alexametrics
25 C
Banyuwangi
Saturday, June 25, 2022

3.150 Karyawan Hotel dan Restoran yang Cuti Tak Dibayar

RadarBanyuwangi.id – Sejumlah anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendatangi kantor DPRD Banyuwangi kemarin (24/8). Mereka datang untuk mengadukan nasib 3.150 karyawan hotel dan restoran yang kini dirumahkan alias cuti tidak dibayar (unpaid leave) imbas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Para anggota PHRI itu lantas diterima sejumlah anggota dewan asal lintas fraksi. Tidak hanya menemui para pengusaha hotel dan restoran tersebut, dewan juga mengundang instansi terkait untuk duduk bersama dalam forum rapat dengar pendapat (hearing).

Hearing kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto didampingi wakil ketua dewan yang lain, yakni M. Ali Mahrus. Sedangkan dari unsur eksekutif, hadir Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Widji Lestariono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) M. Yanuarto Bramuda, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Syaiful Alam Sudrajat, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Henik Setyorini dan Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wawan Yadmadi.

Ketua PHRI Banyuwangi Zainal Muttaqin mengatakan, hingga kemarin ada 3.150 karyawan hotel yang cuti tidak dibayar (unpaid leave). Dia mengaku terpaksa menerapkan kebijakan tersebut guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). ”Maka, hearing ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar semua sektor bisa bergerak. Baik restoran, hotel, maupun tempat hiburan,” ujarnya.

Para pengusaha hotel dan restoran itu lantas meminta relaksasi alias pelonggaran dan fleksibilitas terhadap kebijakan pembatasan yang dilakukan. Mereka juga menyatakan bersedia memenuhi aturan yang disyaratkan. ”Kita tidak menyalahkan siapa pun, tidak meminta bantuan juga. Kita hanya butuh solusi atas persoalan saat ini,” kata dia.

Zaenal mengaku, sebelum memasuki masa PPKM tepatnya Juli lalu, tingkat hunian hotel-hotel di Banyuwangi lumayan tinggi. Namun setelah PPKM diterapkan mulai 3 Juli, persentase keterisian kamar hotel turun drastis. ”Pada Juni rata-rata keterisian hotel sekitar 50 persen. Setelah PPKM turun drastis dengan rata-rata 12 persen. Bahkan, ada yang turun menjadi lima persen,” akunya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar M. Yanuarto Bramuda mengusulkan agar selama PPKM, kegiatan rapat atau pertemuan instansi pemerintah bisa digelar di hotel. Pertemuan atau rapat tersebut harus memenuhi persyaratan batas maksimal peserta rapat 50 persen dari kapasitas ruangan yang digunakan serta wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. ”Kita mendorong adanya rapat menggunakan fasilitas hotel. Agar hotel tetap bisa berkembang, maka bisa dilakukan pertemuan di hotel,” kata dia.

Usulan menggunakan fasilitas rapat di hotel selama masa PPKM ini mendapat respons positif DPRD Banyuwangi. Tidak hanya rapat, dewan juga mengusulkan untuk menggunakan hotel sebagai alternatif bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri atau bahkan menjadikan hotel sebagai lokasi isolasi terpusat (isoter).

Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto mengatakan, salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk ”menyelamatkan” karyawan hotel dan restoran dari PHK adalah dengan memanfaatkan hotel sebagai tempat pertemuan atau rapat instansi pemerintah. ”Ini juga strategi untuk membantu perekonomian hotel dan karyawannya. Untuk fasilitas isolasi mandiri ada juga yang usul, dan kita dukung semua asalkan sesuai prokes,” tuturnya.

