alexametrics
30.7 C
Banyuwangi
Monday, July 4, 2022

Guru Keluhkan Siswa Minim yang Melanjutkan ke SMP Negeri

ASEMBAGUS, Radar Situbondo – Menurunnya jumlah peserta didik yang melajutkan ke SMP Negeri setelah lulus SD menimbulkan kekhawatiran para guru. Sebab, itu berpengaruh terhadap besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah yang pada akhirnya sekolah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya operasional.

Keadaan tersebut terungkap saat Puluhan guru SMP Negeri melakukan audiensi bersama Komisi IV DPRD Situbondo di aula SMPN 1 Asembagus, Rabu (25/5) lalu. Salah satu guru SMPN 1 Arjasa, Imam Sunjuko mengatakan, sejak munculnya sekolah swasta, beberapa siswa lebih tertarik masuk di tempat tersebut.

“Penyebabnya masih belum diketahui. Sekolah negeri di pinggiran desa terutama, saat ini kalah dengan sekolah swasta. Para siswa maupun orang tuanya lebih tertarik memilih masuk di sekolah swasta,” ujar Imam Sunjoko dalam pertemuan tersebut.

Imam mengatakan, sejak pandemi Covid-19, siswa lulusan SD juga lebih banyak masuk pondok pesantren. Namun sekolah belum tahu apa alasan orang tua yang anaknya memilih melanjutkan ke pondok. “Karena banyak yang mondok dan melanjutkan ke sekolah swasta, saat ini siswa kelas VII di sekolah kami hanya dua kelas. Kalau sebelum ada pandemi Covid-19, empat kelas bisa terisi penuh,” terangnya.

Dijelaskan, berkurangnya jumlah peserta didik berdampak pada penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab, besaran bantuan pemerintah itu berdasarkan jumlah peserta didik. “Kalau peserta didiknya sedikit, dana BOS yang diterima juga berkurang. Untuk kebutuhan operasional sekolah menjadi terbatas,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD, H Syahlawi mengatakan, penyampaian aspirasi para guru akan ditindaklanjuti. Perlu dilakukan pembahasan bersama Pemkab Situbondo. “Untuk menentukan langkah seperti apa ke depan, ini perlu ada keterlibatan pemerintah. Kita hanya mengumpulkan aspirasi,” ucapnya.

Syahlawi menjelaskan, pencairan dana BOS juga dikeluhkan karena banyak kendala. Sehingga kepala sekolah harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu agar kegiatan sekolah bisa berjalan. “Untuk dana BOS ini kami segera tindaklanjuti. Agar aktivitas di sekolah tetap berjalan lancar,” pungkasnya. (wan/pri)

ASEMBAGUS, Radar Situbondo – Menurunnya jumlah peserta didik yang melajutkan ke SMP Negeri setelah lulus SD menimbulkan kekhawatiran para guru. Sebab, itu berpengaruh terhadap besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah yang pada akhirnya sekolah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya operasional.

Keadaan tersebut terungkap saat Puluhan guru SMP Negeri melakukan audiensi bersama Komisi IV DPRD Situbondo di aula SMPN 1 Asembagus, Rabu (25/5) lalu. Salah satu guru SMPN 1 Arjasa, Imam Sunjuko mengatakan, sejak munculnya sekolah swasta, beberapa siswa lebih tertarik masuk di tempat tersebut.

“Penyebabnya masih belum diketahui. Sekolah negeri di pinggiran desa terutama, saat ini kalah dengan sekolah swasta. Para siswa maupun orang tuanya lebih tertarik memilih masuk di sekolah swasta,” ujar Imam Sunjoko dalam pertemuan tersebut.

Imam mengatakan, sejak pandemi Covid-19, siswa lulusan SD juga lebih banyak masuk pondok pesantren. Namun sekolah belum tahu apa alasan orang tua yang anaknya memilih melanjutkan ke pondok. “Karena banyak yang mondok dan melanjutkan ke sekolah swasta, saat ini siswa kelas VII di sekolah kami hanya dua kelas. Kalau sebelum ada pandemi Covid-19, empat kelas bisa terisi penuh,” terangnya.

Dijelaskan, berkurangnya jumlah peserta didik berdampak pada penerimaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab, besaran bantuan pemerintah itu berdasarkan jumlah peserta didik. “Kalau peserta didiknya sedikit, dana BOS yang diterima juga berkurang. Untuk kebutuhan operasional sekolah menjadi terbatas,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD, H Syahlawi mengatakan, penyampaian aspirasi para guru akan ditindaklanjuti. Perlu dilakukan pembahasan bersama Pemkab Situbondo. “Untuk menentukan langkah seperti apa ke depan, ini perlu ada keterlibatan pemerintah. Kita hanya mengumpulkan aspirasi,” ucapnya.

Syahlawi menjelaskan, pencairan dana BOS juga dikeluhkan karena banyak kendala. Sehingga kepala sekolah harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu agar kegiatan sekolah bisa berjalan. “Untuk dana BOS ini kami segera tindaklanjuti. Agar aktivitas di sekolah tetap berjalan lancar,” pungkasnya. (wan/pri)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/