alexametrics
23.4 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Rokok Ilegal Rugikan Negara Triliunan Rupiah

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Sosialisasi terkait UU Cukai terus digencarkan oleh Pemkab Banyuwangi bersama Kantor Bea Cukai Banyuwangi. Kali ini, pedagang rokok eceran di wilayah Kecamatan Genteng mendapatkan perhatian khusus. Mereka diedukasi mengenai UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Rokok Ilegal.

Perwakilan Kantor Bea Cukai Banyuwangi Leo Tunggul Jesse menjelaskan, pedagang rokok ilegal harus lebih waspada. Sebab berdasarkan pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007, pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal dapat dipidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda minimal 2 kali nilai cukai, maksimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Leo berharap para pedagang rokok eceran mampu membedakan rokok yang dikemas secara legal dan ilegal. Peran Bea Cukai di daerah dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) ini di antaranya adalah mengintensifkan program sinergi antara Bea Cukai dengan Pemkab Banyuwangi untuk menyosialisasikan usaha maupun konsumsi di bidang cukai yang legal serta menekan peredaran barang kena cukai ilegal, sebagaimana yang telah terjalin selama ini.

”Sehingga pemanfaatan DBHCHT ini dapat lebih efektif untuk program-program di bidang kesejahteraaan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum,” kata Leo di hadapan para pedagang pasar di Hall Hotel Mahkota, Genteng, Kamis (11/11) lalu.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi RR Nanin Oktaviantie mengatakan, selama tiga bulan ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal. Diakui, para pelaku rokok ilegal ini penuh akal. Selain tanpa pita dan pita cukai palsu, pedagang barang haram ini juga menggunakan pita cukai yang tidak sesuai tarif berdasarkan golongan dan jenis.

Siasat lainnya, imbuh Nanin, para pelaku rokok ilegal juga mengelabui penjual dengan nama dan kemasan yang menyerupai merek rokok legal. Contohnya, rokok ilegal dengan merek Gudang Gaman yang sekilas tidak berbeda dengan rokok Gudang Garam, rokok Sekar Madu SMD yang tampak mereplika merek Djarum Super MLD. ”Nah, ini pedagang eceran ini harus diberikan pemahaman agar tidak terkena UU Cukai,” ujarnya.

Nanin menjelaskan, pedagang rokok eceran harus lebih waspada terhadap beredarnya rokok ilegal. Ciri dari rokok ilegal ini berupa rokok polos yang tidak dilengkapi dengan pita cukai. Rokok ilegal juga tidak dilengkapi pita cukai asli yang sesuai dengan desain cukai, yaitu memiliki hologram dan cetakan yang jelas dan tajam. Rokok ilegal terkadang dilengkapi pita cukai palsu yang warnanya tak jelas, seperti memudar. ”Terkadang rokok ilegal juga ditempel pita cukai bekas yang sudah pernah dipakai. Jadi terlihat jelas ada sobekan, kerutan, atau lusuh. Makanya harus lebih waspada,” kata Nanin.

Nanin menambahkan, peredaran rokok ilegal memengaruhi pemasukan negara dari cukai. Angkanya mencapai triliunan rupiah. Menurutnya, penerimaan dari cukai rokok ini nantinya juga akan dikembalikan kepada daerah untuk kepentingan masyarakat.

”Kalau peredaran rokok ilegal tidak dicegah maka itu akan berdampak pada penerimaan negara yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. DBHCHT ini bisa mendanai berbagai macam sektor seperti kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan. Sehingga optimalisasi agar pendapatan tidak bocor karena rokok ilegal, harus terus dilakukan,” pungkas Nanin.

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Sosialisasi terkait UU Cukai terus digencarkan oleh Pemkab Banyuwangi bersama Kantor Bea Cukai Banyuwangi. Kali ini, pedagang rokok eceran di wilayah Kecamatan Genteng mendapatkan perhatian khusus. Mereka diedukasi mengenai UU RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Rokok Ilegal.

Perwakilan Kantor Bea Cukai Banyuwangi Leo Tunggul Jesse menjelaskan, pedagang rokok ilegal harus lebih waspada. Sebab berdasarkan pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007, pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal dapat dipidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda minimal 2 kali nilai cukai, maksimal 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Leo berharap para pedagang rokok eceran mampu membedakan rokok yang dikemas secara legal dan ilegal. Peran Bea Cukai di daerah dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) ini di antaranya adalah mengintensifkan program sinergi antara Bea Cukai dengan Pemkab Banyuwangi untuk menyosialisasikan usaha maupun konsumsi di bidang cukai yang legal serta menekan peredaran barang kena cukai ilegal, sebagaimana yang telah terjalin selama ini.

”Sehingga pemanfaatan DBHCHT ini dapat lebih efektif untuk program-program di bidang kesejahteraaan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum,” kata Leo di hadapan para pedagang pasar di Hall Hotel Mahkota, Genteng, Kamis (11/11) lalu.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi RR Nanin Oktaviantie mengatakan, selama tiga bulan ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal. Diakui, para pelaku rokok ilegal ini penuh akal. Selain tanpa pita dan pita cukai palsu, pedagang barang haram ini juga menggunakan pita cukai yang tidak sesuai tarif berdasarkan golongan dan jenis.

Siasat lainnya, imbuh Nanin, para pelaku rokok ilegal juga mengelabui penjual dengan nama dan kemasan yang menyerupai merek rokok legal. Contohnya, rokok ilegal dengan merek Gudang Gaman yang sekilas tidak berbeda dengan rokok Gudang Garam, rokok Sekar Madu SMD yang tampak mereplika merek Djarum Super MLD. ”Nah, ini pedagang eceran ini harus diberikan pemahaman agar tidak terkena UU Cukai,” ujarnya.

Nanin menjelaskan, pedagang rokok eceran harus lebih waspada terhadap beredarnya rokok ilegal. Ciri dari rokok ilegal ini berupa rokok polos yang tidak dilengkapi dengan pita cukai. Rokok ilegal juga tidak dilengkapi pita cukai asli yang sesuai dengan desain cukai, yaitu memiliki hologram dan cetakan yang jelas dan tajam. Rokok ilegal terkadang dilengkapi pita cukai palsu yang warnanya tak jelas, seperti memudar. ”Terkadang rokok ilegal juga ditempel pita cukai bekas yang sudah pernah dipakai. Jadi terlihat jelas ada sobekan, kerutan, atau lusuh. Makanya harus lebih waspada,” kata Nanin.

Nanin menambahkan, peredaran rokok ilegal memengaruhi pemasukan negara dari cukai. Angkanya mencapai triliunan rupiah. Menurutnya, penerimaan dari cukai rokok ini nantinya juga akan dikembalikan kepada daerah untuk kepentingan masyarakat.

”Kalau peredaran rokok ilegal tidak dicegah maka itu akan berdampak pada penerimaan negara yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. DBHCHT ini bisa mendanai berbagai macam sektor seperti kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan kesehatan. Sehingga optimalisasi agar pendapatan tidak bocor karena rokok ilegal, harus terus dilakukan,” pungkas Nanin.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/