RADARBANYUWANGI.ID - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan para guru untuk waspada terhadap calo jabatan kepala sekolah.
Peringatan ini disampaikan menyusul beredarnya isu praktik percaloan jabatan di sejumlah sekolah, terutama yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Kepala Cabang Dinas (KCD) Mataram–Lombok Barat (Malomba), Mujahidin, menegaskan tidak ada mekanisme resmi penawaran jabatan kepala sekolah di luar jalur institusi.
“Tidak ada seperti ini,” tegas Mujahidin, Jumat (11/10).
Menurut Mujahidin, isu ini muncul dari oknum pensiunan kepala sekolah yang mendatangi beberapa sekolah unggulan dan mengaku bisa membantu proses pengangkatan kepala sekolah definitif.
Mereka datang membawa janji jabatan seolah memiliki mandat dari pemerintah.
“Secara institusi, tidak ada ‘orang’ Gubernur atau pihak lain yang diberi mandat menawarkan jabatan kepala sekolah,” ujarnya menegaskan.
Dikbud NTB meminta setiap sekolah yang menerima kunjungan dari pihak tidak dikenal segera melapor ke Dikbud NTB atau KCD setempat agar dapat ditindaklanjuti.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah penipuan dan menjaga integritas proses seleksi Calon Kepala Sekolah (CKS).
“Jangan percaya janji jabatan dari siapa pun. Semua pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui prosedur resmi dan transparan,” tambah Mujahidin.
Ia juga mengimbau guru dan Plt kepala sekolah agar tidak mudah tergiur tawaran yang mengatasnamakan pejabat atau institusi.
“Segera laporkan bila ada yang mencoba menawarkan jabatan. Kita jaga bersama integritas dunia pendidikan,” tutupnya. (*)
Editor : Ali Sodiqin