BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Rangkaian kegiatan survei Pola Pangan Harapan (PPH) yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Pangan (Disperta-Pangan) terus bergulir. Petugas yang sebelumnya dilatih untuk melakukan perhitungan PPH masyarakat mulai melakukan survei lapangan di masing-masing wilayah. Survei PPH digeber di 25 kecamatan dengan total responden mencapai 750 orang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperta-Pangan Ilham Juanda mengatakan, PPH adalah indikator kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan oleh skor yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antarkelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.
Ilham berharap, para petugas survei dapat menggali data dengan baik dan berkualitas sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. ”Di samping memperoleh data pola konsumsi masyarakat, para petugas diharapkan dapat menularkan ilmu yang didapat saat pelatihan dan membantu masyarakat sekitar untuk mengatasi permasalahan gizi melalui materi yang diterima,” ujarnya.
Latar belakang diadakannya kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Keanekaragaman Pangan. Tujuannya untuk mengetahui konsumsi pangan dan faktor yang memengaruhi serta pola pangan harapan yang ada pada masyarakat Banyuwangi.
”Enumerator yang sudah dilatih mulai terjun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi dan menularkan materi mengenai apa saja makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Jadi, tidak hanya karbohidrat saja makanan yang dikonsumsi sebagai sumber energi, tetapi juga protein, lemak, vitamin, dan mineral untuk mewujudkan pola hidup sehat dan produktif,” tutur Ilham.
Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan Abdul Halim mengatakan, petugas survei (enumerator) yang telah mendapat pelatihan akan mengumpulkan data karakteristik masyarakat yang meliputi usia, tingkat pendidikan, pendapatan, jumlah keluarga, pekerjaan, dan sosial ekonomi. Selain itu, memberikan gambaran Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP). ”Program ini juga salah satu bentuk upaya untuk membantu penanganan permasalahan tengkes (stunting) di Banyuwangi. Setelah mengetahui kebutuhan dan takaran makanan sehari-hari, diharapkan pemerintah bisa mengintervensi dengan tepat,” ungkapnya.
Petugas PPH Kecamatan Banyuwangi Achmad Faisol Akbar mengaku, pihaknya menjaring responden sebanyak sepuluh orang. Rinciannya, kategori orang kaya sebanyak tiga keluarga dengan gaji Rp 4 juta per bulan, kategori sedang sebanyak empat keluarga dengan gaji sebesar Rp 1,5 juta sampai Rp 3,5 juta per bulan, serta kategori miskin sebanyak 3 orang dengan pendapatan sebesar Rp 1 juta per bulan.
Survei tersebut mendapat sambutan antusias dari warga. Mereka berharap ke depannya pemerintah bisa melakukan intervensi dengan tepat terkait PPH Banyuwangi. ”Selain sosialisasi, dukungan berupa posko cek kebutuhan gizi bagi masyarakat juga disediakan. Harapannya program yang diampu Disperta-Pangan Bidang Ketahanan Pangan ini sedikitnya bisa membantu penanganan permasalahan tengkes (stunting) lebih intens di Banyuwangi,” pungkas Halim. (tar/sgt/c1)
