alexametrics
27.5 C
Banyuwangi
Sunday, October 2, 2022

Tarif Angkot Naik Rp 1.500, Pemberlakuan Masih Menunggu SK Bupati

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi Pemkab Banyuwangi akhirnya menaikkan tarif angkutan kota (angkot). Jumat (16/9), beberapa instansi terkait menggelar rapat di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuwangi. Hasilnya, tarif angkot untuk penumpang umum yang semula Rp 5.000 naik menjadi Rp 6.500 atau naik sebesar Rp 1.500.

Rapat dihadiri pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda), Satlantas Polresta Banyuwangi, UPT-P3LLAJ Provinsi Jatim di Banyuwangi, Bakesbangpol, Bagian Perekonomian Pemkab, serta perwakilan paguyuban angkot.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Banyuwangi Tanto Sujono mengatakan, banyak pertimbangan dalam menentukan besarnya tarif baru. Selain kenaikan harga BBM, juga menyangkut biaya operasional kendaraan (BOK), pajak kendaraan, biaya uji, hingga biaya servis yang lebih dulu naik.

Baca Juga :  Harga Bahan Bangunan Ikut Terkerek Kenaikan Harga BBM

”Sebelum menetapkan tarif, kita sudah survei di lapangan. Yang jelas setelah harga BBM naik, secara otomatis harga lain banyak yang naik. Itu yang memengaruhi kenaikan tarif angkot,” ujar Tanto.

Tarif baru tersebut disesuaikan dengan hasil rapat koordinasi antara Dishub Banyuwangi dan pemangku kepentingan. Rapat yang dilakukan sejak pagi hingga siang itu melahirkan kesepakatan dari semua pihak. ”Pembahasan kenaikan tarif sudah disepakati dalam forum rapat. Akhirnya, tarif penumpang umum dinaikkan menjadi Rp 6.500. Tarif awal Rp 5.000. Sedangkan tarif angkot untuk pelajar naik Rp 1.000. Semula Rp 2.500 menjadi Rp 3.500,” kata Tanto.

Kapan tarif baru tersebut diberlakukan? Tanto belum bisa memastikan kapan tarif baru tersebut berlaku karena masih menunggu surat keputusan (SK) Bupati Banyuwangi. ”Tarif baru merupakan hasil kesepakatan peserta rapat. Untuk penetapan masih menunggu keputusan bupati,” tegasnya.

Baca Juga :  Harga Pertalite dan Solar Naik, Pembeli BBM di SPBU Justru Meningkat

Dikatakan Tanto, penetapan kenaikan tarif angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) menjadi kewenangan Provinsi Jatim. Sedangkan kenaikan tarif angkutan antarprovinsi menjadi kewenangan pusat. ”Kewenangan kami khusus kendaraan angkot yang beroperasi di wilayah Banyuwangi saja, selain itu kewenangan pusat,” pungkasnya. (hum/aif/c1)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi Pemkab Banyuwangi akhirnya menaikkan tarif angkutan kota (angkot). Jumat (16/9), beberapa instansi terkait menggelar rapat di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuwangi. Hasilnya, tarif angkot untuk penumpang umum yang semula Rp 5.000 naik menjadi Rp 6.500 atau naik sebesar Rp 1.500.

Rapat dihadiri pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda), Satlantas Polresta Banyuwangi, UPT-P3LLAJ Provinsi Jatim di Banyuwangi, Bakesbangpol, Bagian Perekonomian Pemkab, serta perwakilan paguyuban angkot.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Banyuwangi Tanto Sujono mengatakan, banyak pertimbangan dalam menentukan besarnya tarif baru. Selain kenaikan harga BBM, juga menyangkut biaya operasional kendaraan (BOK), pajak kendaraan, biaya uji, hingga biaya servis yang lebih dulu naik.

Baca Juga :  Pupuk Organik Terbagi Jadi Dua Macam

”Sebelum menetapkan tarif, kita sudah survei di lapangan. Yang jelas setelah harga BBM naik, secara otomatis harga lain banyak yang naik. Itu yang memengaruhi kenaikan tarif angkot,” ujar Tanto.

Tarif baru tersebut disesuaikan dengan hasil rapat koordinasi antara Dishub Banyuwangi dan pemangku kepentingan. Rapat yang dilakukan sejak pagi hingga siang itu melahirkan kesepakatan dari semua pihak. ”Pembahasan kenaikan tarif sudah disepakati dalam forum rapat. Akhirnya, tarif penumpang umum dinaikkan menjadi Rp 6.500. Tarif awal Rp 5.000. Sedangkan tarif angkot untuk pelajar naik Rp 1.000. Semula Rp 2.500 menjadi Rp 3.500,” kata Tanto.

Kapan tarif baru tersebut diberlakukan? Tanto belum bisa memastikan kapan tarif baru tersebut berlaku karena masih menunggu surat keputusan (SK) Bupati Banyuwangi. ”Tarif baru merupakan hasil kesepakatan peserta rapat. Untuk penetapan masih menunggu keputusan bupati,” tegasnya.

Baca Juga :  BBM Naik, Harga Ayam Kampung Ikut Naik

Dikatakan Tanto, penetapan kenaikan tarif angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) menjadi kewenangan Provinsi Jatim. Sedangkan kenaikan tarif angkutan antarprovinsi menjadi kewenangan pusat. ”Kewenangan kami khusus kendaraan angkot yang beroperasi di wilayah Banyuwangi saja, selain itu kewenangan pusat,” pungkasnya. (hum/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/