alexametrics
23.3 C
Banyuwangi
Sunday, September 25, 2022

Potensi Pupuk Bersubsidi di Banyuwangi

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pupuk dan Pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan produktivitas hasil pertanian. Oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip enam tepat, yakni tepat mutu,jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai prinsip tersebut. Khusus penyediaan pupuk, pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi agar harga pupuk lebih terjangkau oleh kemampuan petani. Kebijakan pupuk dan pestisida bersifat dinamis sesuai kebutuhan masyarakat dan memperhatikan prioritas pembangunan nasional.

Dua Tahun terakhir telah terjadi beberapa peristiwa seperti Pandemi Covid -19 yang berdampak pada ketahanan pangan. Belum lagi sengketa antar negara yang terjadi di Ukraina dan Rusia juga menjadi kendala dalam pasokan bahan baku pupuk jenis Phospor (P) dan Kalium (K).

HIJAU: Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, M.Khoiri menunjukkan bibit tanaman padi (Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Hal ini menyebabkan perubahan kebijakan yang harus mengakomodir pertimbangan fiskal negara dan ketahanan pangan.

“Sesuai rekomendasi Tim Panja Pupuk DPR RI yang diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, bahwa terdapat beberapa perubahan terkait Tata kelola pupuk bersubsidi perihal komoditas penerima dan jenis pupuk bersubsidi,” ujar Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, M.Khoiri.

Menurut Khoiri, komoditas penerima pupuk bersubsidi dari sebelumnya 70 komoditas, kini hanya menjadi sembilan komoditas yaitu sub sektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), subsektor tanaman hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih ) dan sub sektor Perkebunan (tebu rakyat, kakao rakyat dan kopi rakyat) serta perubahan jenis pupuk bersubsidi dari enam jenis yakni Urea, NPK, Za, SP 36, pupuk organik granul dan pupuk organik cair kini menjadi dua jenis yaitu urea dan NPK.

Baca Juga :  Minyak Goreng Meroket dan Meroket

“Perubahan kebijakan yang diundangkan per 8 Juli 2022 ini, tentu berdampak terhadap Pertanian di Banyuwangi. Beberapa komoditas unggulan di Banyuwangi seperti jeruk, buah naga, semangka, melon dan tanaman hortikultura serta perkebunan lainnya dipastikan tidak akan mendapatkan kuota pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Sesuai data usulan e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK) Banyuwangi Tahun 2022 (sebelum Permentan No 10 tahun 2022) dibandingkan dengan data usulan eRDKK setelah diundangkannya permentan ini, ada selisih yang signifikan terkait usulan jumlah pupuk bersubsidi. Sebut saja pupuk jenis urea berkurang sebesar 21.080,878 ton dan NPK berkurang sebesar 23.953,862 Ton.

Berdasarkan data penyaluran pupuk bersubsidi dari Pupuk Indonesia (PIHC) mengacu Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/536/KEP/429.011/2021 tentang Alokasi Pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Juni 2022, untuk urea sebesar 66, 79 persen atau sejumlah 34.794,15 ton dan untuk NPK sebesar 67,82 persen atau sebesar 19.759,50 ton.

Baca Juga :  Sempat Melambung Sepekan, Harga Sembako Mulai Stabil

Berdasarkan dari data tersebut, maka Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi sambil menunggu SK re alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian meminta kepada PIHC sebagai produsen untuk tetap menyalurkan pupuk bersubsidi kepada wilayah Kecamatan (Komoditas Sub Sektor Tanaman Pangan), yang tidak terdampak signifikan terhadap perubahan sesuai permentan No 10 tahun 2022 dan Penyalurannya sesuai SK Alokasi Bupati masih rendah dengan memperhatikan usulan eRDKK setelah Permentan No 10 Tahun 2022.

“Sementara untuk wilayah yang jumlah penyerapannya sudah tinggi dan komoditasnya terdampak (sub sektor hortikultura dan perkebunan) , agar dihitung ulang kuota sisa alokasi yang masih bisa didistribusikan, sambil menunggu realokasi dari pusat dengan tetap memperhatikan usulan eRDKK setelah Permentan No 10 Tahun 2022,” terangnya.

Langkah lainnya, imbuh Khoiri yakni akan mengoptimalkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KP3) dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip enam tepat, dan memberikan bantuan pupuk organik cair kepada petani yang terdampak untuk mengurangi biaya produksi. “Peran penyuluh dalam pendampingan petani dalam berbudidaya juga akan terus dioptimalkan, serta mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organic padat dan cair untuk menjadikan petani mandiri pupuk,” tandasnya. (ddy)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi – Pupuk dan Pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan produktivitas hasil pertanian. Oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip enam tepat, yakni tepat mutu,jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai prinsip tersebut. Khusus penyediaan pupuk, pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi agar harga pupuk lebih terjangkau oleh kemampuan petani. Kebijakan pupuk dan pestisida bersifat dinamis sesuai kebutuhan masyarakat dan memperhatikan prioritas pembangunan nasional.