Michael juga mendukung jika Pemkab Banyuwangi mendorong pemerintah tingkat kecamatan yang memiliki hotel agar digunakan sebagai fasilitas isolasi terpusat pasien Covid-19. ”Itu lebih bagus. Dengan menggunakan hotel maka fasilitas yang menunjang penyembuhan mereka akan terjamin. Ini solusi yang baik jika pemilik hotel bersedia hotelnya dijadikan lokasi isolasi terpusat,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

RadarBanyuwangi.id – Sejumlah anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendatangi kantor DPRD Banyuwangi kemarin (24/8). Mereka datang untuk mengadukan nasib 3.150 karyawan hotel dan restoran yang kini dirumahkan alias cuti tidak dibayar (unpaid leave) imbas penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Para anggota PHRI itu lantas diterima sejumlah anggota dewan asal lintas fraksi. Tidak hanya menemui para pengusaha hotel dan restoran tersebut, dewan juga mengundang instansi terkait untuk duduk bersama dalam forum rapat dengar pendapat (hearing).

Hearing kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto didampingi wakil ketua dewan yang lain, yakni M. Ali Mahrus. Sedangkan dari unsur eksekutif, hadir Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Widji Lestariono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) M. Yanuarto Bramuda, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Syaiful Alam Sudrajat, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Henik Setyorini dan Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wawan Yadmadi.

Ketua PHRI Banyuwangi Zainal Muttaqin mengatakan, hingga kemarin ada 3.150 karyawan hotel yang cuti tidak dibayar (unpaid leave). Dia mengaku terpaksa menerapkan kebijakan tersebut guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). ”Maka, hearing ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar semua sektor bisa bergerak. Baik restoran, hotel, maupun tempat hiburan,” ujarnya.

Para pengusaha hotel dan restoran itu lantas meminta relaksasi alias pelonggaran dan fleksibilitas terhadap kebijakan pembatasan yang dilakukan. Mereka juga menyatakan bersedia memenuhi aturan yang disyaratkan. ”Kita tidak menyalahkan siapa pun, tidak meminta bantuan juga. Kita hanya butuh solusi atas persoalan saat ini,” kata dia.

Zaenal mengaku, sebelum memasuki masa PPKM tepatnya Juli lalu, tingkat hunian hotel-hotel di Banyuwangi lumayan tinggi. Namun setelah PPKM diterapkan mulai 3 Juli, persentase keterisian kamar hotel turun drastis. ”Pada Juni rata-rata keterisian hotel sekitar 50 persen. Setelah PPKM turun drastis dengan rata-rata 12 persen. Bahkan, ada yang turun menjadi lima persen,” akunya.

Sementara itu, Kepala Disbudpar M. Yanuarto Bramuda mengusulkan agar selama PPKM, kegiatan rapat atau pertemuan instansi pemerintah bisa digelar di hotel. Pertemuan atau rapat tersebut harus memenuhi persyaratan batas maksimal peserta rapat 50 persen dari kapasitas ruangan yang digunakan serta wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. ”Kita mendorong adanya rapat menggunakan fasilitas hotel. Agar hotel tetap bisa berkembang, maka bisa dilakukan pertemuan di hotel,” kata dia.

Usulan menggunakan fasilitas rapat di hotel selama masa PPKM ini mendapat respons positif DPRD Banyuwangi. Tidak hanya rapat, dewan juga mengusulkan untuk menggunakan hotel sebagai alternatif bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri atau bahkan menjadikan hotel sebagai lokasi isolasi terpusat (isoter).

Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto mengatakan, salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk ”menyelamatkan” karyawan hotel dan restoran dari PHK adalah dengan memanfaatkan hotel sebagai tempat pertemuan atau rapat instansi pemerintah. ”Ini juga strategi untuk membantu perekonomian hotel dan karyawannya. Untuk fasilitas isolasi mandiri ada juga yang usul, dan kita dukung semua asalkan sesuai prokes,” tuturnya.

Michael juga mendukung jika Pemkab Banyuwangi mendorong pemerintah tingkat kecamatan yang memiliki hotel agar digunakan sebagai fasilitas isolasi terpusat pasien Covid-19. ”Itu lebih bagus. Dengan menggunakan hotel maka fasilitas yang menunjang penyembuhan mereka akan terjamin. Ini solusi yang baik jika pemilik hotel bersedia hotelnya dijadikan lokasi isolasi terpusat,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/