alexametrics
24.3 C
Banyuwangi
Thursday, August 11, 2022

Antisipasi Omicron, Pemkab Keluarkan Kebijakan PTM Terbatas

BANYUWANGI – Tetap sehat, tetap belajar. Jargon itulah yang mendasari Pemkab Banyuwangi mengeluarkan kebijakan terbaru berkaitan pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan di Bumi Blambangan.

Ya, setelah penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) seratus persen selama sekitar sepekan terakhir, belakangan Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi mengeluarkan surat yang intinya mengatur PTM kembali dilakukan secara terbatas di sekolah-sekolah di Bumi Blambangan.

Ada sembilan poin penting dalam surat yang diteken Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispendik Suratno pada Rabu (12/1) tersebut. Pertama, pengaturan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) dilakukan dengan kapasitas maksimum 50 persen dari jumlah standar per sesi dengan durasi setiap sesi empat jam pelajaran tanpa istirahat.

Poin kedua, proses pergantian sesi diberi jeda minimal 45 menit, sehingga tidak terjadi kerumunan di saat jadwal kepulangan dan kedatangan peserta didik. Ketiga, satuan pendidikan memaksimalkan layanan pembelajaran dengan tetap melaksanakan blended learning alias hybrid learning atau memadukan pembelajaran secara daring dan luring.

Plt Kepala Dispendik Suratno mengatakan, PTMT diharapkan mulai berlaku efektif di seluruh satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) di Banyuwangi awal pekan depan. ”Namun, beberapa sekolah mulai mengawali penerapan PTMT tersebut,” ujarnya kemarin (13/1).

Suratno menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan yang mendasari kebijakan penerapan PTMT di Banyuwangi. Selain Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, kebijakan itu juga dilandasi hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan jajaran Dispendik bersama Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi. ”Sepekan terakhir setelah penerapan PTM seratus persen, Dispendik bersama BKPP melakukan monitoring dan evaluasi. Kami melihat pelaksanaan PTM dan prokes di sekolah, juga efektivitasnya, termasuk tingkat kerawanannya,” kata dia.

Baca Juga :  Lagi, Stikes Raih Penghargaan Emas 2019

Bukan itu saja, penerapan PTMT kali ini juga dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron di Banyuwangi. ”Kami harus membuat benteng yang kuat. Meski tidak diharapkan, namun apabila Omicron masuk Banyuwangi, kita sudah punya benteng yang kuat,” tuturnya.

Maka dari itu, imbuh Suratno, Dispendik berkesimpulan dan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas maksimum 50 persen. Ini didasari pertimbangan bahwa salah satu protokol kesehatan (prokes) yang paling sulit dilakukan secara konsisten di sekolah adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter antarpeserta didik. ”Kalau satu ruangan isinya penuh, itu sangat sulit kita lakukan. Untuk itu, dibuat dua sesi,” imbunya.

Pelaksanaan pembelajaran dua sesi itu bisa dilakukan dengan dua opsi. Pertama, dalam satu hari semua siswa bisa masuk namun dibagi dua sesi dengan jeda minimal 45 menit. Opsi kedua, jika teknologi informasi (TI) sekolah bagus, bisa menggunakan pendekatan blended learning alias hybrid learning. ”Contohnya, hari Senin separo siswa belajar di kelas, 50 persen yang lain mengikuti pembelajaran dari rumah. Hari berikutnya gantian,” jelasnya.

Baca Juga :  Gudep SDN 1 Lateng Aksi Peduli Lingkungan Hidup

Suratno menegaskan, kebijakan ini semata-mata dilakukan untuk melindungi kalangan siswa dari ancaman Covid-19, namun hak belajar mereka tetap bisa diberikan secara penuh. Apalagi, berdasar hasil monitoring, para siswa cenderung patuh menggunakan masker. Namun pada jam istirahat, kerawanan timbul karena banyak anak yang melepas masker.

Masih menurut Suratno, sepekan setelah pelaksanaan PTMT, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi. Dia tidak menutup kemungkinan pada pekan berikutnya sekolah bisa menyelenggarakan PTM seratus persen. Namun tentu, sekolah yang bisa menerapkan PTM seratus persen itu didasari hasil seleksi yang sangat ketat. ”Termasuk kesiapan sarana dan prasarana, terutama ruangannya. Bisa saja satu kelas dipecah dengan memanfaatkan kelebihan ruangan yang ada, misalnya ada ruang kelas yang tidak terpakai, menggunakan ruang laboratorium komputer, perpustakaan, dan sebagainya,” bebernya.

Suratno menegaskan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. ”Sehingga SKB 4 Menteri tetap bisa dilakukan. Namun, jaminan anak-anak kita tetap sehat dan bisa belajar menjadi prioritas kami. Dengan demikian, jargon ’tetap sehat, tetap belajar’ dapat terlaksana,” pungkasnya.

