika harta yang belum diungkapkan tersebut diketahui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). ”Jika DJP menemukan harta yang belum dilaporkan, DJP akan mengenakan sanksi. Gunakan kesempatan ini kalau Bapak/Ibu ingin menghindari sanksi yang 200 persen dengan mengikuti PPS ini,” tandas Vita.

Kepala KPP Pratama Banyuwangi Eko Budi Hartono menyampaikan bahwa program PPS ini merupakan sarana pemerintah membangun negeri dari sektor pajak. ”Semoga kita bisa saling sinergi bekerja sama dengan pengusaha dalam membangun negeri untuk memulihkan ekonomi negeri,” papar Eko.

Sosialisasi DJP dengan tema ”Bersama Membangun Negeri dengan Pulihkan PPS Ekonomi” dihadiri sejumlah pengusaha dari komunitas Tionghoa Banyuwangi. Di antaranya Ami Santoso, Aminoto, serta Camat Rogojampi Hartono dan juga Kepala KPP Pratama Banyuwangi Eko Budi Hartono. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/