BSI Perluas Sinergi dengan Muhammadiyah, Sasar 164 Kampus dan 50.000 UMKM

RADAR BANYUWANGI – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperluas bisnis perbankan syariah melalui ekosistem Muhammadiyah, dengan menyasar 164 perguruan tinggi dan 50.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini juga membuka peluang pengelolaan dana pensiun syariah dengan potensi penempatan dana mencapai Rp700 miliar, sekaligus membidik potensi bisnis UMKM sebesar Rp2,5 triliun.

Langkah strategis tersebut ditandai dengan penandatanganan tiga kerja sama dalam rangkaian BSI International Expo 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Sabtu (24/10). Ketiga kerja sama itu melibatkan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah, Lembaga Pengembang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LP UMKM) PP Muhammadiyah, serta Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah.

Kolaborasi ini memperluas ruang pengembangan layanan BSI, mulai dari transaksi digital perguruan tinggi, pembiayaan dan pemberdayaan UMKM, hingga layanan kustodian syariah untuk mendukung administrasi serta pengelolaan aset investasi institusi.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan, sinergi tersebut dirancang untuk menghubungkan kebutuhan layanan keuangan di sektor pendidikan, pengembangan usaha, dan pengelolaan dana institusi dalam satu ekosistem ekonomi syariah.

“BSI ingin hadir lebih dari sekadar sebagai penyedia layanan perbankan. Kami ingin menjadi mitra strategis Muhammadiyah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi, mulai dari kampus, pengembangan talenta, pemberdayaan UMKM hingga pengelolaan dana institusi. Dengan kekuatan jaringan Muhammadiyah di seluruh Indonesia, kami optimistis kolaborasi ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang semakin luas bagi umat,” ujar Erwan.

Sasar 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah

Di sektor pendidikan, BSI menyasar 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA). Kerja sama dengan Diktilitbang PP Muhammadiyah mencakup pengembangan layanan digital untuk kebutuhan kampus serta penyediaan solusi perbankan syariah terintegrasi bagi sivitas akademika.

Pengembangan layanan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan transaksi di lingkungan perguruan tinggi melalui pemanfaatan layanan digital BSI. Integrasi ini diharapkan memudahkan aktivitas keuangan kampus sekaligus memperluas penggunaan layanan perbankan syariah di kalangan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan perguruan tinggi.

Selain mendukung kebutuhan transaksi, kerja sama tersebut diharapkan memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah. Pengembangan ekosistem kampus juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Potensi Bisnis UMKM Muhammadiyah Capai Rp2,5 Triliun

Di sektor usaha, BSI membidik 50.000 UMKM binaan LP UMKM PP Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Ekosistem tersebut memiliki potensi bisnis mencapai Rp2,5 triliun, menurut data yang disampaikan dalam keterangan kerja sama.

Potensi tersebut menjadi ruang pengembangan layanan keuangan syariah bagi pelaku usaha, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi, memperkuat permodalan, dan mendukung keberlanjutan bisnis.

Ruang lingkup kerja sama meliputi edukasi dan literasi keuangan, pengembangan transaksi terintegrasi, pembiayaan modal kerja, serta pemanfaatan layanan transaksi dan investasi BSI.

Melalui dukungan tersebut, pelaku UMKM diharapkan memperoleh akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal. Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan juga diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi operasional dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Bagi BSI, keterhubungan dengan jaringan UMKM Muhammadiyah membuka peluang pengembangan layanan perbankan syariah yang lebih dekat dengan kebutuhan usaha. Namun, realisasi potensi bisnis tersebut tetap bergantung pada kebutuhan pembiayaan, aktivitas transaksi, dan pemanfaatan layanan oleh masing-masing pelaku usaha.

Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah Berpotensi Tempatkan Rp700 Miliar

Selain pendidikan dan UMKM, kerja sama BSI dengan Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah membuka peluang pemanfaatan layanan kustodian syariah dengan potensi penempatan dana mencapai Rp700 miliar.

Layanan kustodian berperan dalam mendukung administrasi dan pengelolaan aset investasi. Dalam konteks kerja sama ini, layanan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kebutuhan perbankan syariah nasabah institusi.

Potensi dana Rp700 miliar tersebut merupakan peluang penempatan melalui layanan kustodian yang dijajaki dalam kolaborasi, bukan nilai dana yang dapat langsung dipastikan telah terealisasi.

Kerja sama ini juga memperluas cakupan hubungan bisnis BSI dengan Muhammadiyah, dari layanan transaksi harian hingga dukungan terhadap pengelolaan aset investasi lembaga.

Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah Terintegrasi

Perluasan sinergi BSI dan Muhammadiyah memperlihatkan pendekatan pengembangan bisnis yang menghubungkan berbagai kebutuhan keuangan dalam satu jaringan kelembagaan. Perguruan tinggi menjadi sasaran pengembangan layanan digital, UMKM memperoleh akses terhadap solusi transaksi dan pembiayaan, sedangkan dana pensiun berpotensi memanfaatkan layanan kustodian syariah.

Dengan jaringan Muhammadiyah yang tersebar di berbagai daerah, kolaborasi ini berpotensi memperluas jangkauan layanan keuangan syariah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di lingkungan pendidikan dan usaha.

Bagi BSI, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan potensi tersebut menjadi penggunaan layanan yang nyata dan berkelanjutan. Sementara bagi ekosistem Muhammadiyah, integrasi layanan keuangan dapat menjadi salah satu upaya memperkuat pengelolaan kelembagaan, mendukung pertumbuhan UMKM, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Dengan tiga kerja sama tersebut, BSI dan Muhammadiyah memperluas kemitraan dari layanan perbankan konvensional dalam arti aktivitas transaksi semata menuju dukungan yang lebih menyeluruh bagi pendidikan, pemberdayaan usaha, dan pengelolaan dana institusi berbasis prinsip syariah. (*)