RADAR BANYUWANGI – Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau yang akrab disapa Gus Baha, menyatakan bahwa ia akan mengikuti pengumuman hasil sidang isbat dari pemerintah terkait awal puasa Ramadhan.
Keputusan ini diambil Gus Baha sebagai bentuk kepatuhan sebagai warga negara yang baik.
Dalam sebuah wawancara yang diunggah di akun YouTube Santri Gayeng, Gus Baha menjelaskan,
"Kalau saya ditanya sama tetangga, besok puasa atau tidak, saya jawab menunggu pengumuman dari televisi. Saya ikut keputusan negara, karena sebagai warga negara Indonesia," kata Gus Baha seperti dikutip dari NU Online.
Meskipun demikian, ia tetap mengapresiasi pihak-pihak yang memiliki pendapat berbeda dalam penentuan awal Ramadhan.
Gus Baha, yang memiliki latar belakang dalam ilmu falak, menyatakan bahwa perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan adalah bagian dari rahmat dan tradisi keilmuan yang seharusnya tidak memecah belah umat.
"Saya sampai sekarang ikut pemerintah, tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama dalam berbeda pendapat. Namun, sebagai ulama, saya memperbolehkan perbedaan pendapat," tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa seorang ulama yang memahami ilmu falak dapat memilih untuk mengikuti hisab yang dilakukan pemerintah atau melakukan hisab sendiri.
Menurutnya, sikap ini penting untuk menjaga stabilitas nasional.
Gus Baha juga menekankan bahwa perbedaan pendapat mengenai hilal adalah hal yang wajar, dan setiap kelompok, seperti Tarekat Naqsyabandiyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, memiliki standar dan gaya masing-masing.
Dalam penjelasannya, Gus Baha menguraikan bahwa perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan sering kali terjadi karena perbedaan pandangan mengenai ketinggian hilal.
Beberapa ulama menganggap bahwa satu derajat sudah cukup untuk mengganti tanggal, sementara yang lain menunggu rukyatul hilal bil fi'li.
"Asal tidak dalam konteks menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Kecuali sudah menyempurnakan Sya'ban 30 hari, pasti kita sepakat bahwa berikutnya adalah Ramadhan," jelasnya.
Gus Baha juga menekankan pentingnya negara untuk memilih satu keputusan di antara perbedaan yang ada, agar ada pegangan dalam kegiatan dan pengambilan keputusan.
"Hanya saja negara tidak boleh, harus milih salah satu. Negara tetap harus memilih satu keputusan. Jadi ini, konstitusi ulama harus lebih tinggi dari lembaga negara dalam bab agama," tandasnya.
Dengan pandangan ini, Gus Baha menunjukkan sikap moderat dan inklusif dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, serta menekankan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas dalam masyarakat. (*)
Editor : Ali Sodiqin