Sabtu, 23 Oct 2021
Radar Banyuwangi
Home / Edukasi
icon featured
Edukasi
Dinas Pendidikan Banyuwangi

Sinergi Lintas Instansi Entaskan Kesenjangan Pendidikan

11 Oktober 2021, 07: 13: 42 WIB | editor : Bayu Saksono

Sinergi Lintas Instansi Entaskan Kesenjangan Pendidikan

TINGKATKAN IPM: Ketua Dewan Pendidikan Banyuwangi, Sulihtiyono saat menjadi narasumber program pendampingan Pendidikan Kesetaraan di Hotel Kokoon, (Sidrotul Muntaha/RaBa)

Share this      

BANYUWANGI, Jawa Pos Radar Banyuwangi - Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD), serta Pemerintah Desa se-Banyuwangi satu suara untuk melakukan Pendampingan Pendidikan Kesetaraan.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno menjelaskan, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen dasar dalam membangun kemajuan suatu  bangsa, yang berarti bahwa kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas yang dimiliki oleh SDM bangsa tersebut.  Sehingga pembangunan kualitas SDM sangat penting dalam membangun kemajuan bangsa. 

Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan SDM adalah tingkat pendidikan yang didapat oleh SDM tersebut. Sebab, pendidikan merupakan kunci dan menjadi indikator dari keberhasilan pemerintahan. “Maka hari ini adalah hari istimewa, di mana Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD), dan Pemerintah Desa se-Banyuwangi satu suara untuk untuk menyekolahkan kembali warga masyarakatnya yang tidak/belum/putus sekolah sampai jenjang SMA sederajat, khususnya bagi warga belajar di atas usia 23-58 tahun,” ujar Suratno saat ditemui di acara Pendampingan Pendidikan Kesetaraan, Sabtu (9/10) di Hotel Kokoon Banyuwangi.

Baca juga: Dispendik Minta Sekolah Perketat SOP

Ketua Dewan Pendidikan Banyuwangi Sulihtiyono yang turut hadir dalam program pendampingan Pendidikan Kesetaraan ini mengatakan, menurut data BPS Banyuwangi pada tahun 2020 angka rata lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi 7,16%, angka tersebut masih di bawah angka rata lama sekolah Provinsi Jatim 7,30%. Rendahnya angka lama sekolah memengaruhi capaian IPM. Adapun faktor penentu capaian IPM adalah indikator kesehatan, tingkat pendidikan masyarakat,  serta ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak.

“Salah satu cara strategis untuk meningkatkan IPM ini adalah dengan menggerakan masyarakat usia 23 tahun ke atas yang belum/tidak/putus sekolah untuk bersekolah kembali dalam program yang masif. Pendidikan yang bisa ditempuh oleh warga masyarakat, pada kondisi tersebut adalah pendidikan non formal kesetaraan dan keaksaraan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),’ ujar Sulihtiyono.

Kabid Pemberdayaan Pemdes DPMD Banyuwangi Tri FM Witarseno menjelaskan, arah kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sesuai Permendes, PDTT RI nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dari hulu ke hilir, salah satunya adalah pendidikan SDM unggul dan berkarakter Indonesia yang berorientasi kebutuhan pangsa tenaga kerja. Artinya, Pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desa (DD) untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).

“Prioritas penggunaan Dana Desa  diarahkan untuk percepatan  pencapaian aksi SDGs (Sustainable Development Goals), yakni mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, dll,” kata Tri.

Kabid Dikmas Nuriyatus Sholeha

menambahkan, kegiatan ini dibagi 2 gelombang mengingat jumlah desa di Banyuwangi mencapai 189. Pesertanya adalah kepala desa yang diwakili bendahara desa, PKBM, penilik, dan Korwil. Tujuan kegiatan ini adalah bersinergi bersama lintas instansi antara Dinas Pendidikan, DPMD, dan desa untuk bersama-sama mengentaskan kesenjangan pendidikan, mengingat jumlah warga yang belum meningkatkan status pendidikan hingga tingkat SMA mencapai kurang lebih 660 ribu orang.

      "Persoalan angka aksara ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Pendidikan, namun perlu dukungan Kepala Desa melalui Anggaran Dana Desa (ADD) agar bisa disekolahkan melalui PKBM. Harapannya desa menyekolahkan warganya minimal 4 orang," ujar Nuriyatus.

Nuriyatus menjelaskan, PKBM mempunyai keinginan dan tekad yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat Banyuwangi tidak ada lagi yang putus sekolah. PKBM ini selain memberikan program pendidikan ada juga pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat. Di mana warga belajar yang belum/tidak/putus sekolah akan diajarkan kembali dan setelah lulus berhak mendapatkan ijazah sesuai tingkat pendidikan yang diambil.

Tidak hanya itu, warga belajar juga dibekali pendidikan kecakapan hidup pada pendidikan kesetaraan berbasis life skills. Pengelolaan program pendidikan kesetaraan berbasis kecakapan hidup dan kewirausahaan dapat mengantarkan peserta didik menguasai keterampilan pekerjaan tertentu dan memiliki watak kewirausahaan.

"Mudah-mudahan dengan sinergi gotong royong tiga instansi ini, IPM Banyuwangi menjadi naik.  IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia," tegas Nuriyatus.

(bw/*/rbs/JPR)

©2021 PT. JawaPos Group Multimedia