Dua Tahun terakhir telah terjadi beberapa peristiwa seperti Pandemi Covid -19 yang berdampak pada ketahanan pangan. Belum lagi sengketa antar negara yang terjadi di Ukraina dan Rusia juga menjadi kendala dalam pasokan bahan baku pupuk jenis Phospor (P) dan Kalium (K).

HIJAU: Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, M.Khoiri menunjukkan bibit tanaman padi (Ramada Kusuma/RadarBanyuwangi.id)

Hal ini menyebabkan perubahan kebijakan yang harus mengakomodir pertimbangan fiskal negara dan ketahanan pangan.

“Sesuai rekomendasi Tim Panja Pupuk DPR RI yang diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, bahwa terdapat beberapa perubahan terkait Tata kelola pupuk bersubsidi perihal komoditas penerima dan jenis pupuk bersubsidi,” ujar Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, M.Khoiri.

Menurut Khoiri, komoditas penerima pupuk bersubsidi dari sebelumnya 70 komoditas, kini hanya menjadi sembilan komoditas yaitu sub sektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), subsektor tanaman hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih ) dan sub sektor Perkebunan (tebu rakyat, kakao rakyat dan kopi rakyat) serta perubahan jenis pupuk bersubsidi dari enam jenis yakni Urea, NPK, Za, SP 36, pupuk organik granul dan pupuk organik cair kini menjadi dua jenis yaitu urea dan NPK.

Baca Juga :  TIdak Laku Dijual, Satu Pikap Jeruk Nipis Dibuang

“Perubahan kebijakan yang diundangkan per 8 Juli 2022 ini, tentu berdampak terhadap Pertanian di Banyuwangi. Beberapa komoditas unggulan di Banyuwangi seperti jeruk, buah naga, semangka, melon dan tanaman hortikultura serta perkebunan lainnya dipastikan tidak akan mendapatkan kuota pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Sesuai data usulan e-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK) Banyuwangi Tahun 2022 (sebelum Permentan No 10 tahun 2022) dibandingkan dengan data usulan eRDKK setelah diundangkannya permentan ini, ada selisih yang signifikan terkait usulan jumlah pupuk bersubsidi. Sebut saja pupuk jenis urea berkurang sebesar 21.080,878 ton dan NPK berkurang sebesar 23.953,862 Ton.

Berdasarkan data penyaluran pupuk bersubsidi dari Pupuk Indonesia (PIHC) mengacu Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/536/KEP/429.011/2021 tentang Alokasi Pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Juni 2022, untuk urea sebesar 66, 79 persen atau sejumlah 34.794,15 ton dan untuk NPK sebesar 67,82 persen atau sebesar 19.759,50 ton.

Baca Juga :  Panen Tiga Kali Lipat, Benih Padi BK-Situbondo Segera Dipatenkan

Berdasarkan dari data tersebut, maka Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi sambil menunggu SK re alokasi pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian meminta kepada PIHC sebagai produsen untuk tetap menyalurkan pupuk bersubsidi kepada wilayah Kecamatan (Komoditas Sub Sektor Tanaman Pangan), yang tidak terdampak signifikan terhadap perubahan sesuai permentan No 10 tahun 2022 dan Penyalurannya sesuai SK Alokasi Bupati masih rendah dengan memperhatikan usulan eRDKK setelah Permentan No 10 Tahun 2022.

“Sementara untuk wilayah yang jumlah penyerapannya sudah tinggi dan komoditasnya terdampak (sub sektor hortikultura dan perkebunan) , agar dihitung ulang kuota sisa alokasi yang masih bisa didistribusikan, sambil menunggu realokasi dari pusat dengan tetap memperhatikan usulan eRDKK setelah Permentan No 10 Tahun 2022,” terangnya.

Langkah lainnya, imbuh Khoiri yakni akan mengoptimalkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida(KP3) dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip enam tepat, dan memberikan bantuan pupuk organik cair kepada petani yang terdampak untuk mengurangi biaya produksi. “Peran penyuluh dalam pendampingan petani dalam berbudidaya juga akan terus dioptimalkan, serta mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organic padat dan cair untuk menjadikan petani mandiri pupuk,” tandasnya. (ddy)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/