alexametrics
29 C
Banyuwangi
Monday, August 8, 2022

Dari 16 Tambang Legal, Lima Izinnya Mati

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi –  Tambang pasir dan batu (sirtu) di Banyuwangi  disinyalir banyak yang belum berizin. Ada puluhan galian C yang belum mengantongi izin. Sementara yang sudah mengantongi  Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ada 16 tempat. Ironisnya, dari 16 lokasi tersebut, lima lokasi izinnya tidak berlaku lagi.

Lima tambang yang izinnya mati tersebut yakni dengan nama pemohon PT Wongsoredjo yang berlokasi di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo. Selanjutnya tambang milik M. Irfan dengan alamat di Dusun Kejoyo RT 02/ RW 05 Desa Tlambong, Kabat. Ada juga tambang dengan pemohon Ridwan Riyadi di Desa Bangsring, Wongsorejo.  Selain itu tambang milik Marsindi di Desa Tambong, Kabat dan Mochamad Asmawi di Desa Bedewang, Songgon. 

Dihubungi tadi malam, Asmawi mengaku tidak lagi memperpanjang IUP operasi produksi karena lokasi lahan seluas 3,09 hektare telah habis ditambang sejak tahun 2020. ”Lokasi yang saya tambang sudah habis, jadi tidak saya perpanjang lagi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Banyak yang Belum Tertib Label Kemasan

Di satu sisi, kata Awik –panggilan akrab Asmawi,  keputusan tidak melakukan perpanjangan IUP operasi produksi lantaran belum ada lokasi yang akan ditambang. Apalagi, saat ini dia juga tengah menjabat sebagai Kepala Desa Bedewang. ”Saya ingin fokus mengurus dan membangun desa,” jelas Awik.

Menurut Awik, sebelum menambang, pihaknya telah menyerahkan uang jaminan reklamasi sebesar Rp 62 juta di Bank Jatim dan uang pascatambang sebesar Rp 19 juta. Karena lokasi tambang sudah habis, dia telah melakukan reklamasi. Meski telah selesai direklamasi, uang jaminan reklamasi Rp 62 juta tersebut hingga kini masih belum bisa dicarikan. ”Sudah saya urus sejak bulan November 2020 lalu, sampai hari ini (kemarin) belum cair alasannya menunggu keputusan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Di antara sekian banyak lokasi penambangan sirtu yang telah beroperasi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini, ternyata hanya ada ”segelintir” orang atau badan yang mengantongi IUP Operasi Produksi. Salah satunya adalah PT Anindya Makmur Sentosa yang kini melakukan penambangan sirtu di lahan seluas 55,39 hektare (ha) di Desa Bedewang, Kecamatan Songgon.

Baca Juga :  Muncar Terima Bedah 4 Rumah

Petugas Bagian Administrasi PT Anindya Makmur Sentosa Muhammad Y. mengatakan, ada berbagai langkah dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi. Langkah pertama mengurus domisili usaha mulai tingkat desa atau kelurahan dan kabupaten. Setelah mendapat rekomendasi dari bupati, pihak calon penambang harus menemui stakeholder, contohnya petani atau pemilik lahan untuk mendapatkan surat kuasa tambang. Hal ini diperlukan sebagai salah satu syarat mengurus izin ke pemerintah pusat, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (ddy/aif/c1)

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi –  Tambang pasir dan batu (sirtu) di Banyuwangi  disinyalir banyak yang belum berizin. Ada puluhan galian C yang belum mengantongi izin. Sementara yang sudah mengantongi  Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ada 16 tempat. Ironisnya, dari 16 lokasi tersebut, lima lokasi izinnya tidak berlaku lagi.

Lima tambang yang izinnya mati tersebut yakni dengan nama pemohon PT Wongsoredjo yang berlokasi di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo. Selanjutnya tambang milik M. Irfan dengan alamat di Dusun Kejoyo RT 02/ RW 05 Desa Tlambong, Kabat. Ada juga tambang dengan pemohon Ridwan Riyadi di Desa Bangsring, Wongsorejo.  Selain itu tambang milik Marsindi di Desa Tambong, Kabat dan Mochamad Asmawi di Desa Bedewang, Songgon. 

Dihubungi tadi malam, Asmawi mengaku tidak lagi memperpanjang IUP operasi produksi karena lokasi lahan seluas 3,09 hektare telah habis ditambang sejak tahun 2020. ”Lokasi yang saya tambang sudah habis, jadi tidak saya perpanjang lagi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Abaikan Reklamasi Bisa Dipenjara 5 Tahun

Di satu sisi, kata Awik –panggilan akrab Asmawi,  keputusan tidak melakukan perpanjangan IUP operasi produksi lantaran belum ada lokasi yang akan ditambang. Apalagi, saat ini dia juga tengah menjabat sebagai Kepala Desa Bedewang. ”Saya ingin fokus mengurus dan membangun desa,” jelas Awik.

Menurut Awik, sebelum menambang, pihaknya telah menyerahkan uang jaminan reklamasi sebesar Rp 62 juta di Bank Jatim dan uang pascatambang sebesar Rp 19 juta. Karena lokasi tambang sudah habis, dia telah melakukan reklamasi. Meski telah selesai direklamasi, uang jaminan reklamasi Rp 62 juta tersebut hingga kini masih belum bisa dicarikan. ”Sudah saya urus sejak bulan November 2020 lalu, sampai hari ini (kemarin) belum cair alasannya menunggu keputusan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Di antara sekian banyak lokasi penambangan sirtu yang telah beroperasi di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini, ternyata hanya ada ”segelintir” orang atau badan yang mengantongi IUP Operasi Produksi. Salah satunya adalah PT Anindya Makmur Sentosa yang kini melakukan penambangan sirtu di lahan seluas 55,39 hektare (ha) di Desa Bedewang, Kecamatan Songgon.

Baca Juga :  Dua Kali Setrika Wajah, Pipi Langsung Tirus

Petugas Bagian Administrasi PT Anindya Makmur Sentosa Muhammad Y. mengatakan, ada berbagai langkah dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi. Langkah pertama mengurus domisili usaha mulai tingkat desa atau kelurahan dan kabupaten. Setelah mendapat rekomendasi dari bupati, pihak calon penambang harus menemui stakeholder, contohnya petani atau pemilik lahan untuk mendapatkan surat kuasa tambang. Hal ini diperlukan sebagai salah satu syarat mengurus izin ke pemerintah pusat, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (ddy/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/