alexametrics
32.1 C
Banyuwangi
Tuesday, May 24, 2022

Sekolah Swasta Kekurangan Guru

BANYUWANGI – Sejumlah anggota dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi mendatangi kantor DPRD Banyuwangi, Selasa (18/1). Mereka datang untuk meminta para wakil rakyat menggelar rapat dengar pendapat (hearing) membahas persoalan berkaitan dengan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga guru di lingkup Pemkab Banyuwangi.

Versi PGRI Banyuwangi, rekrutmen PPPK yang digelar tahun lalu masih menyisakan ”residu”. Salah satunya, banyak guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun tidak lolos menjadi PPPK.

Ketua PGRI Banyuwangi Sudarman mengatakan, selain persoalan tersebut, ada satu permasalahan lain yang muncul akibat rekrutmen PPPK. Dikatakan, pada rekrutmen tahun lalu, banyak guru sekolah swasta yang diterima menjadi PPPK. ”Ini mengakibatkan banyak sekolah swasta kekurangan guru,” ujarnya.

Baca Juga :  Grha Pena Banyuwangi Disambangi 45 Siswa SMPN 2 Rogojampi

Bukan itu saja, banyaknya guru sekolah swasta yang diterima sebagai PPPK pada formasi di sekolah negeri juga menimbulkan konsekuensi lain. ”Banyak tenaga sukwan di sekolah negeri yang tersisih,” kata dia.

Lebih lanjut Sudarman menuturkan, pada rekrutmen PPPK tahun lalu, Pemkab Banyuwangi mengusulkan 3.624 formasi. Namun pada pelaksanaannya, peserta seleksi PPPK hanya 2.773 orang. ”Maka, logikanya, semua peserta bisa diterima menjadi PPPK. Tetapi kenyataannya ada banyak tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi ternyata tidak lolos. Ini juga harus dijelaskan, kenapa ada yang tidak lolos,” ujarnya.

Untuk itu, Sudarman berharap DPRD Banyuwangi, khususnya Komisi IV menggelar hearing dengan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) serta Dinas Pendidikan (Dispendik).

Baca Juga :  SDN 1 Tembokrejo Menuju Adiwiyata Kabupaten

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda membenarkan pihaknya sudah bertemu dengan PGRI Banyuwangi kemarin. ”Mereka datang untuk menyampaikan surat berkaitan dengan penerimaan PPPK,” ujarnya.

Ficky mengaku, dalam pertemuan yang berlangsung secara informal tersebut, pihak PGRI menyampaikan beberapa keluh kesah. Termasuk berkaitan dengan keluhan sekolah swasta akibat banyak guru swasta yang diterima menjadi PPPK.

Pada dasarnya, imbuh Ficky, pihaknya siap menggelar hearing. ”Namun, kami masih menunggu surat masuk. Kemungkinan pekan depan kita bisa menggelar hearing,” pungkasnya. 

BANYUWANGI – Sejumlah anggota dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi mendatangi kantor DPRD Banyuwangi, Selasa (18/1). Mereka datang untuk meminta para wakil rakyat menggelar rapat dengar pendapat (hearing) membahas persoalan berkaitan dengan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga guru di lingkup Pemkab Banyuwangi.

Versi PGRI Banyuwangi, rekrutmen PPPK yang digelar tahun lalu masih menyisakan ”residu”. Salah satunya, banyak guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun namun tidak lolos menjadi PPPK.

Ketua PGRI Banyuwangi Sudarman mengatakan, selain persoalan tersebut, ada satu permasalahan lain yang muncul akibat rekrutmen PPPK. Dikatakan, pada rekrutmen tahun lalu, banyak guru sekolah swasta yang diterima menjadi PPPK. ”Ini mengakibatkan banyak sekolah swasta kekurangan guru,” ujarnya.

Baca Juga :  Rekrutmen PPPK Tanpa IPK Minimal, Pendaftaran Sudah Dibuka

Bukan itu saja, banyaknya guru sekolah swasta yang diterima sebagai PPPK pada formasi di sekolah negeri juga menimbulkan konsekuensi lain. ”Banyak tenaga sukwan di sekolah negeri yang tersisih,” kata dia.

Lebih lanjut Sudarman menuturkan, pada rekrutmen PPPK tahun lalu, Pemkab Banyuwangi mengusulkan 3.624 formasi. Namun pada pelaksanaannya, peserta seleksi PPPK hanya 2.773 orang. ”Maka, logikanya, semua peserta bisa diterima menjadi PPPK. Tetapi kenyataannya ada banyak tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi ternyata tidak lolos. Ini juga harus dijelaskan, kenapa ada yang tidak lolos,” ujarnya.

Untuk itu, Sudarman berharap DPRD Banyuwangi, khususnya Komisi IV menggelar hearing dengan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) serta Dinas Pendidikan (Dispendik).

Baca Juga :  Halaman Sekolah Dipenuhi Aneka Tanaman

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda membenarkan pihaknya sudah bertemu dengan PGRI Banyuwangi kemarin. ”Mereka datang untuk menyampaikan surat berkaitan dengan penerimaan PPPK,” ujarnya.

Ficky mengaku, dalam pertemuan yang berlangsung secara informal tersebut, pihak PGRI menyampaikan beberapa keluh kesah. Termasuk berkaitan dengan keluhan sekolah swasta akibat banyak guru swasta yang diterima menjadi PPPK.

Pada dasarnya, imbuh Ficky, pihaknya siap menggelar hearing. ”Namun, kami masih menunggu surat masuk. Kemungkinan pekan depan kita bisa menggelar hearing,” pungkasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/