RADARBANYUWANGI.ID - Punya usaha mikro tapi kesulitan mendapatkan akses permodalan dari perbankan? Pelaku usaha kecil tak perlu berkecil hati.
Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai skema bantuan sosial dan pembiayaan usaha.
Memasuki tahun 2026, program bantuan UMKM semakin terintegrasi dan dirancang agar lebih tepat sasaran.
Tak hanya berupa bantuan modal, pemerintah juga menyiapkan pendampingan, pelatihan, hingga akses pembiayaan berbunga rendah bagi pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan berkembang.
Berbagai program tersebut diharapkan mampu menjaga daya tahan UMKM sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Berikut panduan lengkap jenis bantuan UMKM dari pemerintah, syarat, hingga cara mendaftarnya.
Ragam Bantuan UMKM dari Pemerintah
Pemerintah menyediakan sejumlah program bantuan yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kondisi usaha.
1. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)
BPUM merupakan bantuan modal usaha berupa dana hibah yang tidak perlu dikembalikan. Program ini menyasar pelaku usaha mikro dengan skala kecil.
Nominal bantuan berkisar antara Rp1,2 juta hingga Rp2,4 juta. Sasaran penerima adalah usaha mikro dengan omzet di bawah Rp300 juta per tahun. Bantuan ini bersifat langsung tunai.
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Bagi pelaku UMKM yang membutuhkan modal lebih besar, KUR menjadi pilihan utama. Program ini berupa pinjaman berbunga rendah karena disubsidi pemerintah.
Plafon pinjaman mulai Rp1 juta hingga Rp500 juta, dengan bunga sekitar 3–6 persen per tahun pada 2026. Berbeda dengan BPUM, KUR wajib dikembalikan sesuai tenor.
3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
KUBE ditujukan bagi kelompok usaha yang anggotanya berasal dari keluarga miskin dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Program ini memberikan bantuan modal usaha secara berkelompok, disertai pendampingan usaha. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 5 hingga 20 orang.
4. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
UEP merupakan bantuan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia produktif, hingga eks-narapidana yang memiliki usaha.
Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
5. Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS)
ProKUS menyasar lulusan atau eks penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah digraduasi dari bansos.
Tujuan utama program ini adalah mendorong kemandirian ekonomi agar penerima tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Syarat dan Dokumen yang Perlu Disiapkan
Meski syarat teknis setiap program dapat berbeda, pelaku UMKM perlu menyiapkan dokumen dasar agar proses pendaftaran berjalan lancar.
Dokumen wajib meliputi KTP elektronik, Kartu Keluarga, buku tabungan aktif atas nama sendiri, serta Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS.
Dokumen pendukung yang sering diminta antara lain foto lokasi dan aktivitas usaha, NPWP (jika ada), surat pernyataan usaha aktif, serta proposal usaha sederhana untuk program tertentu.
Cara Daftar Bansos UMKM Secara Online
Bagi pelaku usaha yang ingin menghindari antrean, pendaftaran bisa dilakukan secara daring.
Melalui sistem Online Single Submission (OSS), pelaku UMKM dapat mengurus NIB dengan mengakses laman oss.go.id, membuat akun menggunakan NIK dan email aktif, lalu mengisi data usaha hingga NIB terbit.
Untuk pengajuan KUR, pendaftaran dapat dilakukan melalui website bank penyalur seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.
Pelaku usaha tinggal mengisi formulir pengajuan, mengunggah dokumen, lalu menunggu proses verifikasi sekitar satu hingga dua minggu.
Selain itu, program seperti BPUM dan bantuan UMKM lainnya juga dapat diakses melalui website Dinas Koperasi dan UKM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pendaftaran Offline Tetap Dibuka
Bagi pelaku UMKM yang lebih nyaman dengan layanan langsung, pendaftaran juga bisa dilakukan secara offline.
Pelaku usaha dapat mendatangi kantor Dinas Koperasi dan UKM setempat dengan membawa dokumen lengkap untuk berkonsultasi mengenai program yang sesuai.
Pengajuan KUR juga bisa dilakukan langsung di kantor cabang bank penyalur, sementara program KUBE umumnya diajukan melalui kelurahan atau desa dengan membentuk kelompok usaha terlebih dahulu.
Tips Agar Pengajuan Disetujui
Agar peluang lolos semakin besar, pelaku UMKM disarankan memastikan usaha sudah berjalan, bukan sekadar rencana.
Dokumentasi usaha perlu disiapkan dengan baik, mulai dari foto kegiatan hingga bukti transaksi.
Pemilihan program juga harus disesuaikan dengan skala usaha dan kebutuhan. Kejujuran dalam mengisi data menjadi kunci utama, serta memanfaatkan pendampingan dan pelatihan yang disediakan pemerintah.
Dengan memahami karakteristik tiap program, pelaku UMKM diharapkan dapat memilih bantuan yang paling tepat.
Dukungan pemerintah pun diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. (*)
Editor : Ali Sodiqin