alexametrics
25.4 C
Banyuwangi
Wednesday, June 29, 2022

Dewan Desak Pemkab Banyuwangi Segera Isi Kekosongan Kepala Sekolah

RADAR BANYUWANGI – Maraknya kekosongan kepala sekolah (kepala) jenjang SD dan SMP di Banyuwangi menuai reaksi dewan. Kalangan wakil rakyat itu mendesak pemkab segera mengisi jabatan kosong yang selama ini diemban pegawai berstatus pelaksana tugas (Plt).

Desakan itu dilontarkan anggota DPRD Banyuwangi Eko Hariyono kemarin (16/6). Dikatakan, ada sejumlah alasan yang membuat pihaknya mendesak pemkab segera mengisi kepala sekolah definitif di Bumi Blambangan.

Alasan pertama, akhir-akhir ini pihaknya mendengar banyak keluhan dari masyarakat yang mengaku khawatir ijazah siswa yang ditandatangani Plt kepala sekolah tidak sah. Yang kedua, imbuhnya, pejabat definitif perlu segera diangkat sebelum tahun ajaran baru bergulir mengingat keterbatasan kewenangan yang dimiliki Plt.

Eko menjelaskan, berkaitan dengan ijazah yang ditandatangani Plt, masyarakat tidak perlu risau. Dia menegaskan, berdasar surat dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), apabila tidak ada kepala sekolah definitif, ijazah dapat ditandatangani Plt. ”Artinya, ijazah yang ditandatangani Plt kepala sekolah tetap sah,” ujarnya.

Namun demikian, Eko yang notabene merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Banyuwangi tersebut menekankan agar kekosongan jabatan kepala sekolah tersebut tetap harus segera diisi. ”Sebagai parpol yang notabene merupakan pengusung Bupati Ipuk, kami prihatin banyaknya jabatan kepala sekolah yang kosong. Jumlahnya mencapai ratusan. Kami mendesak pemkab segera mengisi kekosongan tersebut atau segera melantik kepala sekolah definitif,” tegasnya.

Terlebih, imbuh Eko, tahun ajaran baru segera dimulai. ”Agar pengelolaan satuan pendidikan berjalan optimal, maka perlu kepala sekolah definitif. Sebab, kewenangan Plt sangat terbatas,” tuturnya.

Kabar baiknya, imbuh Eko, pihaknya sudah berkomunikasi dengan instansi terkait. Berdasarkan keterangan pihak eksekutif, kekosongan jabatan kepala sekolah tersebut bakal segera diisi. ”Saat ini sudah dalam tahapan verifikasi terhadap PNS yang dinilai layak menjadi kepala sekolah. Semoga hal itu bukan sekadar lips service,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

RADAR BANYUWANGI – Maraknya kekosongan kepala sekolah (kepala) jenjang SD dan SMP di Banyuwangi menuai reaksi dewan. Kalangan wakil rakyat itu mendesak pemkab segera mengisi jabatan kosong yang selama ini diemban pegawai berstatus pelaksana tugas (Plt).

Desakan itu dilontarkan anggota DPRD Banyuwangi Eko Hariyono kemarin (16/6). Dikatakan, ada sejumlah alasan yang membuat pihaknya mendesak pemkab segera mengisi kepala sekolah definitif di Bumi Blambangan.

Alasan pertama, akhir-akhir ini pihaknya mendengar banyak keluhan dari masyarakat yang mengaku khawatir ijazah siswa yang ditandatangani Plt kepala sekolah tidak sah. Yang kedua, imbuhnya, pejabat definitif perlu segera diangkat sebelum tahun ajaran baru bergulir mengingat keterbatasan kewenangan yang dimiliki Plt.

Eko menjelaskan, berkaitan dengan ijazah yang ditandatangani Plt, masyarakat tidak perlu risau. Dia menegaskan, berdasar surat dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), apabila tidak ada kepala sekolah definitif, ijazah dapat ditandatangani Plt. ”Artinya, ijazah yang ditandatangani Plt kepala sekolah tetap sah,” ujarnya.

Namun demikian, Eko yang notabene merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Banyuwangi tersebut menekankan agar kekosongan jabatan kepala sekolah tersebut tetap harus segera diisi. ”Sebagai parpol yang notabene merupakan pengusung Bupati Ipuk, kami prihatin banyaknya jabatan kepala sekolah yang kosong. Jumlahnya mencapai ratusan. Kami mendesak pemkab segera mengisi kekosongan tersebut atau segera melantik kepala sekolah definitif,” tegasnya.

Terlebih, imbuh Eko, tahun ajaran baru segera dimulai. ”Agar pengelolaan satuan pendidikan berjalan optimal, maka perlu kepala sekolah definitif. Sebab, kewenangan Plt sangat terbatas,” tuturnya.

Kabar baiknya, imbuh Eko, pihaknya sudah berkomunikasi dengan instansi terkait. Berdasarkan keterangan pihak eksekutif, kekosongan jabatan kepala sekolah tersebut bakal segera diisi. ”Saat ini sudah dalam tahapan verifikasi terhadap PNS yang dinilai layak menjadi kepala sekolah. Semoga hal itu bukan sekadar lips service,” pungkasnya. (sgt/aif/c1)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/