alexametrics
27.5 C
Banyuwangi
Sunday, October 2, 2022

Tarif Ketapang–Gilimanuk Naik 28,14 Persen, Berlaku Mulai Senin

KALIPURO, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pengguna moda transportasi laut di Pelabuhan ASDP Ketapang–Gilimanuk akan segera merasakan kenaikan tarif baru. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 172 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi. Rencananya, tarif baru diberlakukan mulai Senin (19/9) mendatang.

Ketua DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi I Putu Widiana membenarkan penyesuaian harga baru pasca-kenaikan BBM sudah dikeluarkan. Penerapannya akan dimulai Senin dini hari (19/9) pukul 00.00. Jika melihat rata-rata nasional, kenaikan tarif seluruh angkutan penyeberangan mencapai 11,79 persen dari tarif sebelumnya.

Sedangkan untuk lintasan Ketapang–Gilimanuk, kenaikannya mencapai 28,14 persen. Dengan kenaikan tersebut, gambaran tarif baru golongan II atau kendaraan roda 2 dari tarif sebelumnya Rp 27.000 menjadi Rp 34.500. Kendaraan roda 4 pribadi (golongan IVa) dari sebelumnya Rp 182.500 diperkirakan bisa naik menjadi Rp 234.000.

Baca Juga :  Festival Coklat, Sarana Promosi Cokelat Terbaik Dunia

Pada saat pandemi Covid-19, imbuh Putu, kenaikan tarif yang diusulkan oleh DPP Gapasdap bersama pemerintah 35,4 persen. Seharusnya angka efektif kenaikan tarif di angka 47 persen dengan estimasi perhitungan kenaikan baru 11,79 persen rata-rata ditambah dengan usulan sebelumnya 35, 4 persen. ”Padahal angkutan lain yang menggunakan jasa kapal seperti bus dan truk sudah menaikkan tarif, antara 40 sampai 100 persen,” terangnya.

Putu mengatakan, lambatnya kenaikan tarif penyeberangan sebenarnya cukup berisiko bagi operator. Sebab, perusahaan penyeberangan harus melakukan efisiensi agar tetap bisa menahan tingginya biaya operasional. Efisiensi dilakukan dengan mengurangi biaya perawatan dan gaji beberapa petugas kapal. ”Efesiensi tersebut berdampak kepada keselamatan pengguna kapal. Perusahaan kapal tidak bisa menyelenggarakan standar pelayanan minimum yang berisiko pada unsur keselamatan,” tegasnya.

Baca Juga :  Sembilan Klinik "Ilegal" Ajukan Izin ke Dinas Kesehatan

Ketua Dewan Pembina DPP Gapasdap Bambang Haryo yang kemarin meninjau kondisi penyeberangan di Pelabuhan ASDP Ketapang menilai kenaikan tarif kapal cukup terlambat. Kenaikan tarif baru disahkan setelah 15 hari pasca-kenaikan BBM. Bambang menilai pengusaha kapal harus menanggung biaya operasional akibat kenaikan BBM.

Seharusnya pemerintah pusat menyediakan BLT untuk perusahaan kapal seperti sebelum-sebelumnya untuk mengganti beban operasional selama 15 hari pasca-kenaikan BBM. ”Seharusnya ketika pemerintah telat menaikan harga tiket, harus ada BLT kepada pengusaha. Kenaikan yang disetujui juga masih jauh dari hitungan. Seharusnya ada beberapa penyesuaian pembayaran untuk meringankan beban seperti PNBP,” tegasnya. (fre/aif/c1)

KALIPURO, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pengguna moda transportasi laut di Pelabuhan ASDP Ketapang–Gilimanuk akan segera merasakan kenaikan tarif baru. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 172 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi. Rencananya, tarif baru diberlakukan mulai Senin (19/9) mendatang.

Ketua DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi I Putu Widiana membenarkan penyesuaian harga baru pasca-kenaikan BBM sudah dikeluarkan. Penerapannya akan dimulai Senin dini hari (19/9) pukul 00.00. Jika melihat rata-rata nasional, kenaikan tarif seluruh angkutan penyeberangan mencapai 11,79 persen dari tarif sebelumnya.

Sedangkan untuk lintasan Ketapang–Gilimanuk, kenaikannya mencapai 28,14 persen. Dengan kenaikan tersebut, gambaran tarif baru golongan II atau kendaraan roda 2 dari tarif sebelumnya Rp 27.000 menjadi Rp 34.500. Kendaraan roda 4 pribadi (golongan IVa) dari sebelumnya Rp 182.500 diperkirakan bisa naik menjadi Rp 234.000.

Baca Juga :  HUT ke-46 Korpri, Bank Jatim Serahkan Satu Unit Ambulans

Pada saat pandemi Covid-19, imbuh Putu, kenaikan tarif yang diusulkan oleh DPP Gapasdap bersama pemerintah 35,4 persen. Seharusnya angka efektif kenaikan tarif di angka 47 persen dengan estimasi perhitungan kenaikan baru 11,79 persen rata-rata ditambah dengan usulan sebelumnya 35, 4 persen. ”Padahal angkutan lain yang menggunakan jasa kapal seperti bus dan truk sudah menaikkan tarif, antara 40 sampai 100 persen,” terangnya.

Putu mengatakan, lambatnya kenaikan tarif penyeberangan sebenarnya cukup berisiko bagi operator. Sebab, perusahaan penyeberangan harus melakukan efisiensi agar tetap bisa menahan tingginya biaya operasional. Efisiensi dilakukan dengan mengurangi biaya perawatan dan gaji beberapa petugas kapal. ”Efesiensi tersebut berdampak kepada keselamatan pengguna kapal. Perusahaan kapal tidak bisa menyelenggarakan standar pelayanan minimum yang berisiko pada unsur keselamatan,” tegasnya.

Baca Juga :  Gunung Agung Erupsi, Penyeberangan Masih Normal

Ketua Dewan Pembina DPP Gapasdap Bambang Haryo yang kemarin meninjau kondisi penyeberangan di Pelabuhan ASDP Ketapang menilai kenaikan tarif kapal cukup terlambat. Kenaikan tarif baru disahkan setelah 15 hari pasca-kenaikan BBM. Bambang menilai pengusaha kapal harus menanggung biaya operasional akibat kenaikan BBM.

Seharusnya pemerintah pusat menyediakan BLT untuk perusahaan kapal seperti sebelum-sebelumnya untuk mengganti beban operasional selama 15 hari pasca-kenaikan BBM. ”Seharusnya ketika pemerintah telat menaikan harga tiket, harus ada BLT kepada pengusaha. Kenaikan yang disetujui juga masih jauh dari hitungan. Seharusnya ada beberapa penyesuaian pembayaran untuk meringankan beban seperti PNBP,” tegasnya. (fre/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Jalan Menuju Pelabuhan Muncar Ambrol

Di Hari Aksara Masih Daring

Artikel Terbaru

/