BANYUWANGI – Tetap sehat, tetap belajar. Jargon itulah yang mendasari Pemkab Banyuwangi mengeluarkan kebijakan terbaru berkaitan pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan di Bumi Blambangan.

Ya, setelah penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) seratus persen selama sekitar sepekan terakhir, belakangan Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi mengeluarkan surat yang intinya mengatur PTM kembali dilakukan secara terbatas di sekolah-sekolah di Bumi Blambangan.

Ada sembilan poin penting dalam surat yang diteken Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispendik Suratno pada Rabu (12/1) tersebut. Pertama, pengaturan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) dilakukan dengan kapasitas maksimum 50 persen dari jumlah standar per sesi dengan durasi setiap sesi empat jam pelajaran tanpa istirahat.

Poin kedua, proses pergantian sesi diberi jeda minimal 45 menit, sehingga tidak terjadi kerumunan di saat jadwal kepulangan dan kedatangan peserta didik. Ketiga, satuan pendidikan memaksimalkan layanan pembelajaran dengan tetap melaksanakan blended learning alias hybrid learning atau memadukan pembelajaran secara daring dan luring.

Plt Kepala Dispendik Suratno mengatakan, PTMT diharapkan mulai berlaku efektif di seluruh satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) di Banyuwangi awal pekan depan. ”Namun, beberapa sekolah mulai mengawali penerapan PTMT tersebut,” ujarnya kemarin (13/1).

Suratno menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan yang mendasari kebijakan penerapan PTMT di Banyuwangi. Selain Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, kebijakan itu juga dilandasi hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan jajaran Dispendik bersama Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi. ”Sepekan terakhir setelah penerapan PTM seratus persen, Dispendik bersama BKPP melakukan monitoring dan evaluasi. Kami melihat pelaksanaan PTM dan prokes di sekolah, juga efektivitasnya, termasuk tingkat kerawanannya,” kata dia.

Baca Juga :  SMP Bustanul Makmur, Genteng

Bukan itu saja, penerapan PTMT kali ini juga dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian Omicron di Banyuwangi. ”Kami harus membuat benteng yang kuat. Meski tidak diharapkan, namun apabila Omicron masuk Banyuwangi, kita sudah punya benteng yang kuat,” tuturnya.

Maka dari itu, imbuh Suratno, Dispendik berkesimpulan dan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas maksimum 50 persen. Ini didasari pertimbangan bahwa salah satu protokol kesehatan (prokes) yang paling sulit dilakukan secara konsisten di sekolah adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter antarpeserta didik. ”Kalau satu ruangan isinya penuh, itu sangat sulit kita lakukan. Untuk itu, dibuat dua sesi,” imbunya.

Pelaksanaan pembelajaran dua sesi itu bisa dilakukan dengan dua opsi. Pertama, dalam satu hari semua siswa bisa masuk namun dibagi dua sesi dengan jeda minimal 45 menit. Opsi kedua, jika teknologi informasi (TI) sekolah bagus, bisa menggunakan pendekatan blended learning alias hybrid learning. ”Contohnya, hari Senin separo siswa belajar di kelas, 50 persen yang lain mengikuti pembelajaran dari rumah. Hari berikutnya gantian,” jelasnya.

Baca Juga :  Gudang Penyimpanan Arsip Disdikbud Terbakar

Suratno menegaskan, kebijakan ini semata-mata dilakukan untuk melindungi kalangan siswa dari ancaman Covid-19, namun hak belajar mereka tetap bisa diberikan secara penuh. Apalagi, berdasar hasil monitoring, para siswa cenderung patuh menggunakan masker. Namun pada jam istirahat, kerawanan timbul karena banyak anak yang melepas masker.

Masih menurut Suratno, sepekan setelah pelaksanaan PTMT, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi. Dia tidak menutup kemungkinan pada pekan berikutnya sekolah bisa menyelenggarakan PTM seratus persen. Namun tentu, sekolah yang bisa menerapkan PTM seratus persen itu didasari hasil seleksi yang sangat ketat. ”Termasuk kesiapan sarana dan prasarana, terutama ruangannya. Bisa saja satu kelas dipecah dengan memanfaatkan kelebihan ruangan yang ada, misalnya ada ruang kelas yang tidak terpakai, menggunakan ruang laboratorium komputer, perpustakaan, dan sebagainya,” bebernya.

Suratno menegaskan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. ”Sehingga SKB 4 Menteri tetap bisa dilakukan. Namun, jaminan anak-anak kita tetap sehat dan bisa belajar menjadi prioritas kami. Dengan demikian, jargon ’tetap sehat, tetap belajar’ dapat terlaksana,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/