alexametrics
25 C
Banyuwangi
Saturday, June 25, 2022

PPKM Level 1, Dinas Pendidikan Siap Gelar PTM 100 Persen

BANYUWANGI – Status PPKM Banyuwangi sudah berubah dari Level 2 menuju Level 1. Banyak aktivitas yang dilonggarkan selama berada di Level 1. Melihat kondisi tersebut, Dinas Pendidikan segera memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan memasukkan 100 persen siswanya ke sekolah. Teknis PTM 100 persen masih menunggu regulasi dari bupati.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno menjelaskan, pihaknya siap menyesuaikan diri untuk menyesuaikan kuota pembelajaran sesuai dengan aturan PPKM Level 1. Saat ini pihaknya masih menunggu aturan detail untuk kuota yang memungkinkan diterapkan untuk pembelajaran di jenjang KB, SD, dan SMP. ”Kita akan minta petunjuk dulu dari bupati. Langkah memasukkan 100 persen siswa perlu kehati-hatian. Mungkin bisa 100 persen, 75 persen, atau 70 persen” kata Suratno.

Menurut dia, peningkatan kuota bisa membuat pembelajaran lebih intensif. Apalagi jika nantinya kuota siswa bisa ditingkatkan sampai 100 persen. Target pemerintah untuk menutup hilangnya proses pendidikan atau learning loss selama pandemi bisa tercapai. ”Anak-anak saya rasa sudah siap. Semakin normal semakin baik. Kita tunggu regulasi untuk Kabupaten Banyuwangi seperti apa,” imbuh Suratno.

Guru dan tenaga pendidik lainnya sudah cukup siap jika harus menggelar PTM secara utuh. Tidak ada hal mendasar yang perlu disiapkan. Sistem yang diterapkan selama ini sudah cukup bagus ketika pembelajaran harus kembali normal.

Selain itu, program Merdeka Belajar juga bisa diaplikasikan dengan cepat jika semua siswa berada di sekolah. Selama ini program tersebut terhambat lantaran separo dari siswa berada di rumah. ”Ketika aturannya sudah jelas, kita tinggal memasukkan siswa semuanya. Tidak usah uji coba lagi,” pungkasnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Kabupaten Banyuwangi masuk deretan wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1. Ketentuan Banyuwangi masuk wilayah yang menerapkan PPKM Level 1 itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 63 Tahun 2021. Inmendagri tersebut berlaku mulai kemarin (30/11) hingga 13 Desember.

Sesuai Inmendagri tersebut, ada sejumlah ”kelonggaran” bagi daerah-daerah yang memberlakukan PPKM Level 1 dibandingkan daerah yang memberlakukan PPKM Level 2. Pelonggaran dimaksud antara lain, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas pengunjung seratus persen, tentu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan beberapa ketentuan lain.

Selain itu, pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal seratus persen. Bukan itu saja, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang pengaturan teknisnya yang diatur oleh pemerintah daerah. Pun demikian dengan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal seratus persen sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan sejumlah ketentuan. 

BANYUWANGI – Status PPKM Banyuwangi sudah berubah dari Level 2 menuju Level 1. Banyak aktivitas yang dilonggarkan selama berada di Level 1. Melihat kondisi tersebut, Dinas Pendidikan segera memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan memasukkan 100 persen siswanya ke sekolah. Teknis PTM 100 persen masih menunggu regulasi dari bupati.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno menjelaskan, pihaknya siap menyesuaikan diri untuk menyesuaikan kuota pembelajaran sesuai dengan aturan PPKM Level 1. Saat ini pihaknya masih menunggu aturan detail untuk kuota yang memungkinkan diterapkan untuk pembelajaran di jenjang KB, SD, dan SMP. ”Kita akan minta petunjuk dulu dari bupati. Langkah memasukkan 100 persen siswa perlu kehati-hatian. Mungkin bisa 100 persen, 75 persen, atau 70 persen” kata Suratno.

Menurut dia, peningkatan kuota bisa membuat pembelajaran lebih intensif. Apalagi jika nantinya kuota siswa bisa ditingkatkan sampai 100 persen. Target pemerintah untuk menutup hilangnya proses pendidikan atau learning loss selama pandemi bisa tercapai. ”Anak-anak saya rasa sudah siap. Semakin normal semakin baik. Kita tunggu regulasi untuk Kabupaten Banyuwangi seperti apa,” imbuh Suratno.

Guru dan tenaga pendidik lainnya sudah cukup siap jika harus menggelar PTM secara utuh. Tidak ada hal mendasar yang perlu disiapkan. Sistem yang diterapkan selama ini sudah cukup bagus ketika pembelajaran harus kembali normal.

Selain itu, program Merdeka Belajar juga bisa diaplikasikan dengan cepat jika semua siswa berada di sekolah. Selama ini program tersebut terhambat lantaran separo dari siswa berada di rumah. ”Ketika aturannya sudah jelas, kita tinggal memasukkan siswa semuanya. Tidak usah uji coba lagi,” pungkasnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Kabupaten Banyuwangi masuk deretan wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1. Ketentuan Banyuwangi masuk wilayah yang menerapkan PPKM Level 1 itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 63 Tahun 2021. Inmendagri tersebut berlaku mulai kemarin (30/11) hingga 13 Desember.

Sesuai Inmendagri tersebut, ada sejumlah ”kelonggaran” bagi daerah-daerah yang memberlakukan PPKM Level 1 dibandingkan daerah yang memberlakukan PPKM Level 2. Pelonggaran dimaksud antara lain, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas pengunjung seratus persen, tentu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) dan beberapa ketentuan lain.

Selain itu, pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal seratus persen. Bukan itu saja, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang pengaturan teknisnya yang diatur oleh pemerintah daerah. Pun demikian dengan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal seratus persen sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan sejumlah ketentuan. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/